DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Informasi, Pelaporan Dan Pemeriksaan Kerugian Daerah; 3. Penyelesaian Kerugian Daerah; 4. Kadaluwarsa dan Penghapusan; 5. Pelaporan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan yang selanjutnya disebut SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan adalah SKPD yang melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7.Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum/melawan hukum atau melalaikan kewajibannya.
8.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pegawai Bukan Bendahara adalah Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Atasan langsung adalah pejabat sebagai atasan langsung dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
12.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan tentang penetapan pengampuan kepada Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
13.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
17.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KDS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi :

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan
b.memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, meliputi :

a.informasi, pelaporan dan pemeriksaan Kerugian Daerah;
b.penyelesaian Kerugian Daerah;
c.kadaluwarsa dan penghapusan;
d.pelaporan; dan
e.pembiayaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:

a.Pegawai Bukan Bendahara; atau
b.pejabat lain.

Pasal 5

Pegawai Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf a merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja dan diserahi tugas selain tugas bendahara pada SKPD.

BAB II

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain wajib mencegah terjadinya Kerugian Daerah terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2)Setiap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
(3)Penyebab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang:
1. a.melanggar hukum; atau
2. b.melalaikan kewajibannya dalam mencegah terjadinya kerugian daerah.
(4)Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pejabat lain yang karena jabatannya mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah wajib segera melaporkan kepada Atasan langsung secara tertulis.
(2)Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat melaporkan kepada Gubernur secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas.
(3)Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan langsung;
2. b.hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; dan/atau
5. e.pelapor secara tertulis.
(4)Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain.
(2)Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi Kerugian Daerah.
(3)Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Kerugian Daerah, maka Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain wajib melaporkan kepada Gubernur.
(4)Gubernur setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
(5)SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Kerugian Daerah kepada Gubernur.
(6)Kepala SKPD atau pimpinan pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengganti Kerugian Daerah dimaksud secara lunas ke kas Daerah sebelum laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan, maka tidak dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
(2)SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan melakukan verifikasi terhadap bukti penyetoran ke kas Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Gubernur berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Keputusan Lunas.
(4)Terhadap ganti Kerugian Daerah yang diterbitkan Keputusan Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

(1)Gubernur dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah membentuk TPKD.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
1. a.memproses penyelesaian Kerugian Daerah; dan
2. b.memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai tuntutan kerugian daerah.
(3)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)TPKD menyelenggarakan fungsi :
1. a.menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
2. b.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
5. e.menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
6. f.memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang Kerugian Daerah sebagai dasar penetapan SKP2KDS;
7. g.menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;dan
8. h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

(1)TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah sebagai sekretaris merangkap anggota;
4. d.Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah sebagai angggota;
5. e.Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan hukum sebagai anggota;
6. f.Kepala SKPD yang menyelenggaraan pengelolaan asset daerah sebagai anggota;
7. g.personil lainnya terkait bidang keuangan sebagai anggota; dan
8. h.Sekretariat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…