DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PERENCANAAN 3. PERLINDUNGAN 4. PEMBERDAYAAN 5. PENDANAAN 6. PARTISIPASI MASYARAKAT 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Perlindungan Nelayan adalah segala upaya membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7.Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
8.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
10.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
12.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis Perikanan.
15.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
16.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17.Setiap orang adalah orang perorangan atau koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19.Kelembagaan adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20.Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Penangkapan Ikan.
21.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.berkelanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepastian usaha yang berkelanjutan terhadap Nelayan di Daerah;
b.mengembangkan produktivitas, kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan Nelayan melalui pengembangan potensi Nelayan;
c.mewujudkan peningkatan kemampuan kapasitas Nelayan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
d.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum; dan
e.memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan;
c.pemberdayaan;
d.pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Nelayan Kecil;
b.Nelayan Tradisional;
c.Nelayan Buruh; dan
d.Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 5 (lima) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; dan
2. b.strategi dan program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
(3)Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan disusun berdasarkan:

a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b.potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara
c.rencana tata ruang wilayah;
d.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f.kebutuhan sarana dan prasarana;
g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah;
h.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
i.jumlah Nelayan.

Pasal 9

Penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Untuk penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Dinas menyusun data Nelayan yang bersumber dari data kependudukan dan hasil inventarisasi.
(2)Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasiskan data elektronik dan dapat terintegrasi ke dalam SPBE di Daerah.
(3)Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peremajaan data secara berkala.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…