DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan sda, pengendalian pencemaran lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup, kewenangan pemerintah Provinsi, hak, kewajiban, dan larangan, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat, sistem informasi dan lingkungan hidup, pengawasan dan audit lingkungan hidup, dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wiJayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)wajib memperhatikan:

a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(5)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Iingkungan hidup di wilayah Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PEMANFAATAN Pasal 9
(1)RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPP dan RPJMP.
(2)Penyusunan RPPLH Provinsi dilalrukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RPPLH Provinsiditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(6)Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/ atau kegiatan.
(7)Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.

Pasal 11

(1)DaIam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran cianiatau kerusakan lingkungan ruoup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubemur sesuai kewenangannya rnempunyai tanggung jawab daIam penyusunan dan/ atau evaluasi KRPyang menjadi obyek KLHS.
(2)Penyusunan danj atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHSmeliputi: Q. RTRWP(Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
1. b.RPJPP dan RPJMP;
2. c.KRP pcmbangunan yang berpotensi mcnimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
3. a.pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang Iamun, dan terumbu karang;
4. b.pengendalian kerusakan tanah;
5. c.pengendaIian kerusakan ekosistem garnbut;
6. d.pengendalian kerusakan ekosistem karst;
7. e.pengendallan kerueakan ekosistem hutan; clan
8. f.pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
(5)Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Gubemur. hidup terhadap ayat (2) huruf b

Pasal 10

(1)PengendaIian pencemaran dan/atau kerusakan Ungkungan hidup dilaksanakan daIam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2)Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.k.ukan terhadap:
1. a.media lingkungan hidup; dan
2. b.ekosistem.
(3)Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tcrdiri atas:
1. a.pengendalian pencemaran air;
2. b.pengendalian pencernaran udara;
3. c.pengendalian pencemaran air laut; dan
4. d.pengendaIian pcncemaran tanah.
(4)Pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem sebagaimana dirnaksud pad a terdiri atas:

Pasal 14

(1)Penyusunan UKL-UPLdisusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.
(2)Pemeriksaan UKL-UPLdilakukan oleh instansi dan instansi terkait.
(1)Penyusunan dokumen Amdal disusun oJeh pemrakarsa pada tahap perencanaan.
(2)Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang telah memiliki liserisi.
(3)Mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen Amdal wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
(4)Gubernur dapat mendeJegasikan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Kepala Instansi
(1)Setiap usaha darr/atau kegiatan yang berdampak penting wajib menyusun dokumen Amdal.
(2)Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting wajib menyusun dokurnen UKL-UPL.
(3)Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evalusi RTRWP, dan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
(4)Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPP dan RPJMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Pelaksanaan KLHSdalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hUIUfc dilakukan oleh instansi yang rnenyusun KRP.
(6)Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Pemrakarsa mcngajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Instansi.
(2)Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
1. a.penilaian dokumen ANDALdan RKL-RPL;atau
2. b.pemeriksaan UKL-UPL.
(3)Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.dokumen Amdal atau UKL-UPL;
2. b.dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan; dan
3. c.profilusaha dan/atau kegiatan.
(4)Setelah menerima permohonan izm lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
1. a.kelengkapan administrasi usaha danjatau kegiatan wajib Arndal,meliputi:
  1. 1.bukti formal bahwa rencana lokasi usaha danl atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
  2. 2.bukti formal bahwa jenis rencana usaha darr/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
  3. 3.tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 16

(1)Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi wajib memilikiizin lingkungan dari Gubernur.
(2)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalarn menerbitkan izin lingkungan kepada KepalaInstansi.
(1)SPPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.
(2)Persetujuan SPPL diberikan oleh instansi.
(3)Mekanisme persetujuan SPPL mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

(3)Mekanisme pemeriksaan UKL-UPL wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
(4)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Instansi.
(1)Terhadap permohonan izin Iingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Instansi melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan Zatau kegiatan:
1. a.paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
2. b.paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPLdinyatakan lengkap secara adminitrasi.
(2)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melalui:
1. a.wakil masyarakat yang terkena dampak darr/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Kornisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 [sepuluhl hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
2. b.Kepala Instansi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin Iingkungan bagi usaha darr/atau kegiatan UKL-UPL.

Pasal 19

(1)Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 17 a:yat(4)dapat berupa:
1. a.permohonan izin Iingkungan dinyatakan lengkap; atau
2. b.permohonan izin Iingkungan dinyatakan tidak lengkap.
(2)Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Instansi memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
(3)Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, lnstansi mengembalikan permohonan lZlll Iingkungan kepada pemohon.

Pasal 18

b.kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL,antara lain:
1. 1.kesesuaian dengan tata ruang;
2. 2.deskripsi rinci rencana usaha dan Zatau kegiatan;
3. 3.dampak Iingkungan hidup yang akan terjadi;
4. 4.program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
5. 5.peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(1)Penanggung jawab usaha danJatau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha danj atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
(2)Perubahan usaha danj'atau kegiatan sebagaimana dimaksud p",da aya!. (1) sesuai Jengan ketentuan p';ral<.lIan Pasal 22
(1)Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Gubernur wajib diumumkan melalui media massa danfatau multimedia.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
(3)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengumumkan penerbitan izin Iingkungan kepada Kepala lnstansi.

Pasal 21

(1)Penilaian dokumen ANDALdan. RKL-RPL,dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDALdan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
(2)Pemeriksaan formulir UKL-UPL,rekomendasi UKL-UPL,dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dlnyatakan lengkap secara adrninistrasi.
(3)Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 [sepuluh] hari kerja terhitung sejak diterirnanya rekornendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidak- layakan lingkungan hidup.

Pasal 20

(3)Setelah pengumuman permohonan LZIn lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDALdan RKL-RPLatau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
(4)Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL RKL-RPL atau perneriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan:
1. a.keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
2. b.rekornendasi UKL-UPL. Paragraf2 Izin Pengumpulan Limbah 83 Pasal 26
(1)Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi wajib memilikiizin dari Gubernur.
(2)Badan us aha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
1. a.laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
2. b.tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah 83. Umum Pasal 25
(1)Izin PPLH dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oleh Gubernur meliputi:
1. a.izin pengumpulan limbah 83 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota);
2. b.rekomendasi izm pengumpulan limbah 83 skala nasional;
3. c.izin penimbunan limbah 83 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota);
4. d.rekomendasi izm pengangkutan limbah 83 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalarn Provinsi; dan
5. e.rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air pada sungai !intas kabupaten/kot.a dan atau pada batas kabupaten/kota berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung atau penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung setempat.
(2)Gubernur dalarn menerbitkan izin PPLHdan rekomendasi iZ10 PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Instansi. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…