DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi, dengan Sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan umum; 2. Nama dan Tempat Kedudukan; 3. Kegiatan Usaha; 4. Jangka Waktu; 5. Modal Dasar; 6. Organ Perseroda; 7. Anggaran Dasar Dan Administrasi Pembentukan Perseroda; 8. Pembagian Penerimaan PI 10 %; 9. Pembinaan; 10. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan Daerah untuk mendirikan Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Perusahaan perseroan daerah badan usaha milik daerah yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi yang selanjutnya disebut dengan PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7.Participating Interest 10% (sepuluh persen) yang disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interst pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah.
8.Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Komisaris adalah Organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10.Saham adalah bukti kepemilikian modal PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan PI 10% melalui pendirian PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda).
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
1. a.mengelola PI 10% dari hasil sumber daya alam migas yang ada di Wilayah Kerja South West Bukit Barisan;
2. b.meningkatkan taraf hidup masyarakat Daerah; dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi atau disebut dengan PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda).
(2)PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Padang.
(3)PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Kegiatan usaha PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) adalah mengelola PI 10% dari hasil sumber daya alam migas.
(2)Penerimaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan Hulu Migas Blok Sinamar Wilayah Kerja South West Bukit Barisan.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) dibentuk dan diatur dalam Anggaran Dasar dan kontrak kerjasama operasional.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu berdiri PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) adalah selama kegiatan Hulu Migas Blok Sinamar Wilayah Kerja South West Bukit Barisan.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 6

(1)Modal dasar PT Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.3.240.000.000,- ( tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komposisi sebagai berikut :
1. a.Pemerintah Provinsi Sumatera Barat paling sedikit sebesar 51% atau sebanyak Rp. 1.652.400.000,- ( satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. b.Pemerintah Kabupaten Sijunjung paling banyak sebesar 49% atau sebanyak Rp.1.587.600.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana pada ayat (2) disetor pertama kali paling sedikit sebesar 25% atau Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 413.100.000,- (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah); dan
2. b.Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 396.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
(4)Pemenuhan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan Modal Daerah pada PT Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

ORGAN PERSERODA

Pasal 7

Pengurusan PT. Sijunjung Sumbar Energi (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas :

a.RUPS;
b.Komisaris; dan
c.Direksi.

Pasal 8

(1)RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2)RUPS dipimpin oleh ketua Dewan Komisaris atau kuasa ketua, jika berhalangan dapat diwakili oleh Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ketua atau kuasa ketua Dewan Komisaris.
(3)Keputusan RUPS diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
(4)Tata tertib RUPS diatur oleh RUPS.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.

Pasal 9

(1)Komisaris 1 (satu) orang.
(2)Komisaris mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
2. b.mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
(3)Dewan Komisaris berkewajiban :
1. a.menyampaikan laporan triwulan dan akhir tahun kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Sijunjung;
2. b.melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
3. c.membuat dan memelihara risalah rapat.
(4)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
9. i.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. k.tidak sedang menjadi anggota partai politik 5 (lima) tahun terakhir, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(5)Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6)Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir ; dan / atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 10

(1)Direksi melakukan pengurusan Perseroda.
(2)Direksi menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
(3)Direksi Perseroda 1 (satu) orang.
(4)Untuk diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat :
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan slah satu fungsi manajemen;
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
6. f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
7. g.pengalaman kerja minimal 5 (lima ) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. i.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. l.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(5)Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6)Jabatan anggota Dewan Direksi berakhir apabila :
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir ; dan / atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014