DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan isi sebagai berikut : Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran II Ringkasan Perubahn APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; dan Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 17 September 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4750 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4929 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
10.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Dana Transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
13.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
22.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satun Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
23.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
24.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
26.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27.Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
30.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
31.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistim yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 6.780.124.354.738,- bertambah sebesar Rp. 117.990.343.560,- sehingga menjadi Rp.6.898.114.698.298,- dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula.............................
b.Bertambah....................... Rp. 6.580.124.354.738,- Rp. 72.190.319.354,- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan …………Rp. 6.652.314.674.092,-
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula.............................
b.Bertambah....................... Rp. 6.780.124.354.738,- Rp. 117.990.343.560,- Jumlah belanja daerah setelah perubahan ……..…………Rp. 6.898.114.698.298,- Defisit…...(Rp. 245.800.024.206,-)
1. 3.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 220.000.000.000,- Rp. 40.850.024.206,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....Rp. 260.850.024.206,-
b.Pengeluaran 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 20.000.000.000,- Rp. 4.950.000.000,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan....Rp. 15.050.000.000,- Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan………......Rp. 245.800.024.206,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan............ Rp. 00,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 2.333.922.757.251,- Rp. 135.586.237.547,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan ……Rp. 2.469.508.994.798,-
b.Pendapatan transfer 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 4.153.832.129.509,- Rp. 64.421.672.809,- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan …………Rp. 4.089.410.456.700,-
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 92.369.467.978,- Rp. 1.025.754.616,- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan..... ....................................................Rp. 93.395.222.594,-

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 1.821.253.993.000,- Rp. 113.382.661.000,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan …………….Rp. 1.934.636.654.000,-
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 25.730.000.112,- Rp. 17.110.283.900,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan …………Rp. 8.619.716.212,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula.................... 2) Bertambah............. Rp. 103.400.743.927,- Rp. 00,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....................................Rp. 103.400.743.927,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula.................... 2) Bertambah.............. Rp. 383.538.020.212,- Rp. 39.313.860.447,- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan........................................................Rp. 422.851.880.659,-
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 4.153.832.129.509,- Rp. 69.621.272.809,- Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan.......................................................Rp. 4.084.210.856.700,-
2. b.Pendapatan transfer antar daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 5.199.600.000,- Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan......................................................Rp. 5.199.600.000,-
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 92.369.467.978,- Rp. 1.025.754.616,- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan ……..…….Rp. 93.395.222.594,-
2. b.Dana Darurat 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah dana darurat setelah perubahan ……..……..…Rp. 00,-
3. a.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan ....Rp. 00,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Belanja Operasional 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 4.980.016.545.724,- Rp. 27.992.186.927,- Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan …………Rp. 4.952.024.358.797,-
b.Belanja Modal 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 836.913.146.165,- Rp. 852.052.675,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan …………………Rp. 836.061.093.490,-
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 50.000.000.000,- Rp. 57.000.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan …………Rp. 107.000.000.000,-
d.Belanja Transfer 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 913.194.662.849,- Rp. 89.834.583.162,- Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan ………………… Rp. 1.003.029.246.011,-

Pasal 6

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 2.163.633.349.038,- Rp. 10.256.703.627,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan …………..Rp. 2.153.376.645.411,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 1.934.699.642.636,- Rp. 23.454.114.600,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan .Rp. 1.911.245.528.036,-
3. c.Belanja Bunga 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan ..................Rp. 00,-
4. d.Belanja Subsidi 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 6.900.000.000,- Rp. 3.400.000.000,- Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan ………….…Rp. 3.500.000.000,-
5. e.Belanja Hibah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 874.783.554.050,- Rp. 9.118.631.300,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan …………..…Rp. 883.902.185.350,-
6. f.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan......Rp. 00,-
(2)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 5.471.819.361,- Rp. 4.122.559.411,- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan ….…Rp. 9.594.378.772,-
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 197.868.657.141,- Rp. 40.863.653.351,- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan …………………………………………….Rp. 157.005.003.790,-
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula..................... 2) Bertambah............... Rp. 258.548.824.709,- Rp. 61.211.055.780,- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan ......................................................Rp. 319.759.880.489,-
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1) Semula..................... 2) Berkurang.................. Rp. 371.540.819.954,- Rp. 22.979.244.515,- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan ……………………………………Rp. 348.561.575.439,-
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 3.483.025.000,- Rp. 2.342.770.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan …………………………………………….Rp. 1.140.255.000,-
6. f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan .......................................................Rp. 00,-
(3)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula.........................
2. b.Bertambah................... Rp. 50.000.000.000,- Rp. 57.000.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan .........Rp. 107.000.000.000,-
(4)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 873.266.359.900,- Rp. 89.834.583.162,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan ………..Rp. 963.100.943.062,-
2. b.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 39.928.302.949,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan …………………………………………….Rp. 39.928.302.949,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 220.000.000.000,- Rp. 40.850.024.206,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan ..…….Rp. 260.850.024.206,-
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 20.000.000.000,- Rp. 4.950.000.000,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan …..…Rp. 15.050.000.000,-

Pasal 8

(1)Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 220.000.000.000,- Rp. 40.850.024.206,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan …….………Rp. 260.850.024.206,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula..................... 2) Bertambah............... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan ....................................................Rp. 00,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula..................... 2) Bertambah.................. Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan ………………………..…Rp. 00,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan ………………………….………………Rp. 00,-
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan ....................................................Rp. 00,-
6. f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan kententuan Peraturan Perundang-undangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan kententuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan .......................................................Rp. 00,-
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan ……………………………………….……Rp. 00,-
2. b.Penyertaan Modal Daerah 1) Semula..................... 2) Berkurang............... Rp. 20.000.000.000,- Rp. 4.950.000.000,- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan .......................................................Rp. 15.050.000.000,-
3. c.Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 1) Semula..................... 2) Bertambah.................. Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan ………………………..…Rp. 00,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan ………..……………………………………Rp. 00,-
5. e.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan ........................................................Rp. 00,-

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahn APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; h. i. j. k. Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019