DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum, 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, 3. Pemberdayaan, 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, 5. Fasilitasi Kerja Sama Antar Nagari, 6. Pembinaan dan Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan, 7. Peran Serta Masyarakat, 8. Pendanaan, 9. Ketentuan Lain-lain, 10. Ketentuan Peralihan, 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah nagari dalam berbagai bidang;
c.bahwa selain penataan dan peningkatan manajemen pemerintahan nagari yang baik, juga diperlukan peningkatan peran lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan nagari;
d.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari perlu diatur dengan peraturan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari; Mengingat : ..1. . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496;)
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Sumatera Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6.Nagari atau Desa selanjutnya disebut Nagari atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9.Badan Permusyawaratan Nagari atau yang selanjutnya disingkat BPN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
11.Masyarakat Nagari adalah kesatuan individu yang hidup secara turun temurun berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah Nagari dengan identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta sistim nilai yang menentukan tata hubungan antar individu dalam Nagari baik yang berdomisili di wilayah nagari maupun di luar wilayah nagari (perantauan).
12.Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
13.Lembaga Adat Nagari atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan adat berdasarkan hak asal usul.
14.Badan Usaha Milik Nagari/Desa, yang selanjutnya disebut BUMNag/BUMDes, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut KPMN adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Nagari untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
16.Pendampingan Nagari adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Nagari.
17.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintah;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari adalah :

a.untuk memampukan Nagari dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata ekonomi dan tata lingkungan;
b.untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi LKN dan LAN dalam program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
c.mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Nagari;
d.untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan masyarakat;
e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari; dan
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan masyarakat Nagari
c.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
d.Fasilitasi Kerja sama antar Nagari;
e.Pembinaan dan pengawasan; dan
f.Peran serta masyarakat.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan:

a.Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
b.Pemberdayaan Pemerintahan Nagari;
c.Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari;
d.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
e.Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang berada di lintas daerah Kabupaten/Kota;
f.Pemberdayaan LKN dan LAN tingkat Daerah;
g.Fasilitasi Kerjasama antar Nagari dari daerah Kabupaten/Kota dalam daerah propinsi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

a.mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan Nagari, dan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal melalui Musyawarah Nagari;
b.mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari;
c.membuat pedoman dalam rangka menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok marginal, dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
d.menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari;
e.mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari;
f.mendayagunakan LKN dan LAN;
g.menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari;
h.Melakukan penguatan terhadap Pemerintahan Nagari, Badan Musyawarah Nagari, kelembagaan ekonomi, kelembagaan kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari;
i.melakukan Pendampingan Masyarakat Nagari yang berkelanjutan; dan
j.melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari.

Pasal 7

Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

a.menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat Nagari, disertai dengan kewajiban alih pengetahuan kepada masyarakat Nagari;
b.meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Nagari;
c.mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Nagari yang selaras dengan kebutuhan Nagari secara berkelanjutan;
d.mendorong pengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari;
e.Menyediakan bantuan keuangan baik bersifat umum maupun bersifat khusus untuk Pemerintahan Nagari, Kelembagaan ekonomi, Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari;
f.melakukan pendampingan masyarakat nagari secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
g.mengakui prakarsa rencana dan pembangunan nagari yang sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagai upaya Nagari mewujudkan visi kemandirian; dan mengakui dan memfungsikan LAN dan/atau LKN yang telah ada di masyarakat Nagari.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari.
(2)Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan kapasitas masyarakat Nagari;
2. b.Pengorganisasian Nagari;
3. c.mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan Nagari, dan pembangunan Nagari;
4. d.menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari; dan
5. e.melakukan pendampingan masyarakat Nagari secara berkelanjutan.

Pasal 9

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan Nagari dan pembangunan Nagari, Pemerintah Daerah melakukan:

a.pendayagunaan Kader Pemberdayaan Nagari dalam mengkoordinasikan usaha menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari; dan
b.koordinasi fasilitasi sistem perencanaan, perumusan kebijakan dan pembangunan Nagari yang membuka akses bagi keterlibatan masyarakat Nagari.

Pasal 10

Dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari, Pemerintah Daerah melakukan:

a.fasilitasi peningkatan sumber daya manusia masyarakat Nagari oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tingkat provinsi; dan
b.koordinasi fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, LKN dan/atau Pihak Ketiga.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…