DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 3. KLASIFIKASI INFORMASI 4. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 5. POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH 6. KERJASAMA DAN KOORDINASI 7. FORUM KOMUNIKASI SANDI 8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 10. PEMBIAYAAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menimbulkan risiko semakin beragam dan kompleks yang dapat mengganggu, membahayakan, dan/atau menggagalkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan pelayanan publik sehingga perlu diselenggarakan persandian untuk pengamanan informasi yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8.Penyelenggaraan Persandian adalah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Persandian oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
11.Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14.Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
15.Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
16.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan kemanan siber.
17.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18.Jaring Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah berasaskan:

a.kemanfaatan;
b.kehati-hatian;
c.keterpercayaan;
d.keprofesionalan; dan
e.ketahanan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.membantu Perangkat Daerah dalam Pengamanan Informasi yang bersifat rahasia milik Pemerintah Daerah; dan
d.meningkatkan kinerja Dinas dalam menangani urusan pemerintahan bidang persandian untuk Pengamanan Informasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.klasifikasi Informasi;
c.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
d.Pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
e.Kerjasama dan Koordinasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Gubernur memimpin dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Dinas.
(2)Dalam Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta anggaran; dan
3. c.mengkoordinasikan kegiatan bidang Persandian antar Perangkat Daerah;

Pasal 7

Dalam menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah mengacu kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh BSSN dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KLASIFIKASI INFORMASI

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengamanan Informasi dan Informasi non elektronik.

Pasal 9

(1)Pengamanan Informasi dan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap Informasi publik dan Informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
1. a.menghambat proses penegakan hukum;
2. b.mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
3. c.membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
4. d.mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. e.merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. f.merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. g.mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. h.mengungkap rahasia pribadi;
9. i.membocorkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
10. j.mengungkapkan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 10

(1)Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
(2)Dalam melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID wajib:
1. a.menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
2. b.mencantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian;
3. c.mencantumkan konsekuensi; dan
4. d.mencantumkan jangka waktu.
(3)Penetapan pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Gubernur.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…