DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan perubahan sebagai berikut : Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan diantara angka 14 dan 15 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 14a dan 14b, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14a.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, - 6 - tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14b.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ; c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ; d. Retribusi Tempat Rekreasi ; e. Retribusi Rumah Potong Hewan ; f. Retribusi Terminal ;dan g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : (6) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi. (7) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi. Dan seterusnya (terlampir).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan penyesuaian tarif jenis Retribusi Jasa Usaha dalam rangka mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk mengakomodir 2 (dua) jenis retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Retribusi Terminal Type B dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30 );
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 121 ); [ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 121), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan diantara angka 14 dan 15 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 14a dan 14b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Dinas/Biro/Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
11.Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesangrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
12.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.
13.Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14a.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14b.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
19.Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/ menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23.Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatui standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24.Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
25.Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
26.Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).
27.Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.
28.Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakann perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
29.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
30.Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratarium).
31.Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
b.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;
c.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
d.Retribusi Tempat Rekreasi ;
e.Retribusi Rumah Potong Hewan ;
f.Retribusi Terminal ;dan
g.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.
(2)Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi.
(3)Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.
(4)Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi.
(5)Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi.
(6)Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi.
(7)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi.

4.Ketentuan Bagian Kedua pada BAB III ditambah 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 6 dan Paragraf 7, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak sawsta.

Pasal 9B

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5.Ketentuan Pasal 12 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian.
b.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).
c.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.
d.Retribusi Tempat Rekreasi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfatan tempat rekreasi.
e.Retribusi Rumah Potong Hewan diukur dan dihitung berdasarkan jasa/jenis hewan, frekuensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan.
f.Retribusi Terminal diukur dan dihitung berdasarkan jenis jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
g.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan kepelabuhan dan fasilitas lainnya dilingkungan kepelabuhan.
1. 6.Ketentuan BAB V ditambah 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18B

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Wajib Retribusi yang memakai/menggunakan/menikmati/ memanfaatkan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 , Pasal 9A dan Pasal 9B wajib melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPdORD.

8.Beberapa ketentuan dalam lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI dan lampiran XIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I , lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX dan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Februari 2018 GUBERNUR SUMATERA BARAT, ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 2 april 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ttd ALI ASMAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (3,55/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan Terminal Type B dan pengelolaan kepelabuhan perikanan beralih dari pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka dalam rangka kepastian hukum serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pengelolaan pelayaanan terminal dan pengelolaan pelayanan kepelabuhan dimaksud perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi 11 (sebelas) jenis, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Jasa Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.Selanjutnya berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.Adanya penambahan 2 (dua) jenis pelayanan jasa/retribusi yaitu Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan , sehingga jenis retribusi yang diakomodir dalam kelompok retribusi jasa usaha ini menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu :
1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. 2.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. 3.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
4. 4.Retribusi Tempat Rekreasi.
5. 5.Retribusi Rumah Potong Hewan.
6. 6.Retribusi Terminal.
7. 7.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
b.Adanya penambahan beberapa objek retribusi pada beberapa OPD seperti antara lain Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Biro Umum Setda Prov. Sumbar dan Dinas PSDA serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Biro Umum Setda Prov. Sumbar.
c.Adanya penyesuaian tarif retribusi jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Rumah Potong Hewan yang tersebar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola retribusi dimaksud, dalam rangka mengimbangi kenaikan harga beberapa komoditi serta biaya lainnya.
d.Adanya penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah sebagai instansi pemungut Retribusi Daerah sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
e.Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri Nomor 974-9733/KEUDA- 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, materi Lampiran IIA huruf H, Lampiran II Romawi VIII huruf C dan Lampiran IIA huruf K tentang Pelayanan Magang, Pemakaian Diklat dan Diklat bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum melainkan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, oleh sebab itu agar pelayanan dimaksud tetap dapat dipungut, maka materi tersebut dimasukkan kedalam revisi Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 146

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 12

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 12

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016