DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52), diubah sebagai berikut : 1.Ketentuan Pasal 1angka 16, angka 31 dan angka 37diubah, angka 29 dihapus 2.Ketentuan Pasal 17diubah 3.Ketentuan Pasal 18 diubah 4.Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan1(satu) Pasal yakni Pasal 36A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan pola tarif pelayanan dan penambahan jenis pelayanan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455 );
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8.Un Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9.UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 10.Un Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30); Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 ), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 31 dan angka 37 diubah, angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Retribusi Pelayanan Kesehatan atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
14.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15.Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa termasuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
16.Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Pengobatan Penyakit Paru- paru milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian- bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
19.Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan pembubuhan/pengetokan nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda samping bagi setiap kendaraan wajib uji.
20.Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan pengujian pertama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
21.Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya.
22.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau dengan tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atas alat UTTP yang telah ditera.
23.Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
24.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar .
25.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
26.Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
27.Biaya Tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP yang dilakukan Petugas Tera dan penguji pada suatu lokasi yang ditentukan sendiri oleh karena sudah dilaksanakan Tera atau Tera Ulang atas alat UTTP pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP .
28.Retribusi Tera/Tera Ulang atau disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyedian pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
29.Dihapus.
30.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
32.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37.Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38.Insentif Pemungut Retribusi yang selanjunya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melakukan pemungutan retribusi.
2.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: }

Pasal 17

Struktur tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan berdasarkan jasa sarana dan jasa pelayanan.

3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Dihapus.
2. b.Tarif Retribusi pada Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Laboratorium dan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. c.Tarif Retribusi pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif Retribusi Pelayanan Peserta BPJS diatur dan ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS diatur dalam Naskah Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Dalam hal Rumah Sakit Paru telah beroperasi, maka struktur dan besaran tarifnya berpedoman pada struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 9 Februari 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 9 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ttd ALI ASMAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (2/25/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari 14 (empat belas) jenis, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Mobil Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Air dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur :

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan.
b.Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.
c.Retribusi Tera / Tera Ulang. Namun sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini , terdapat perubahan pola tarif dan penambahan jenis pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Indra Masyarakat ( BKIM), Balai Laboratorium dan Kesehatan serta Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung, maka pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut :
a.Harga bahan obat-obatan dan barang habis pakai yang tidak sebanding dengan biaya operasional .
b.Adanya penambahan sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya medis pelayanan kesehatan yang berdampak pada penambahan jenis pelayanan kesehatan
c.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups ( INA CBG’s ) yang mengamanatkan kepada seluruh Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Daerah, baik yang sudah memakai Pola Pengelolaan Keluangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) atau belum, agar dalam penetapan tarif layanan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud. Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukan di atas, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 132

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…