DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, bidang ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan,bidang pencatatan sipil dan bidang keluarga berencana;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
22. 22.Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
23. 23.Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
26. 26.Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan AsetDaerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
7. 7.Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
8. 8.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan; dan
9. 9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
10. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah Provinsi, merupakan jabatan eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
(2)Sekretaris DPRD Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Badan Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas A merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(4)Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Provinsi, Sekretaris Badan Daerah Provinsi, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(5)Kepala Cabang Dinas Daerah Provinsi Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas A, Kelas B dan Kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A dan Kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(6)Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas Daerah Provinsi Kelas B, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Provinsi Kelas B, Kepala subbagian pada Rumah Sakit Daerah Provinsi dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(7)Kepala Subbagian pada Cabang Dinas Daerah Provinsi Kelas B dan Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinasdan Badan Daerah Provinsi Kelas B serta Kepala Subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pada Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah Provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

4.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Kepala Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan status jabatan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
(2)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan status jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari 2022. Diundangkan di Manado pada tanggal 30 Desember 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TTD ASIANO GAMY KAWATU LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (6-234/2021) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 30 Desember 2021 GUBERNUR SULAWESI UTARA, TTD OLLY DONDOKAMBEY NO PENGOLAH PARAF 1. KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN 2. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PROVINSI

3.KEPALA BIRO HUKUM 4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.Pj. SEKRETARIS DAERAH
6.WAKIL GUBERNUR
7.GUBERNUR MOHON DITANDATANGANI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA I. UMUM Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Namun dengan adanya beberapa perubahan dalam pengaturan dibidang kelembagaan, antara lain:

a.ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, antara lain menyatakan bahwa jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan struktural, sedangkan pada Peraturan Daerah sebelumnya jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagai jabatan fungsional;
b.ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan disebut Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi, sedangkan dalam Peraturan Daerah sebelumnya ditetapkan sebagai Dinas Pangan Daerah Provinsi; dan
d.dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan sebagai Badan Daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut juga perlu dilakukan penyesuaian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018