DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah sebagian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan yaitu pada Pasal 7.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan realisasi pengeloJaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api guna mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional telah dibentuk PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan scbesar Rp.L194.250.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puJuh juta rupiah);
c.bahwa mempertimbangkan kondisi dan kemarnpuan keuangan Pemerintah Provinsi saat IOl maka untuk percepatan beroperasinya PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dirnaksud perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan . PasaJ 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 khususnya yang mengatur tentang besarnya modal dasar, serta modal yang ditempatkan dan disetor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan; L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik GUBERNUR SUMATERA SELATAN

8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-kawasan Ekonomi KlIUSUS, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-kawasan Ekonomi Khusus [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550); I~ r minimal sebesar 60% (enamrnilik Pemerintah Provinsi puluh persen).

Pasal 7

(1)Pemegang saham PT Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang turut serta memiliki saham perusahaan, dengan ketentuan saham Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2016 Nomor 5), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 1'ENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SRIWlJAYA MANDlRi SUMA1'ERASELA1'AN. PERUBAHAN A1'ASPERATURAN DAERAH TENTANG Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Data Perseroan 1'erbatas sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan 1'erbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);

10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2016 Nomor 5); Badan Hukum dan Persetujuan Dasar serta Penyampaian Anggaran Dasar dan Perubahan Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Pemberitahuan Perubahan
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Menetapkan: NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN:(13/271/2016) LEMBARANDAERAHPROVINS!SUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 1; H. MUKTISULAlMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal ,tfover~ber 2016 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, h ~ . . ALE: NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 3 November 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. orang mengetahuinya, rnemerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Agar setiap pen gu ndangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasalll Nasional/Lokal yang mempunyai reputasi baik.

(5)Penetapan modal dasar dan modal disetor PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. ditawarkan Pengusahapemerintah kabupaterr/kota dankepada
(4)Modal dasar pihak Jain sebesar 40% akan
(2)Modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumsel ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), modal yang ditempatkan dan disetor penuh Pemerintah Provinsi dan pihak lain paling sedikit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…