DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam Perda ini ialah :Perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mcnetapkan Pcraturan Daerah tcntang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2012 tcntang Rctribusi .Jasa Umurn;
b.bahwa Retribusi Pclayarian Keseb atan dan Retribusi Pelayanan Perididikan sebagairnaria dimaksud dalarn huruf a dan huruf b merupakan objek rerribusi yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rctribusi .Jasa Umum sehingga perlu disesuaikan; mcnyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan gigi dan mulut rnaka terhadap kedua jenis jasa tersebut dikenakan retribusi daerah; Jugadapatkesehatanpelayarianfurigsidan
a.bahwa dcngan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain mcnyelenggarakan tugas Menimbang GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA PERUBAHAN KEDUA A'1'A8 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI ,JASA UMUM TENTANG PERATURAN DAERI\H PROVINSL SUfvlATERA SELATAN NOMOR 1: TAHUN 20 H 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ta h u n 2012 Nomor 3) 8eberapa kete ntuan dalarn Perarurari Daerah Nornor 3 Tahun Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: GUBERNUR SUMATERA SELATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUivlATERA SELATAN dan Dengan Pcr sct.ujue n Bersarna

5.Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi .Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
3.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Unclang Nornor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5049); - 2 -. Menetapkan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan. tingkat Iasilitas dan tindakan medik yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut. Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 A adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan rnedik, perawatan jasa sarana dan prasarana Rumah Sakit Klrusus Gigi dan Mulut kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 38

B Dengan nama retribusi pelayanan keschatan dipungut retribusi sebagai pernbayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rurnah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

1.BAS III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kelirna yang berbunyi sebagai berikut :

c.biaya tctap, yaitu biaya yang tidak berubah dcngan
b.biaya t idak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditclusuri penggunaannya secara jelas dalarn suatu unit kegiatan tertcntu, rnisalnya biaya listrik, biaya air dan biaya lairmya yang mendukung penyediaan
a.biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, rnisalnya obat-obatan dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa.

(3)Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. b.kernampuan (daya dukung) rnasyarakat pengguna jasa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
2. a.unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan sebagai jumlah pernbayaran per satuan pclayanau/jasa, dengan rnempcrhatikan :
(1)Tar if Rctribusi disusun bcrdasarkan alas JCl1lS pelayanan Y'ang diberikan dengan tetap memperhatikan Iungsi sosial Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
(2)Struktur clan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 G adalah sebagaimaria tercariturn dalarn Larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.
1. m.Laboratoriurn teknik gigi.
  1. 1.Labcratoriurn darah;
2. h.Pelayanan Orthodonti;
  1. 1.Pelayanan unit gawat darurat; J. Pelayanan raw at inap;
3. k.Pelayanan konsulrasi dokter/dokter gigi;
4. g.Pelayanan Korrservasi;
5. f.Pelayanan Oral Medicine;
6. e.Pelayanan Radiologi;
7. d.Pelayanan Bcdah Mulut;
8. c.Pelayanan Peridontia;
9. a.Pelayana n Prosthodonti;
10. b.Pelayanan Pcdodonti;
(1)Pelayanan kesehatan yang menjadi objek Retribusi pada Rurnah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah sebagai berikut :
1. b.jasa pelayanan keschatan.
2. a.jasa sarana rurnah sa kit; dan diberikan, misalnya biaya makan penderita, dan biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
(4)Biaya pclayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercerrnin dalam pola tarif yang meliputi : Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Rumah Sa kit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 51 A ayat (2) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

3.Setelah Pasal 51 F ditarnbah Pasal 51G sebagai berikut :

e.Ruman Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
d.Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat ; dan C. Rumah Sakit Khusus Paru-Paru;
b.Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
a.Rumah Sakit Ernaldi Bahar;

(2)Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) adalah pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh :
(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi alas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihari teknis yang diselenggarakan oleh Pernerintah Provinsi.

Pasal 51

2.Ketentuan Pasal 51 A ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : NOREG PERATURAN OAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (7/2014) TAHUN 2014 NOMOR .J.. LEMBARAN DAERAHPROVINSI SUMATERA SELATAN H. MUKTI SULAIMAN dto Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, pada tanggal 4 }!'ebr·u;;,.ri20 i4 Diundangkan di Palembang H. ALEX NOERDIN dto GUBERNUR SUMATERA SELATAN, pada tanggal 4 1"ebr<.<aci 2014 Ditetapkan di Palembang Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatan- nya dalam Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…