DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan Sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan umum; 2. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; 3. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja; 4. Penempatan Tenaga Kerja; 5. Hubungan Industrial; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Sanksi Administratif; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan Tenaga Kerja yang terencana, dan terprogram dalam pengawasan ketenagakerjaan terpadu guna terwujudnya Hubungan Industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan menghadapi tantangan kebutuhan Tenaga Kerja dimasa yang akan datang;
c.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam bentuk pengaturan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mengakomodir kondisi khusus daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Keteganakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413 ) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747 ) ;
14.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
15.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
16.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
17.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri;
18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
19.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
20.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah;
21.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
23.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Perusahaan ;
26.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang PengUpahan;
27.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
28.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
29.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
30.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
31.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Pelatihan Kerja;
32.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
5.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
6.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar provinsi di wilayah Republik Indonesia.
7.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
8.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi yang harus di bayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.
9.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab terhadap urusan wajib pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
10.Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
11.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.
12.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh Pencari Kerja dan pekerja yang sudah ada.
14.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
15.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
16.Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
17.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
18.Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja, baik dalam dan luar negeri.
19.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, yang secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
20.Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
21.Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
22.Produktivitas adalah merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input) atau merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal
23.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
24.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistimatis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, Daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan Kerja seluas-luasnya, meningkatkan Produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh.
25.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistimatis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan.
26.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan.
27.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28.Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
29.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
30.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31.Perusahaan adalah :

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 28.Pengusaha adalah :
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri.
b.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; atau
c.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 29.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 30.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistimatis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
3. 31.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan Kompetensi Kerja, Produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4. 32.Pelatihan Kerja Berbasis Klaster Kompetensi adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dunia usaha/dunia industri/pasar kerja/tempat kerja.
5. 33.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan Pengawasan instruktur atau Pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
6. 34.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
7. 35.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
8. 36.Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercata pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
9. 37.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
10. 38.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
11. 39.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
12. 40.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau serikat Pekerja/buruh karena adanya perselihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar serikat Pekerja/buruh hanya dalam satu Perusahaan.
13. 41.Pemutusan Hubungan Kerja adalah yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pengusaha.
14. 42.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
15. 43.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. 44.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat atau Daerah lain yang lahir di Provinsi Sumatera Barat secara turun temurun atau berdomisili di Provinsi Sumatera Barat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
17. 45.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
18. 46.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
19. 47.Serikat Pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh dan keluarganya.
20. 48.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
21. 49.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
22. 50.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
23. 51.Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
24. 52.Lembaga kerja sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh uang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/buruh.
25. 53.Lembaga kerja sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
26. 54.Mogok kerja adalah tindakan Pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
27. 55.Upah adalah hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
28. 56.Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
29. 57.Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
30. 58.Tunjangan Hari Raya keagamaan yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan pekerja/buruh yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan asas :

a.keterpaduan;
b.persamaan hak;
c.demokrasi;
d.keadilan sosial;
e.kesetaraan dan keadilan gender; dan
f.tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk :

a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
b.meningkatkan kapasitas, kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan kerja;
c.mewujudkan pemerataan kesempatan Kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
d.memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan keluarganya;
e.meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarga; dan
f.meningkatkan Pengawasan dan pembinaan dalam rangka penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan Tenaga Kerja dan informasi Ketenagakerjaan;
b.pelatihan kerja dan Produktivitas kerja;
c.penempatan Tenaga Kerja;
d.Hubungan Industrial;
e.Pengawasan Ketenagakerjaan;
f.sanksi administratif;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan peralihan.

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun PTK yang berpedoman kepada PTK Nasional.
(2)PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.PTK Makro; dan
2. b.PTK Mikro.
(3)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.PTK Provinsi; dan
2. b.PTK Sektor dan sub sektor Provinsi.
(4)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas PTK Mikro BUMD.

Pasal 7

(1)PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disusun oleh perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

(1)PTK Makro dan PTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman :
1. a.pelaksanaan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan sertifikasi kompetensi;
2. b.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
3. c.perluasan kesempatan Kerja;
4. d.pengunaan TKA ; dan
5. e.penyusunan program kerja Pemerintah Daerah dalam pembangunan Tenaga Kerja.
(3)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
1. a.pendayagunaan pegawai secara optimal dan produktif;
2. b.mendukung pencapaian kinerja pegawai dan Perusahaan yang tinggi;
3. c.memudahkan pencapaian visi dan misi Perusahaan;
4. d.membatasi timbulnya permasalahan di Perusahaan;
5. e.menjamin kelansungan dan pengembangan Perusahaan; dan
6. f.memperluas kesempatan Kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan PTK Makro dan PTK Mikro diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi dalam pembangunan Ketenagakerjaan di Daerah.
(2)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menetapkan sektor-sektor unggulan untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja di Daerah secara optimal; dan
2. b.menetapkan strategi untuk pemerataan kesempatan Kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.
(3)Kebijakan dan strategi pembangunan Ketenagakerjaan harus berpedoman kepada :
1. a.perencanaan Tenaga Kerja;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.pertumbuhan ekonomi Daerah;
4. d.sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
5. e.rencana strategis peningkatan kesejahteraan Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengelolaan informasi Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan :
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penganalisaan;
4. d.penyimpanan; dan
5. e.penyajian, penyebarluasan informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.
(2)Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.informasi Ketenagakerjaan umum;
2. b.informasi pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. c.informasi penempatan Tenaga Kerja;
4. d.informasi pengembangan perluasan Tenaga Kerja; dan
5. e.informasi Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…