DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan 3. Ruang Lingkup, Prinsip dan Tata Nilai Penyelenggaraan Keolahragaan 4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan 6. Pengelolaan Keolahragaan 7. Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga 8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga 9. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan 10. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga 11. Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan 12. Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping 13. Penghargaan 14. Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan 15. Peran Serta Masyarakat 16. Ketentuan Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Sumatera Barat harus dapat menjamin peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran, kesejahteraan sosial dan prestasi olahraga dalam sistim manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Komite Olahraga Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
5.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses olahraga pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
7.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
8.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
9.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
10.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
11.Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
12.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
13.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
14.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
15.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
16.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
17.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
18.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
19.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
21.Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
22.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
23.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
24.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
25.Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
26.Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27.Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
28.Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
29.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
30.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
31.Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
32.Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
34.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
35.Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
36.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Visi Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk mewujudkan keolahragaan Sumatera Barat yang berkarakter dan berdaya saing.

Pasal 3

Misi Penyelenggaraan Keolahragaan adalah meningkatkan potensi sumber daya keolahragaan serta mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk :

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
b.meningkatkan prestasi;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
e.menumbuhkan jiwa sportif;
f.meningkatkan disiplin;
g.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
h.memperkokoh ketahanan nasional;
i.mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa;
j.menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
k.memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah;
l.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi;
m.meningkatkan produktivitas dalam belajar dan bekerja; dan
n.memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan melalui penyelenggaraan olahraga yang terencana, terarah, terprogram dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas serta berprestasi dalam olahraga.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TATA NILAI PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi :

a.pembinaan dan pengembangan olahraga;
b.pembinaan dan pengembangan olahragawan;
c.pengelolaan keolahragaan;
d.penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
e.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
f.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
g.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
h.pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
i.pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
j.pemberian penghargaan;
k.koordinasi dan pengawasan keolahragaan; dan
l.peran serta masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai tata nilai Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi :

a.olahraga pendidikan SLTA dan SLB;
b.olahraga rekreasi; dan
c.olahraga prestasi;

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi olahraga dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
1. a.pembinaan dan pengembangan bagi orang yang melakukan aktivitas olahraga, tenaga keolahragaan dan Organisasi olahraga;
2. b.penyediaan dan kegiatan olahraga;
3. c.penyusunan metode penyelenggaraan olahraga; dan
4. d.pemberian penghargaan keolahragaan.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui jalur intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(3)Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
(4)Olahraga pendidikan SLTA dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.
(5)Penyiapan prasarana dan sarana olahraga pendidikan SLTA dan SLB disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
(6)Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
(7)Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.
(8)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan perangkat daerah terkait.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…