DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1.Ketentuan Umum 2.Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3.Cekungan Air Tanah Provinsi 4.Izin Pengusahaan Air Tanah 5.Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah 6.Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 7.Perlindungan, Pelestarian, Dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah 8.Sistem Informasi Pengusahaan Air Tanah 9.Pembiayaan 10.Ketentuan Penyidikan 11.Ketentuan Pidana 12.Ketentuan Peralihan 13.Ketentuan Penutup 12.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah secara komprehensif, efektif dan efisien dengan mengedepankan pemanfaatan ketersediaan air tanah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pengusahaan air tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6.Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9.Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10.Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
11.Alokasi air adalah pengaturan pemberian air dalam jumlah volume/kuantitas dan waktu tertentu yang didsarkan atas ketersediaan dan kebutuhan air menurut jenis, volume dan waktu tertentu yang disesuaikan dengan urutan prioritasnya.
12.Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
13.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
14.Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
15.Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat dengan CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16.Imbuhan air tanah adalah proses peresapan atau proses penyusupan air (infiltrasi) yang berada di permukaan tanah secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan yang berakumulasi pada satu zona dimana air tersebut menemui suatu lapisan atau struktur batuan yang bersifat kedap air (impermeabel).
17.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
18.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
19.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
20.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21.Intrusi air asin adalah pergerakan air ke akuifer air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air tersebut.
22.Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan pengusahaan air tanah dalam peraturan daerah bertujuan untuk :

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengusahaan air tanah agar Pengusahaan Air Tanah Memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara kesediaan Air Tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat ; dan
b.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pengusahaan Air Tanah meliputi :

a.wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.penetapan CAT;
c.izin Pengusahaan Air Tanah;
d.hak dan kewajiban dalam Pengusahaan Air Tanah;
e.penetapan nilai perolehan Air Tanah;
f.perlindungan, pelestarian, dan pengawasan Pengusahaan Air Tanah; dan
g.sistem informasi Pengusahaan Air Tanah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Pengusahaan Air Tanah pada wilayah CAT Provinsi.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Air Tanah.

Pasal 5

(1)Pengusahaan Air Tanah diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
1. a.Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari telah terpenuhi;
2. b.pertanian rakyat telah terpenuhi; dan
3. c.ketersediaan Air mencukupi.
(3)Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.fungsi sosial, budaya dan lingkungan hidup;
2. b.keselamatan kekayaan daerah;
3. c.kelestarian lingkungan; dan
4. d.hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pengusahaan Air Tanah yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pemberian izin Pengusahaan Air tanah Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :

a.menetapkan izin;
b.mengubah izin;
c.memperpanjang izin; dan
d.memberikan sanksi administratif.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam Pengusahaan Air Tanah mempunyai tanggung jawab untuk :
1. a.memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
2. b.memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
3. c.mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Air Tanah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan yang dilakukan badan usaha atau perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.
(2)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

CEKUNGAN AIR TANAH PROVINSI

Pasal 10

(1)Wilayah Pengusahaan Air Tanah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.CAT dalam Provinsi;
2. b.CAT lintas Provinsi; dan
3. c.wilayah di luar CAT.
(2)CAT dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.CAT Lubuk Sikaping, yang wilayahnya meliputi sebagian Kabupaten Pasaman;
2. b.CAT Padang-Pariaman yang wilayahnya meliputi Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Pariaman dan wilayah Kota Padang;
3. c.CAT Bukittinggi yang wilayahnya meliputi Kota Bukittinggi, sebagian Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
4. d.CAT Payakumbuh yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar dan sebagian wilayah Kabupaten Agam;
5. e.CAT Alanglawas yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Sijunjung;
6. f.CAT Batusangkar yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang; dan
7. g.CAT Solok yang wilayahnya meliputi wilayah Kota Solok, Kota Padang Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.
(3)CAT Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.CAT Natal-Ujung Gading (Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara);
2. b.CAT Muara Bungo (Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau);
3. c.CAT Painan-Lubuk Pinang (Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu); dan
4. d.CAT Kayu Aro-Padang Aro (Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi).
(4)Wilayah di luar CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wilayah di luar batas CAT dalam Provinsi dan CAT Lintas Provinsi.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…