DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI 3. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 4. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 5. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 6. WILAYAH PEMUNGUTAN 7. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 8. SAAT RETRIBUSI TERUTANG 9. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 10. TATA CARA PENAGIHAN 11. KEDALUWARSA PENAGIHAN 12. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 13. KEBERATAN 14. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 15. INSENTIF PEMUNGUTAN 16. SANKSI ADMINISTRASI 17. PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PIDANA 19. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa izin usaha perikanan yang termasuk tertentu mempunyai potensi untuk dipungut retribusinya;
c.bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketent Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perkembangan peraturan perundang diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huruf a, huruf Peraturan Daerah GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu objek retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah izin usaha perikanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu mempunyai potensi untuk dipungut retribusinya; bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di huruf a, huruf b,huruf c dan huruf d, perlu Peraturan Daerah tentang RetribusiPerizinan Tertentu; SUMATERA BARAT Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu objek retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; retribusi perizinan tertentu mempunyai potensi untuk dipungut retribusinya; bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai uan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang perlu disesuaikan dengan undangan, sehingga perlu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d, perlu

Menetapkan

menetapkan Tertentu; 2

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Peraturan PemerintahNomor41Tahun1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
19.PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 4
20.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
21.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
22.Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor:PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
23.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 5 khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7.Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
8.Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
9.Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannyauntuk tujuan komersial.
10.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiapkapalperikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
12.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
13.Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut SIUPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14.Kapal PenangkapIkan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkapikantermasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. 6
15.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal.
16.Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.
17.Izin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa angkutan baik di darat maupun di perairan
18.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik Indonesia dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
19.Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan usaha perikanan, Izin trayek di Sumatera Barat dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
20.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26.Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 7 bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27.Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
28.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTAadalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
29.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur atauPejabat yang ditunjuk KepadaPemberiKerja Tenaga Kerja Asing.
30.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

a.Retribusi Izin Usaha Perikanan;
b.Retribusi Izin Trayek; dan
c.Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi:
1. a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap;
2. b.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 8
3. c.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);dan
4. d.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kapal dengan ukuran 10 s.d 30 GT.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
1. a.kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
2. b.kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikananadalah orangpribadi atauBadan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan pemilik perusahaan usaha perikanan, usaha penangkapan ikan, usaha kapal pengangkutikan dan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis usaha budidaya dan/atau penangkapan ikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Daerah.

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuanuntuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 9
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penerbitan dokumenizin, pembinaan dan pengawasandi lapangan,penegakan hukum, penatausahaan,dan biaya dampak negatif daripemberianizin.

Pasal 9

(1)Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari:
1. a.UsahaPenangkapan Ikan; dan
2. b.Usaha Pembudidayaan Ikan.
(2)Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 10

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkansesuai dengan kewenangan provinsi sebagai berikut:

a.masa Retribusi SIUP Tangkap berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
b.masa Retribusi SIPI selama 1 tahun sesuai dengan alat tangkap yang digunakan.
c.masa Retribusi SIKPI selama 1 tahun.
d.masa Retribusi SIUP Budidaya selama 1 Tahun.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…