DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN

0.NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN .... , .... . . . ,., . .....
11.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); ~
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 'rata Cara Pemberian dan PemanIaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomOI:90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ~ . '8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5679); . . .
7.Undang-Undang Nomor 28 -Tahun 2009· tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2015. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN Dengan Persetujuan Bersama
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIoIaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 seri E) sebagairriana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok PengeJoiaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
19.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran 9~"i'&a..'jY2ta."i"~"i', £R.1,Ui',)-a. D~'w. -':~I;>}.!..,:,. 1I.':'.'b'bw;w. '2IJ1.~ (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Tahun 2014 Nomor 22);
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 11). 16, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); " "15, Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Rp 1.262.419.812.182,78Selisih Kurang
1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 6.452.618.624.475,55
2.Realisasi.. ..: Rp 5.190.198.812.292,77

b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 1.262.419.812.182,78 dengan rincian sebagai berikut : Rp 893.449.841.121,14Selisih Kurang 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp 6.883.873.903.633,09 2.Realisasi Rp 5.990.424.062.511,95 .a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 893.449.841.121,14 dengan rincian sebagai berikut: Uraian iaporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : . . .

Pasal 3

a.Pendapatan Rp 5.990.424.062.511,95
b.Belanja Rp 5.190.198.812.292.77 Surplus Rp 800.225.250.219,18
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 39.970.123.458,85
2. 2.Perigeluaran Rp 818.811.227.1.76.39 Pembiayaan Netto...(Rp 778.841.103.717,54) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t ayat (1)huruf a adalah sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan . keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 1

a.Jumiah Aset Rp 13.760.363.152.958,60
b..Jumlah.Kewajiban Rp 2.463.158.505.299,74
c.Jumlah Ekuitas Dana , Rpl1.297.204.647.658,90 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf b per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 4

Rp 347.585.824.560,00Selisih Lebih I. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan (Rp431.255.279.157,54)

2.Realisasi (Rp778.841.103.717,54) (. Sefisin anggaran dengan reaIisasi pernfnayaan neto sejumfah Rp 347.585.824.560,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp 2.329.524.006,00Selisih Kurang . 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 821.140.751.182,39
2.Realisasi Rp 818.811.227.176,39

e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 2.329.524.006,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp 349.915.348.566,00Selisih Kurang 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 389.885.472.024,85
1. 2.Realisasi Rp 39.970.123.458,85
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerirnaan pembiayaan sejurnlah Rp 349.915.348.566,0 dengan rincian sebagai berikut: (Rp 368.969.971.061,64)Selisih Lebih
1. 1.Anggaran setelah perubahan Rp 431.255.279.157,54
2. 2.Realisasi.. Rp 800.225.250.219,18
c.Selisih anggaran dengan realisasi aurplusj'defieit sejumlah Rp 368.969.971.061,64 dengan rincian sebagai berikut:
a.Jumlah Ekuitas Awal Rp 10.479.489.641.639,90
b.Surplus/Defisit LO, Rp 40.424.053.836,71
c.Koreksi Ekuitas Lainnya : Rp 777.290.952.182,22
d.Ekuitas Akhir Rp 11.297:204.647.658,90 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf f per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: . Pasa! 8 21.384.146.501,64 1.130.859.434,00 21.384.146.501,64 39.970.123.458,85 38.839.264.024,85a. Saldo Anggaran Lebih Awal.. Rp . b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/SIKPA) Rp
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf" e per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 7

6.331.401.914.258,03 6.290.977.860.421,32

a.Jumlah Pendapatan LO Rp
b.Jumlah Beban LO Rp Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)hurufd per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 6

a.Saldo Kas awal per 1 Januari 2015 Rp 38.842.339.024;85
b.Saldo Kas awal di BLUD Rp 1..130.859.434,00
c.Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp 1.841.247.180.987,44
d.Arus Kas dari aktivitas Investasi (Rp 1.101.021.930.768,26)
e.Arus Kas dari aktivitas Pendanaan.. (Rp 758.811.227.176,39)
f.Arus Kas dari aktivitas Transitoris Rp 28.628.456,00
g.Saldo Kas Akhir di BLUD Rp '14.249.817.480,00
h.Saldo Kas akhir per 31 Desember 2015 Rp 35.665.667.437,64 Laporan arus kas sebagaimana dirllaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Peru bah an Ekuitas; Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; ·i)ai'tar'Pi. utang 'Uaera'rr; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penarnbahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutoya; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Lampiran I. 10: Lampiran I. 11:

b.Lampiran 11
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
s.Lampiran VII Lampiran J. 9 : Lampiran r. '5 Lampiran I. 6 : Lampiran 1. 7 : Lampiran T. 8 : Lampiran 1. 4 Lampiran l. 3 : Lampiran T. 2 :
a.Lampiran I Lampiran I. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran . Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : Pasa! 10· Catatan atas .laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

, . NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN:(10/182/2016) LEMBARANDAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR..19 .: H. MUKTISULAIMAN SEKRETARlSDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN, Diundangkan di Palembang . pada tanggal .' 12 AgustUG 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, / Ditetapkan di Palembang pada tanggal 12 .l.gast.1tS 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Gubernur rnenetapkan Peraturan Gubernur ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. rriilikusahabadan Lampiran laporan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.laporan kinerja;
b.ikhtisar laporan keuangan daerah/perusahaan daerah;

Pasal 11

.' SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…