DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai penjabaran Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penghubung, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Pembentukan Cabang Dinas, Staf Ahli dan Asisten, Kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 14 TAHUN2016 PERATURANDAERAHPROVINSlSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera SeJatan yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan.
7.Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Badan Daerah Pr.ovinsi adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
11.Unit PeJaksana Teknis Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINS[ SUMATERA SELATAN.

Pasal 4

melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. DaerahBencana

e.Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ripe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan KepegawaianDaerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
7. 7.Badan Penanggulangan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ~asal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah provinsi di bidang:
1. a.pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
2. b.kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umurn daerah.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis ..
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
(2)Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara.
(3)Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Kepala Badan setingkat administrator dan paling banyak 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 3 '(tiga) orang Kepala Subbidang.
(4)Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi. serta tata kerja Badan Penghubung Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Eselon jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jabatan struktural pada Perangkat Daerah Provinsi terdapat jabatan fungsional..
(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) star Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
(2)Star Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
(3)Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A terdiri atas 3 (tiga) Asisten.
(4)Asisten melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pembidangan tugas. BABVI STAFAHLlDANASISTEN Pasal 10
(1)Pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupatenjkota dalam daerah provinsi.
(3)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(4)Pada Perangkat Daerah Provinsi yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka perangkat daerah tersebut tidak f!1empunyai unit organisasi terendah, kecuali pada sekretariat. BABV PEMBENTUKANCABANGDINAS Pasal 9 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. a.Unit Pelaksana Tcknis Dinas maupun Badan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VII

KEPEGAWAlAN Pasal 11

Pasal 15

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 14

Badan Penanggulangan Beneana Daerah Provinsi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VLIL

KETENTUAN PERALlHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2q08 Nomor 1 Sed D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keernpat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12); BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa!18 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan rnulai Januari Tahun 2017. Pasa!17 Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urnurn dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sarnpai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasa! 16
b.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
c.Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah iru dilakukan pada akhir Tahun 2016. , .,
b.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
c.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis. Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri DJ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspcktorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah Provins! Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6), kecuali BAB dan Pasai yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Emaldi Bahar;
d.Peraturan Daerah Nomor 8 Tah.un 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
e.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
f.Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 3 Seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor2); ., NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN:(14/275/2016). LEMBARANDAERAH PROVINSI SUMATERASELATANTAHUN 2016 NOMOR 14 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal e4 NavemllJer 2016 SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMAT RA SELATAN, . ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 04 November 2016 GUBERNUR SUMATERASELATAN, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 19

g.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 12);
h.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Surnatera SeJatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 16); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. .. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…