DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 berupa Laporan Keuangan memuat: a. LRA b. Lap. Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. LO e. LAK f. LPE g. CALK Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas H 10. 11. Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Menetapkan : dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(D Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran,
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
c.Neraca,
d.Laporan Operasional,
e.Laporan Arus Kas:
f.Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 6.364.065.756.244,41
b.Belanja Rp 6.408.293.788.337,93 Surplus/ defisit (Rp 44.228.032.093,52)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 337.485.656.299,59 - Pengeluaran Rp 32.407.000.000,00 Pembiayaan Netto.. Rp 305.078.656.299,59
d.Sisa Lebih Rp 260.850.624.206,07 Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 57.748.995.391,59) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Rp 6.421.814.751.636,00 setelah Perubahan
2. 2.Realisasi Rp 6.364.065.756.244,41 Selisih Rp (57.748.995.391,59)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.321.912.860.087,66 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah Rp 6.730.206.648.425,59 Perubahan
2. 2.Realisasi Rp 6.408.293.788.337,93 Selisih Rp 321.912.860.087,66 . Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.264.163.864.696,07 dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Surplus/defisit setelah Rp (308.391.896.789,59) Perubahan
4. 2.Realisasi Rp (44.228.032.093,52) Selisih Rp 264.163.864.696,07 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.64.241.740.490,00) dengan rincian sebagai berikut: d.
5. 1.Anggaran penerimaan Rp 401.727.396.789,59 pembiayaan setelah Perubahan
6. 2.Realisasi Rp 337.485.656.299,59 Selisih Rp (64.241.740.490,00) . Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.60.928.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: e.
7. 1.Anggaran pengeluaran Rp 93.335.500.000,00 pembiayaan setelah Perubahan
8. 2.Realisasi Rp 32.407.000.000,00 Selisih Rp 60.928.500.000,00 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah£ (Rp.3.313.240.490,00) dengan rincian sebagai berikut:
9. 1.Anggaran pembiayaan netto Rp 308.391.896.789,59 setelah Perubahan
10. 2.Realisasi Rp 305.078.656.299,59 Selisih Rp. (3.313.240.490,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 10.661.142.348.895,90
b.Jumlah Kewajiban Rp 382.136.934.823,23
c.Jumlah ekuitas Rp 10.279.005.414.072,60

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas daerah per 1 Rp 332.762.656.299,59 Januari 2020
b.Arus Kas dari aktifitas operasi Rp 692.361.731.621,11
c.Arus Kas dari aktivitas investasi (Rp 756.589.763.714,63) aset non keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 7.684.000.000,00)
e.Arus kas dari aktivitas non Rp 0,00 anggaran
f.Saldo kas daerah akhir per 31 Rp. 260.850.624.206,07 Desember 2020

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran, LampiranI.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara, a - 2 P2 » Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII . Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Lampiran XXI! Lampiran XXII Lampiran XXIII Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,b. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca: Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Pada Buku Lap. Keuangan), Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, d. e. f h. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dandi Penyisihannya, Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,Kk Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap:m. Daftar Rekapitulasi Pengerjaan, Konstruksi Dalamn. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, t Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Daftar Obligasi/ Pinjaman Daerah Daerah , u. v. Daftar Rekapitulasi Penambahan Pengurangan Aset Lainnya. danW.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: a.Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran tersendiri pada Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat. Diundangkan di Padang pada tanggal 31 Agustus 2621 : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ditetapkan di Padang pada tanggal 31 Agustus 2021 GUBERNUR SUMATERA BARAT, “me MAHYELDI SL Ih LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5 /TLD : 194 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5-138/2021

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…