DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

A. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen); b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu : 1. kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen), 2. kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 3 % (tiga persen), 3. kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), 4. kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat c.kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut : a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); b. kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah /daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). B. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pajak terutang pada saat diterbitkan SKPD. (2) SKPD diterbitkan setelah melalui tahapan pendaftaran. (3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok pajak. (4) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin dalam masa pajak, wajib melaporkan kepada Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin. C. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut: Semua penulisan mengenai Dinas dalam ketentuan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 1 % (satu persen) dan paling tinggi 2 % (dua persen) dan untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu paling rendah 2 % (dua persen) dan paling tinggi 10 % (sepuluh persen);
c.bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah pada saat berakhirnya masa pajak yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
11.Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 55), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 68);
b.Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 91); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen);
2. b.untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu :
  1. 1.kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen),
  2. 2.kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 3 % (tiga persen),
  3. 3.kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen),
  4. 4.kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).
3. c.kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
(2)Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut :
1. a.kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);
2. b.kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah /daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
(3)Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

2.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pajak terutang pada saat diterbitkan SKPD.
(2)SKPD diterbitkan setelah melalui tahapan pendaftaran.
(3)Setiap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok pajak.
(4)Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin dalam masa pajak, wajib melaporkan kepada Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin.

3.Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Semua penulisan mengenai Dinas dalam ketentuan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Keuangan Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 20 Maret 2018 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 2 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ttd ALI ASMAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT : (4,63/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor salah satunya dengan menetapkan tarif progresif. Tujuan pengenaan tarif progresif kendaraan bermotor juga dapat mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, sehingga akhirnya dapat menghemat pemakaian energi serta dengan asumsi adanya tarif progresif dapat meninimalisir keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor lebih dari satu karena pajak kendaraan bermotor kedua atau lebih akan lebih besar pajaknya dari kendaraan bermotor pertama. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Peraturan daerah ini sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta moda transportasi umum. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, kemanpuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan penin gkatan Pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif progresif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas. [ Ayat (2) Yang dimaksud dengan setelah melalui tahapan pendaftaran adalah setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran, dan petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi kendaraan serta validasi terhadap data kendaraan bermotor. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 81A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 147.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 81A

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 81A

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 81A

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 81A

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013