DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai maksud dan tujuan, perubahan bentuk badan hukum dan nama, bidang usaha, tempat kedudukan, modal dasar, penyertaan modal dan saham, rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, penetapan dan penggunaan laba bersih, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menj.adi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Urrdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.rintahan Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);, Mengingat Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR10 TAHUN2015 TENTANG PERUBAHANBENTUKBADANHUKUMPERUSAHAANDAERAH PERHOTELANSWARNADWIPAMENJADIPERSEROANTERBATAS SWARNADWIPASUMSELGEMILANG Ii i i t p,.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Ulldang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I Sumatera Selatan (Lemba.ran Ncgara Republik lndoncsia Tabun 1959 Nomor 70, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI:1814);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroeri Terbatas (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4756};
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) seba.ga.i.mana telab beberapa kaIi diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menginga.t c GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURANDAERAHPROVJNSISUMATERASELATAN NOMOR 10 TAHUN2015 TENTANG PERUBAHANBENTUK BADANHUKUMPERUSAHAANDAERAH , PERHOTELAN SWARNA DwrPA M1<::NJADI PERSEROAN TERBATAS SWARNADWIPASUMSEL GEMILANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telab beberapa kaIi diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubanan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroen Terbatas Swarna Owipa Sumsel Gemilang; Menimbang • J I Sagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan: 1, Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan,

2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adaJah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. SAB I KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNADWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPASUMSEL GEMILAijG. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINS!SUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan [Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 3} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan . Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;. 5, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sarang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 5533); - 2 . c c , , ' rmm~ 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adaJah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi ada!ah Pemerintah Provinsi Sumatera SeJatan. BAS I KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTA,NG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNADWlPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPASUMSEL GEMILAJljG. c MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROvrNSI SUMATERASELATAN dan GUBERNURSUIvlATERASELATAN
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;.
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diu bah , terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan <Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12); c
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):" mTllllI:tl c.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Perusahaaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa.
7.Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel GemiJang yang seJanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang. Organ Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang terdiri dari Rapat Urnurn Pemegang Sabam, Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Swarna Dwipa 'sumsei Gemilang. 10.Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
11.Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas Swama Dwipa Sumsel Gem~ang.
12.Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas Swama Dwipa Sumsel Oemilang. 13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Swama Dwipa Sumsel Gemilang.
14.Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
15.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Swama . Dwipa Sumsel Gemilang yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Rapat Umum Pemegang Saham. yang selanjutnya disebut . . . . RUPs, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak discrahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-bata.s yang ditentukan peraturan perundang- undangan.
17.Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
18.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. 8. ......... \.,.., 9.

(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian. BABII PERUBAHANBENTUKBADANHUKUMDANNAMA

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keernpat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, menjadi Perseroan. c Paragraf2 Tujuan Pasal 3 Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepac\a pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
2. b.meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
3. c.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
4. d.mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
5. e.menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang berrnutu dan terjangkau oleh masyarakat, ,',
(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3, Perseroan rnelakukan usaha di bidang jasa perhotelan, catering, even organizer serta kegiatan lain.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian perseroan.
(3)Dalam pengembangan usaha, Perseroan dapat membentuk anak perusahaan danfatau unit usaha. BABIII BIDANGUSAHA Pasal 6 Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan scbagalmana dimaksud dalam PasaJ 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:
1. a.hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah termasuk pcrizinan yang dimilikinya bcralih kcpada Perseroan;
2. b.karyawan Perusahaan Daerah dialihkan , mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
3. c.Direksi Perusahaan Daerah untuk yang pertama kalinya menjadi Direksi Perseroan dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. c Pasal 5 c lain dengan mencantumkannya daJammenggunakan nama anggaran dasar.
(3)Akta pendirian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kari, 'ser'ta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(4)Dalam rangka perubahan benruk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, Gubernur mernproses perubahan bentuk badan hukurn kepada pejabat yang berwenang dan pernbuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Persercan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat
(1)Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
(2)Modal disetor pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar 22,02% (dua puluh dua koma (101 dua per seratus) sebesar Rp.330.337.024.395,- (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan .keseluruhan aset Perusahaan Daerah sebelum beralih ke Perseroan.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2)Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus] dan' modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus ditempatkan dan disetor penuh,
(3)Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari:
1. a.Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
2. b.Pihak Ketiga(Pemerintah Kabupaterr/Kota, Koperasi, BUMD, Swasta/Perseorangan) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
(4)Perubahan modal dasar Perseroan untuk seJanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c BABV MODALDASAR,PENYERTAANMODALDANSAHAM Pasal 8
(1)Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Palembang.
(2)Anak perusahaan dan/ atau unit usaha yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan , dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang/unit usaha Perseroan ditetapkan dalam.Anggaran Dasar. BABIV 'rEMPATKEDUDUKAN

Pasal 7

- 6·· !.. '-..,.-:-r:r- rm ITilt':!:' , Pasal 12

(1)Perubahan penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada Perseroan, baik berupa penarnbahan, pengurangan maupun perpindahan, ditetapkan dalam RUPS.
(2)PeJaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Perseroan dapat menjual saham kepada Pihak Ketiga (Pemerintah Kabupaterr/Kota, Koperasi, BUMD, Swasta/ Perseorangan), dengan ketentuan bagian terbesar harus di.miliki oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(4)Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi dan DPRDProvinsi. c

Pasal 11

(1)Perusahaan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
(2)Perusahaan Daerah menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Oubernur untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Pcnutup,
(3)Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.
(4)Penyertaan Modal Pernerintah Provinsi pada Perusahaan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban, kekayaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 huruf a, yang tercatat dalam Laporan Keuangan Penutup hasil audit Akuntan Publik pada saat peru bahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah.

Pasal 10

(1)Sisa 77,98% (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh delapan per seratus) dari modal dasar, sebesar Rp.1.169.662.975.60S,- (satu triliun seratus enarn puluh sembilan rniliar enam ratus enam puluh due jute sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi dan} atau Pemerintah Kabupaten} Kota dan} atau Pihak Ketiga.
(2)Perubahan komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
(3)Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dan ayat
(2)akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. IItllllrrrl! 1
(1)Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

BAB VI

RAPA'!' UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

(1)RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris , da1am batas yang ditentukan da1am peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar.
(2)RUPSterdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPSdiadakan sekurang-kurangnya sekali dalarn setahun.
(4)RUPS Tahunan diadakan da1am waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(5)RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)RUPSdiselenggarakan oleh Direktur Utama.
(7)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
(8)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. c

Pasal 14

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur da1am Anggaran Dasar dan ditetapkan da1am RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. nama.

(2)Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah da1am RUPS.

Pasal 13

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ada1ah saham atas J1LlJiIe IIa]i

1.antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/ atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
2.apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, rnaka Direksi harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan; dan
3.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

(3)Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Gubemur melalui fit and proper test oleh DPRDProvlnsi.
(4)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
(5)Masa .Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
(6)Apabila dalam 1 (satu) tahun takwin sebelumnya Perseroan merugi, maka Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya melalui RUPS.
(7)Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dari/atau setara manajer. c
(2)Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota direksi adalah:
1. a.persyaratan umum:
  1. 1.bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
  3. 3.sehat jasmani dan rohani;
  4. 4.berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untukjabatan pertarna kali;
  5. 5.tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tereela; dan
  6. 6.tidak sedang dieabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang temp.
2. b.persyaratan khusus: ,c Imle! r .'
(1)Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling b a nya k 2 (dual orang anggota.
(2)Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
(3)Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
(4)Direksi yang bcrprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir rnemperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
(5)Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris adalah:
1. a.persyaratan urrium
  1. 1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.setia dan taat kepada Negaradan Pemerintah;
  3. 3.tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalamkegiatan pengkhianatan kepada Negara; '4. sehat jasmani dan rohani;
  4. 5.berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untukjabatan pertama kali;
  5. 6.tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
  6. 7.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap.
2. b.persyaratan khusus
  1. 1.antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi dan/ atau karyawan Perseroan tidak boleh ada hubungan keJuarga sampai derajat ketiga baik menurut garis Jurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
  2. 2.apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, Komisaris harus berhenti danj'atau diberhentikan; dan c
(8)Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pernberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar. .. • 't 11'!T, Ii' Ii. Ii

BAB VIII

DEWAN KOMISARIS Pasal 17

Pasal 20

(1)Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan labaj rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan PubJik.
(2)Dalam kurun waktu paling larnbat 5 (lima)bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.
(1)Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
(2)Reneana kerja 'dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling Iambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
(3)Pengesahan reneana kerja dana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling larnbat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir. c BA8X TAHUN ,BUKU. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…