DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 3. REHABILITASI SOSIAL 4. JAMINAN SOSIAL 5. PEMBERDAYAAN SOSIAL 6. PERLINDUNGAN SOSIAL 7. PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL 8. KOORDINASI 9. SARANA DAN PRASARANA 10. PEMBERIAN PENGHARGAAN 11. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT 12. PEMELIHARAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN NASIONAL 13. PERAN SERTA MASYARAKAT 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. PEMBIAYAAN 16. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan soaial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
c.bahwa penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial perlu diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana efektif, efisien dan tepat sasaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial; 1. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis pada dinas sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
8.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
9.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
16.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17.Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.
18.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas; dan
j.keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
d.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
e.meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

(1)Pengelolaan data PMKS berasal dari pendataan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PMKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Pengelolaan data PMKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PMKS dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok; atau
4. d.masyarakat
(2)Data PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.anak balita terlantar;
2. b.anak terlantar;
3. c.anak berhadapan dengan hukum;
4. d.anak jalanan;
5. e.anak dengan kecacatan;
6. f.anak yang memerlukan perlindungan khusus;
7. g.perempuan rawan sosial ekonomi;
8. h.korban tindak kekerasan;
9. i.lanjut usia terlantar;
10. j.penyandang cacat;
11. k.tuna susila;
12. l.pengemis;
13. m.gelandangan;
14. n.pemulung;
15. o.kelompok minoritas;
16. p.bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
17. q.Orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome;
18. r.korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
19. s.fakir miskin;
20. t.keluarga berumah tidak layak huni;
21. u.keluarga bermasalah sosial;
22. v.komunitas adat terpencil;
23. w.korban bencana;
24. x.pekerja migran bermasalah sosial (pmbs);
25. y.keluarga rentan;
26. z.korban trafficking.
(3)Data PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan berdasarkan data:
1. a.kemiskinan,;
2. b.keterlantaran;
3. c.kedisabilitasan;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
6. f.korban bencana dan korban tindak kekerasan;
7. g.eksploitasi ; dan
8. h.diskriminasi.

Pasal 6

(1)Pengelolaan data PMKS menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2)Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Rehabilitasi Sosial pada PMKS dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrom dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
(3)Teknis pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PSKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

a.pekerja sosial profesional;
b.pekerja sosial masyarakat;
c.taruna siaga bencana;
d.lembaga kesejahteraan sosial;
e.karang taruna;
f.lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
g.keluarga pioner;
h.wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
i.wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
j.penyuluh sosial;
k.tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
l.dunia usaha.

Pasal 9

(1)Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PSKS.
(2)Teknis pengelolaan data PSKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 10

(1)Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS yang ada di Daerah.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rehabilitasi terhadap PMKS yang berada dalam panti.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…