DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah sebagian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. yaitu pad Pasal 5.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Suroatera Selatan dan Bangka Belitung, telah ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah);
b.bahwa sesuai ketentuan PRMl 5 ayat fJ,l Peranaran .D.a.eJ"Ab Nomor 14 Tahun 2011 dimaksud, penyertaan modal tersebut akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 diundangkan yaitu pada tanggal 2 November 2016;
c.bahwa sehubungan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terhadap ketentuan jangka waktu realisasi penyertaan modal dimaksud beluro dapat dipenuhi sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap jangka waktu realisasi penyetoran penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 15 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR14 TAHUN2011 TENTANGPENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHPROVINSI SUMATERASELATANPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNAN DAERAHSUMATERASELATANDANBANGKABELITUNG DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, GUBERNURSUMATERASELATAN Negara RepubJikIndonesia Nomor4578);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang M.ilikNegara/Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor4 Seri E);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun '2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 8), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Pernerintah Provinsi. Pasal I Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINS!SUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODAL PEMERlNTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERASELATANDAN BANGKA BELITUNG.

8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Sed E) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 8); Menetapkan: .......... NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN: (15/310/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 17110veaber 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, h H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasallI GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…