DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, tujuan dan ruang lingkup; 3. Industri unggulan daerah; 4. Sistematika RPIP; 5. Pelaksanaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1917);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2008);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7.Sentra Industri adalah pusat kegiatan dikawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.
8.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut dengan RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
11.Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Pasal 2

RPIP Tahun 2018-2038 diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.keadilan;
c.kepentingan umum;
d.manfaat;
e.pelayanan;
f.keselamatan;
g.keserasian;
h.keseimbangan;
i.kemandirian; dan
j.kelestarian lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah :

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
c.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Provinsi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan RPIP Tahun 2018-2038 meliputi:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah;
b.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan industri hijau; dan
c.mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan industri daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Provinsi;
c.RPIP Tahun 2018-2038;
d.pelaksanaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

(1)Industri unggulan yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, yaitu:

1.Industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
2.Industri pengolahan kakao;
3.Industri pengolahan makanan;
4.Industri pengolahan gambir;
5.Industri pengolahan minyak atsiri;
6.Industri pengolahan semen;
7.Industri pengolahan kulit;
8.Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil;
9.Industri alat dan mesin pertanian;
10.Industri maritim;
11.Industri pengolahan Kelapa; dan
12.Industri pengolahan Kelapa Sawit.

(2)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten/Kota.
(3)Pengembangan industri Unggulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV

SISTEMATIKA RPIP

Pasal 7

(1)RPIP Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1)RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
1. a.Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
2. b.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri, terdiri dari kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah;
3. c.visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah, terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri daerah serta sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri daerah, terdiri dari strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri; dan
5. e.penutup.
(2)RPIP Tahun 2018-2038 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan acuan untuk penyusunan kebijakan sektoral oleh SKPD terkait dalam pengembangan industri di daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

RPIP Tahun 2018-2038 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 11

RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan acuan bagi:

a.SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
b.Bupati/Wali Kota dalam penyusunan RPIK.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…