DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURANINI MENGATUR DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENETAPAN CADANGAN PANGAN 3. PENGADAAN CADANGAN PANGAN 4. PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN 5. PENYALURAN CADANGAN PANGAN 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. PEMBIAYAAN 8. PENGAWASAN DAN PELAPORAN 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal daerah seperti beras, umbi-umbian dan/atau Pangan pokok lainnya yang dikonsumsi masyarakat Daerah
7.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8.Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga Pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12.Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan yang tidak menerima beras miskin.
13.Darurat Pangan adalah situasi atau kondisi atau kejadian tidak normal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan manusia yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan dan krisis pangan.
14.Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PD.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.ketahanan;
d.keamanan;
e.kesejahteraan;
f.manfaat;
g.pemerataan;
h.berkelanjutan;
i.keadilan; dan
j.ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk :

a.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Cadangan Pangan;
b.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penetapan Cadangan Pangan;
b.pengadaan Cadangan Pangan;
c.pengelolaan Cadangan Pangan;
d.penyaluran Cadangan Pangan;
e.peran serta masyarakat;
f.pembiayaan; dan
g.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan jumlahnya.
(2)Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(3)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis dan jumlah.
(4)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pangan Pokok Tertentu.
(5)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan Daerah.
(2)Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan penanggulangan Keadaan Darurat, Kerawanan Pangan, bencana, Gejolak Harga dan Krisis Pangan;
2. b.jumlah penduduk;
3. c.konsumsi masyarakat perkapita pertahun;
4. d.proporsi terhadap Cadangan Pangan Nasional; dan
5. e.perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah.
(2)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PD.
(3)Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan, PD dapat bekerjasama dengan Mitra Kerjasama.
(4)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(5)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melalui mekanisme sebagai berikut :
1. a.usulan dari PD kepada Mitra Kerjasama untuk pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
2. b.kesanggupan Mitra Kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
3. c.surat perjanjian yang ditandatangani oleh PD dan Mitra Kerjasama.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
1. a.jenis Cadangan Pangan;
2. b.kualitas Cadangan Pangan;
3. c.jumlah Cadangan Beras;
4. d.harga Cadangan Pangan; dan
5. e.cara pembayaran Cadangan Pangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

(1)PD mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(3)Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 11

(1)Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi syarat : a . memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar; b . memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan; c . memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan d . memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian. ( 2 ) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama. ( 3 ) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
1. a.hak dan kewajiban;
2. b.jangka waktu pengelolaan; dan
3. c.tata cara penyerahan Cadangan Pangan untuk penyaluran.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…