DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan . asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegialan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka. perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
b.bahwa Perubahan Aanggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilelapkan dengan Peraturan -DaerahPrevlnsi sumatera Selalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraluran Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 8adan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 8adan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambailan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 7.186.774.156.635,27 berkurang sejumlah Rp. 250.535.725.481,11 sehingga menjadi Rp. 6.936.238.431.154,16 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Menetapkan MEMUTUSKAN: GUBERNUR SUMATERA SELATAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Dengan Persetujuan Bersama

18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor680); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Rp 1.540.215.610,000,00

c.Lain·lain Pendapatan Oaerah yang Sah 1) Semula Rp 1590.248.169.234,77 2) BerJ<urarg Rp (50,032.559,234,77) Jumlah Lain·lain Pendapatan Oaerah yang Sah Rp 2.267.826.052.404,00Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 2.713,196.347.000,00 Re (445370294,596,00)
b.Dana Perimbangan 1) Semila 2) Berkuraf19 Rp 3.093.908.308.589,91Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 2.733.329,640.400,00 Rp 360.578.666.189,41

(1)PendapatanDaerahsebcgainalladima~sOOda'amPasal1 terdiridan
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula ~ Bertan'llah

Pasal 2

1.Pendapatan aSel1l.lla Rp 7.036.774.156.635,27

b.BeiXurang Re (134824185641,36) Jumlah Pendapatan setelah Petllbahan Rp 6.901.949.970.~3,9'
1. 2.8elanja
a.Semula Rp 5.763.643.387.936,79
b.BeiXurarg Rp (405236~1220,59) Jumlah Be/anjasete/ah Perubahan Rp 5.357.40U04.716,20 Surplus SetelahPerubahan Rp 1.544.543.266.m,71
1. 3.Pembiayaan a, Penerimaan 1) SemAl Rp 150.000.(XX).IJOO,OO 2) Berku'aIlJ Re (115.711539.839,75) Jumlah Penerimaan Rp 34.288.460.16~25 sellilah Petllbahan
b.Pengeluaran 1) Serrula Rp 1.423.130.768.696,48 2) Bertambah Rp 155.700.957.739,48 Jumlah Penge/uaran Rp 1.578.831.726.437,96 se/elah Perubahan Jumlah Pemblayaan Neto setelah Perubahan IRe 1.544.543.266.277,71 ) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp Jumlah Dana Bantuan Operaslonal Sekolah (80S) sell!lah Perubahan Rp 1.533,229,600.000,00 1.623,010,000,00Rp 149,656.144,000,00Rp 1.240.144,609,000,00Rp 107,236,983,780,00Rp 56.61a71Wl,93Rp 18,261.896,000,00Rp 2.911.100.115.518,98Rp
c.Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1) Semula Rp 1.533,59'1,600,000,00 2) BElktraig ~Rp:...._~(363~.=OOO::!,Ooo,::!oo':::ll Jumlah Dana Tamllahan Penghasilan Guru PNSOsetelah Peruba~n Rp
b.Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1)SemuIa Rp 363.001000.00 2)BerWCIYJ ~Rp__ ~@=OO1=ooo.~OO) Jumlah Pendap!t!n Hlbah salalah Perubahan 10.303,216,000.00 (8.680,206.000.00) Rp Rp Jumlah Dana Alokasl Khusus selelah Perubahan Rp 158.448.110000,00 Rp (8.792.026.(X(),00)
e.Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Dana Atokasi UlIIJm setelah Perubahan 1.011.421.191.000.oo ( 193.9!:6.an.596.00l Rp Rp Rp b, Dana Alokasl Umum 1) SeinJIa 2)Beil.ICIYJ Jumlah Dana Bagi Hasll selelah Peruba.han 1.483.326.186.00>,00 (m582. m,(X().OO) Rp Rp

(3)Dana PerimbalganSEliagamooaamakslJd pada ayat(1) huM b tertii dati jelis perid<lJ:iat
1. a.Dana Bagl Hasll 1) Serda 2)BEmmJ Jumlah Laln·laln Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan d.l.ain·lain Pendapalan Asli Daerah yang Sah I) SiJrUa Rp 118.900 7OO,(X(),00 2) Berkur~ :.:tRp'--_(I:.:'l:::.:.743:::,:..::116"",,220:::,~00)
2. c.Hasll Pengelolaan Kekaraan Daerah yang Diplsahkan 1) Serrula Rp 86.416.656.716.50 2) BerkurCIYJ Rp (29.167,943,485.57) Jumlah Hasll Pengelolaan Kekaya!n Daerah setelah Perubahan Jumlah Retribusl Daerah selelah Perubahan 15.782.584.00>,00 2.479.312.00>,00 Rp Rp
3. b.Retribusi Daerah 1) SalIda 2) Ilertarrtm Jumlah Pajak Daerah selelah Perubahan 2.512.149.699,684.00 399,611.015.894.98 Rp Rp
(4)laiHailP~ o.erm~5al~~pa!a,yal (1)hUlufc leniidaijeis ~
1. a.Hibah I)SenW 2)~(lalg
(2)PEll~ PljIJae!lt sebailaimElla~ pa:fa ayat(I) huruf, IlJtii daijel~ piiI1~:
1. a.Pajak Daerah 1) Semura 2) Bertambeh
2. d.Belanja Hibah I) Semula Rp 2.091.384.378.798,00 2) BerI\urarg Rp (104.179.345.360,96) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 1.987.205.033.437,04
3. e.Belanja Bantuan Sosial 1) 5ernIJIa Rp 600.000.000,00 2) Bertambahl(Berkurargj Rp Jumlah Belan]a Bantuan Soslal selelah Perubahan Rp 600.000.000,00
4. c.Belanja Subsidi 1) Semila Rp 2) Bertambahl(BerI\ura~)R "'p _ Jumlah Belania Subsidi selelah Perubahan Rp
5. b.Belania Bunga I)Semtla Rp 2) 8ef1arriJahl(8erlwrang) :.:t;Rp _ Jumlah Belanja Bunga selelah Perubahan Rp Rp 643.369.873.863,00Jumlah Belan)a Pegawal setelah Perubahan Rp 443.160.626.280,58 Rp 200.209.247.576,42
(2)BelirIja Tllak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayatIt) huruf 8 lerdiridan jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah 1) SelllJla 2) Berlam1iah Rp 1.764.095.111.449,37Jumlah Belania Langsung setelah Perubahan Rp 2.229.366.348.040,37 Rp (465.270.236.591,00)
2. b.Belania Langsung 1) Semtla 2) Berl\ura~ Rp 3.W3.311.593.2SS,83Jumlah Belania Tidak Langsung selelah Perubahan Rp 3.534.278.039.895,42 Rp 59.033.553.370,41
(1)Belanja Daerah seOOgaimanadimaksud daBn Pasalllerdili dari:
1. a.Belan]a Tidak Langsun9 1) Semila 2) Bertambah

Pasal 3

e Plutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupalen/Kola 1) SelllJla Rp 40.989.353.234,77 2) Berkurang Rp (40.989.353.234,77) Jumlah Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota Rp selelah Perubahan 5.000.000.000,00RpJumlah Piulang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota setelah Perubahan 5.000000.000,00Rp Rp d Dana Insentil Daerah 1) SelllJla 2) BeJ1antah/{Berkurall9)

b.Pencairan DanaCadangan sejumlah Rp•.................................. f) Sentila Rp 2) Bertambiil/(Berkurang) ::rRp _ .Mrlali PEficairanDanaCada"9anSebelunnyaseleiahPerubahan Rp 21.384.146.~1,64RpJumlah SILPATahun Anggaran Sebelumnya sefelah Perubahan

(2)Penerinaill sebag<ilJl(iladimaksudpaaaBY" (1) hurul a terdilidarijell$ Pembia-{<IiII:
1. a.SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp.25.000.000.000,OO 1) Sermrla Rp ~.OOO.Ooo.OOO,OO 2) BIlffwra~ Rp (3.615.853.498,36)
2. f.Belanja Bagi Hasll Kepada Kabupaten/Kota 1) Semula Rp 181.505.921.000,00 2) Ikrtillbiil R~ 66.499.433.401,99 Jumlah Belanja Bagi Hasil sefelah Perubahan Rp 248.005.354.4G1,99
3. g.Belanja Banfuan Keuangan 1) Semu\l Rp 812.627.113.811,84 2) Belfwrarg ~ (100.495782247,04) Jumlah Belanja Banfuan Keuangan setelah Perubahan Rp 712.131.331.564,00
4. h.Belanja TidakTerduga 1) SemJIa Rp 5.000.000.000,00 2) Berkuralg Rp (3.000.000.000,00) Jumlah BelanJaTidak Terduga sefelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00
(3)BelanjaLangsu~ sebagal1llla dinaksudpadaayat(1) huruf b ler~ri danjEliisbelanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) SeIllJa Rp 5.947.638.498,00 2) Bmrarg Rp (1.444999998,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Pelubahan Rp 4.~2.638.~0,00
2. b.Belanla Barang dan Jasa I) Sen1rla Rp 981.543.244.532,91 2) Bertarrbali R~ (73053.330.043,74) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 908.489.914.489,17
3. c.Belanja Modal 1) Semlla Rp 1.241.874.485.009,45 2) Berkura"9 Re 1300 771~ 549,26) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 851.102.558.460,ZiI

Pasal 4

(1)PerrbiayaiIJDaerahoobagairnnadimiksuddalamPml1 terdlidan: a, Penerimaan sejumlah Rp. 34.288.460.160,25 1) Sermrla Rp 150000 000.000,00 2) BIlffwra"9 Rp (115.711.539.839,75) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 34188.460.160,25
1. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 1.578.831.726.437,96 1) Sermrla Rp 1.423.130.768.698,48 2) Bertarbiil Rp 155.700.957.739,48 Jumlah Pengeluaran sefelah Perubahan Rp 1.578.831.726,437,96 Rp 1.533.831.726.439,95 45.000.000.000,00Rp Rp 12.91)4,313,658,61Rp
2. d.Pemberian PinjamanOaerahsejumlah Rp . 1) Semula Rp 2) Bertambahl{Berkurarg) :zRp _ Jumlah PemberianPinjaman Oaerahdan Obligasi Rp Oaerahsetelah Perubahan Jumlah PembayaranUtang Provinsi setelah Perubahan
3. c.PembayaranUtang Provlns! sejumlah Rp. 1.533.B31.726.43~95 1) S¬ rrrnJa Rp 1.298.130.768.698,48 2) Bertambah Rp 235.700.957.741,47 setelah Perubahan
4. b.Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerahsejumlah Rp. 45,000,000,000,00 1) Semtfll Rp 125!XXl.OOO.OOO,00 2) Berkurarg Rp (80.000.000.000,OO) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Oaerah
(3)Pengeluaranseoogaimanadimaksudpadaaya! (I) hurof b terdiridarijeris Pemliayaan:
1. a.Pembenlukan Dana Cadangansejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp 2) 8eliurang ::r:R _ JuntOO Pembenl~anDanaCadargansele1MPerubahan JurrJahPerrerimaanPiUlangDaerahselelahPerubahan
2. f.PenerimaanPiutang Daerahsejumlah Rp.12.004,313.658,61 1) SErrUa Rp t25.(ro.OOO.OOO,00 2) Berkurang Rp (112.095.685.341,39)
3. e.Penerimaan Kembali PemberianPinjamansejumlah Rp .. 1) Sermila Rp 2) Bertilflbal\f(Beaurang) :.:J:Rp _ JumlahPenerimaanKembi Pember~ PinjamanselelahPerubahan Rp d, Penerimaan PinjamanDaerahsejumJahRp, .. 1) Semula Rp 2) Ber1amOOh/(Berkurarg) :.J:R _ Jmmh PenerimaanPiljamanDaerahselelahPerubOOan Rp
4. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang Oipisahkan sejumlah Rp .. 1) S¬ rrnJla Rp 2) Ilertambiiil(Berkurarg) ""Rp _ .lI.!rM!Hasil PenjualanKe\ayaanDaelailyargDifisahkanS'.i!elah Rp Perubahan ·8·

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Gubernur dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Gubernur dapat:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10.Lampiran X Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah) LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELAT AN TAHUN 2016 NOMOR.l1.- NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (12/261/2016) H.M Diundangkan di Palembang pada tanggal 1.5 Ok:topef 2016 SEKRET ARIS DAERAH PROVINSI S MATERA SELATAN, GUBERNU"jifji:_ELATAN, NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal :27 ok-tober 2016

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(4)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran terse but disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
(5)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
(6)Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
3. c.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakal.
(7)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…