DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pembangunan masjid Sriwijaya Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pembangunan masjid sriwijaya, sumber dana, nama masjid, pembina yayasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Palembang sebagai pusat kesultanan Palembang Darussalam hingga saat ini belum memiliki masjid yang representatif dan layak untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan peradaban Islam;
c.bahwa para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, dan pini sepuh masyarakat Sumatera Selatan baik yang berada di Palernbang maupun di perantauan berkeinginan membangun Masjid Sriwijaya Palembang sebagai pusat pengembangan peradaban Islam di samping sebagai sarana prasarana ibadah bagi umat Islam;
d.bahwa agar pelaksanaan pembangunan masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dapat teriaksana sesuai harapan, perlu dukungan dana baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber Jain yang tidak rnengikat:
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembangunan Masjid Sriwijaya Paleinbang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ._ DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 13~ TAHUN2014 TENTANG PEMBANGUNANMASJID SRIWIJAYAPALEMBANG Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN MASJID SRlWIJAYAPALEMBANG. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); " " - , PasalS Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam :Pasal 4 akan dilengkapi dengan sarana pendukung berupa:

a.Perpustakaan Islam;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah iru adalah agar pertanggungjawaban keuangan dalam pemberian hibah dan penerimaan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Sriwijaya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t. II11 BABIV NAMAMASJID PasaJ 8 Nama Masjid Sriwijaya Palembang diubah oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan mengikutsertakan pihak terkait antara lain Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi atau melalui sayembara.

Pasal 7

(1)Besaran biaya dana pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kernampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
(2)Biaya pembangunan masjid yang bersumber dari APBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 ayat
(1)huruf c, wajib diaJokasikan dalam anggaran masing- masing kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku. BABIII SUMBERDANA Pasal 6
(1)Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bersumber dari :
1. a.APBN;
2. b.APBD Provinsi;
3. c.APBD Kabupaten/Kota;
4. d.BUMN/BUMD;
5. e.perusahaan swasta nasionaJ dan swasta loka!;
6. f.perorangan;
7. g.bantuan Luar Negeri baik melalui pernerintah ataupun swasta; dan
8. h.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah/wakaf kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PaJembang.
(3)PenyaJuran dana hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)disalurkan langsung ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PaJembang.
1. b.Museum Sejarah Peradaban Islam;
2. c.Gedung Kebudayaan Islam;
3. d.Pusat Kornersial Islam;
4. e.Menara Masjid. 11.'!,-~__,._,... - ,. t' 11 r NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN:(..11../2014) ... LEMBARANDAERMI. PROVINSI SUMATERA SELATAN . TAHUN 2014 NOMOR .1~... H. M KTI SULAIMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 30 September2014 H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal ,0 September 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain terdiri dari ex officio unsur Pemerintahan Provinsi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Ketua Nahdatul Ulama Sumatera Selatan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan dan Ketua Wilayah Organisasi Kemasyarakatan Islam yang berskala nasional yang telah berdiri sebelum Tahun 1955 yang memiliki perwakilan di Sumatera Selatan. BABV PEMBINAYAYASAN Pasal 9 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto. H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…