DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Antisipasi Dini; 3. Pencegahan; 4. Fasilitasi Rehabilitasi; 5. Pengawasan dan Pelaporan; 6. Partisipasi Masyarakat; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1646);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
7.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9.Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10.Zat Adiktif Lainnya adalah zat adiktif selain narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
13.Antisipasi dini adalah upaya awal dalam menigkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14.Sekolah adalah sekolah yang menjadi kewenangan provinsi.
15.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza meliputi :

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.fasilitasi rehabilitasi;
d.pengawasan dan pelaporan;
e.partisipasi masyarakat; dan
f.pembiayaan.

Pasal 3

(1)Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
2. b.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza melalui media cetak, elektronik dan media sosial;dan
3. c.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Napza dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 5

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.workshop;
d.halaqoh;
e.pagelaran, festival seni dan budaya;
f.outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
g.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
h.pemberdayaan masyarakat;
i.pelatihan masyarakat;
j.karya tulis ilmiah; dan
k.sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada:

a.masyarakat;
b.mahasiswa;
c.peserta didik;
d.orang tua peserta didik;
e.tempat usaha, hotel/penginapan, rumah ibadah, dan tempat hiburan; dan
f.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
(2)Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Badan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza berkoordinasi dengan Pihak Sekolah.
(2)Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.konsultasi khusus;
3. c.kampanye; dan/atau
4. d.kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 11

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan orang tua peserta didik.
(3)Badan dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
2. b.instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Napza; dan/atau
3. c.Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…