DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2022 - 2050.

BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Aspek Regulasi 1.4 Keterkaitan RUED dengan Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika RUED BAB II Kondisi Energi Daerah 2.1 Isu dan Permasalahan Energi 2.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini 2.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang HUBUNGAN RUED DAN RUEN Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana umum Energi Nasional =ii"iii)>- .Dokumen Perencanaan pusat [ dan Daerah (RPIP, RPJMN, RUEN RKP, RPIPD, RPIMD),

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
7.Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat Daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
8.Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan Energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan Energi nasional.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH Isu dan permasalahan energi secara nasional dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 2

(1)RUED ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050.
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.

Pasal 3

RUED berfungsi sebagai:

a.rujukan dalam penyusunan:
1. 1.dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
2. 2.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.pedoman bagi:
1. 1.perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. 2.Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan koordinasi perencanaan Energi lintas sektor; dan
3. 3.masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang Energi.

Pasal 4

(1)RUED memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi Energi Daerah saat ini dan masa mendatang;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah;
4. d.kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah; dan
5. e.penutup.
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan RUED dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Energi.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang terkait.
(3)Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
(4)Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditargetkan mendekati sebesar 38 % tahun 2025 dan 67 % tahun 2050.
(5)Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pihak swasta.

Pasal 6

(1)RUED memprioritaskan penggunaan sumber Energi bersih.
(2)Sumber Energi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gas bumi dan energi terbarukan.
(3)Penggunaan sumber Energi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN ENERGI DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Sulawesi Utara memiliki Visi Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Dalam pelaksanaan Visi tersebut, dijabarkan dalam 5 Misi, serta tujuan dan sasarannya, yaitu :

Pasal 7

(1)Gubernur dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan RUED.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.pemerintah daerah lain;
3. c.badan usaha;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.lembaga riset; dan/atau
6. f.pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH 4.1 Kebijakan Energi Daerah RUED Provinsi Sulawesi Utara memiliki 6 (enam) kebijakan dalam pengelolaan energi, yaitu :

Pasal 8

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED dilakukan melalui:
1. a.proses perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan/atau informasi.
(3)Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi energi.

BAB V

PENUTUP Berdasarkan berbagai proses penyusunan RUED Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan beberapa hal dalam sektor energi yang patut menjadi perhatian bersama guna menyusun sebuah perencanaan energi untuk Provinsi Sulawesi Utara yang komperehensif dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tingginya pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri pembangkit listrik di Sulawesi Utara, masih terdapat desa yang belum berlistrik, beberapa desa yang belum menikmati listrik selama 24 jam serta belum maksimalnya pemanfaatan energi terbarukan di Sulawesi Utara, merupakan isu energi yang perlu mendapatkan perhatian lebih di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebut seharusnya dapat diatasi, mengingat Sulawesi Utara memiliki potensi energi terbarukan yang berlimpah.

Pasal 9

(1)Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RUED.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Perangkat Daerah terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RUED bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Diundangkan di Manado pada tanggal 30 Desember 2022 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ttd STEVE H. A. KEPEL LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (8-321/2022) Ditetapkan di Manado. pada tanggal 30 Desember 2022 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY Salinan sesuai dengan aslinya AMUDA 6 199403 2 008 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2022 – 2050 I. UMUM Sektor Energi sebagai penopang utama aktivitas masyarakat di Daerah perlu direncanakan dengan baik, sehingga kebutuhan Energi di Daerah dapat tercukupi. Pengelolaan Energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara umum terlebih khusus untuk Daerah. Untuk merencanakan pengelolaan Energi di Daerah, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan untuk menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Adapun materi yang perlu dimuat dalam RUED yaitu:

a.kondisi Energi Daerah saat ini dan masa mendatang;
b.visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah; dan
c.kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah. Dengan mengatur beberapa substansi dimaksud, Pemerintah Daerah bersama semua pihak yang terkait dalam pengelolaan Energi akan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki, dan selanjutnya berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan Energi di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2022 - 2050.

BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Aspek Regulasi 1.4 Keterkaitan RUED dengan Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika RUED BAB II Kondisi Energi Daerah 2.1 Isu dan Permasalahan Energi 2.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini 2.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang HUBUNGAN RUED DAN RUEN Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana umum Energi Nasional =ii"iii)>- .Dokumen Perencanaan pusat [ dan Daerah (RPIP, RPJMN, RUEN RKP, RPIPD, RPIMD),

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
7.Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat Daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
8.Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan Energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan Energi nasional.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH Isu dan permasalahan energi secara nasional dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 2

(1)RUED ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050.
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.

Pasal 3

RUED berfungsi sebagai:

a.rujukan dalam penyusunan:
1. 1.dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
2. 2.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.pedoman bagi:
1. 1.perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. 2.Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan koordinasi perencanaan Energi lintas sektor; dan
3. 3.masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang Energi.

Pasal 4

(1)RUED memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi Energi Daerah saat ini dan masa mendatang;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah;
4. d.kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah; dan
5. e.penutup.
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan RUED dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Energi.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang terkait.
(3)Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
(4)Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditargetkan mendekati sebesar 38 % tahun 2025 dan 67 % tahun 2050.
(5)Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pihak swasta.

Pasal 6

(1)RUED memprioritaskan penggunaan sumber Energi bersih.
(2)Sumber Energi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gas bumi dan energi terbarukan.
(3)Penggunaan sumber Energi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN ENERGI DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Sulawesi Utara memiliki Visi Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Dalam pelaksanaan Visi tersebut, dijabarkan dalam 5 Misi, serta tujuan dan sasarannya, yaitu :

Pasal 7

(1)Gubernur dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan RUED.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.pemerintah daerah lain;
3. c.badan usaha;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.lembaga riset; dan/atau
6. f.pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH 4.1 Kebijakan Energi Daerah RUED Provinsi Sulawesi Utara memiliki 6 (enam) kebijakan dalam pengelolaan energi, yaitu :

Pasal 8

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED dilakukan melalui:
1. a.proses perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan/atau informasi.
(3)Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi energi.

BAB V

PENUTUP Berdasarkan berbagai proses penyusunan RUED Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan beberapa hal dalam sektor energi yang patut menjadi perhatian bersama guna menyusun sebuah perencanaan energi untuk Provinsi Sulawesi Utara yang komperehensif dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Tingginya pemanfaatan energi yang tidak ramah lingkungan untuk sektor industri pembangkit listrik di Sulawesi Utara, masih terdapat desa yang belum berlistrik, beberapa desa yang belum menikmati listrik selama 24 jam serta belum maksimalnya pemanfaatan energi terbarukan di Sulawesi Utara, merupakan isu energi yang perlu mendapatkan perhatian lebih di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan perencanaan yang baik, isu-isu tersebut seharusnya dapat diatasi, mengingat Sulawesi Utara memiliki potensi energi terbarukan yang berlimpah.

Pasal 9

(1)Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RUED.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Perangkat Daerah terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RUED bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

a.kondisi Energi Daerah saat ini dan masa mendatang;
b.visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah; dan
c.kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah. Dengan mengatur beberapa substansi dimaksud, Pemerintah Daerah bersama semua pihak yang terkait dalam pengelolaan Energi akan memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki, dan selanjutnya berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan Energi di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL