DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang kepemudaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah provinsi, pelayanan kepemudaan, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 ten tang Kepemudaan, Pernerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan meneta.pkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan peJayanan kepemudaan yang diimpJementasikan dengan membentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Kepemudaan; , . .',. .. --'--1'111' 1 .,," 1¥..-.rr--r---_ GUBERNURSUMATERASELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGKEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhJak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, rnandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta rnemiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan RepubJik Indonesia.

a.ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan J. kemandirian,
1. 18.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan eli bidang kepemudaan. .' , , ,

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. BABIIl PELAYANAN KEPEMUDAAN

a.penyadaran;
b.pernberdayaan;dan
c.pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kcpeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

Pasal 7

(1)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubemur.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kcwenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalarn berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemaharnan kemandirian ekonomi; danj atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
(2)Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diJakukan dalarn bentuk:
1. a.kajian agarna beserta aplikasinya yang ideal sebagai modal kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa, meningkatkan pendidikan serta keterarnpiJan; dan
2. h.penyiapan kader pemuda dalarn menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Gubernur. danmemperoleh
(1)Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; C. pendampingan pemuda;
6. g.perluasan kesempatan

Pasal 11

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan taqwa seeara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. e.penyeJenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasionai;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasrnani, seni, dan budaya pemuda; dan/ atau Paragraf2 Pemberdayaan Pasal 13
6. b.seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meniogkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai dernokrasi dan kearifan lokal;
7. e.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
8. d.jambore dan temu kreativitas kepemudaan daJam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
9. e.talkshow danj'atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan ber- masyarakat, berbangsa dan bernegara;
10. f.pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan
11. g.perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
(3)Pelaksana kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3)dapat dilakukan seeara terkoordinasi,
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)diatur dengan Peraturan Oubemur.
(1)Pengembangan kepernimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.penyuluhan;
3. c.pelatihan;
4. d.pengkaderan;
5. e.pembimbingan;
6. f.pendarnpingan:dan/atau
7. c.pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
8. d.beasiswa pelatihan sambit bekerja;
9. e.pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
10. f.penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
11. g.penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
12. h.menurnbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan; dan
13. i.pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat Provinsi,
(3)Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2) dan ayat
(3)diatur dengan Peraturan Gubernur. kegiatan pemberdayaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dalam
(2)Pelaksanaan dimaksud bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan latihan Methodology Participation Assessment (MFA)kepemudaan;
3. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepernudaan.
4. d.pendampingan;
5. e.kernitraan;
6. f.promosi; danl atau
7. g.bantuan akses permodaJan.
(3)Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diIakukan daJam bentuk: kewirausahaan pemuda sebagaimana ayat (1)dilaksanakan melaJui:
(2)Pengembangan dimaksud pada
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
(1)Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c. dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasionaJ.
(2)PeJaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daJam bentuk:
1. a.latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA)tingkat Provinsi;
2. b.bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
3. c.pendampingan pada kaderisasi organisasi kepernudaan:
4. d.temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TWKP)tingkat Provinsi.
(3)Pelaksana kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oJeh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagairnana dimaksud pada ayat (I), ayat (2)dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Gubernur.
1. g.forum kepemimpinan pernuda.
(1)Pengembangan kepeloporan pernuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan;
2. b.pendampingan; dan/atau
3. c.forum kepemimpinan pemuda.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengernbangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.latihan dasar penanggulangan bencana;
2. b.pendampingan, fasilitasi dan pernilikan wirausaha muda;
3. c.pameran inovasi pemuda tingkat provinsi;
4. d.temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat provinsi;
5. e.pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat provinsi.
(3)Pelaksana kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga. membentuk forum kornunikasi kewirausahaan pemuda.
(6)Ketentuan lebih \anjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau rnelibatkan pihak ketiga.
(5)Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat dapat
1. a.diklat wirausaha pemuda tingkat provinsi;
2. b.pemagangan wirausaha muda;
3. c.pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
4. d.jejaring kemitraan wirausaha muda;
5. e.Pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda tingkat provinsi; dan
6. f.bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pernuda. · . r
(3)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi; perumusandalamd. rneningkatkan partisipasi kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; danyatau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

Pasal 18

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak muJia dalam bertindak pada setiap dimensi . kehidupan kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/ atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum. moral, kontrol segaia aspek Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan sosiai, dan agen perubahan dalarn pernbangunan nasional, BABIV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 17

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. III 1 perencanaan, pengambilan
1. a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
2. b.pelayanan dalarn penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
3. c.advokasi;
4. d.akses unruk pengembangan diri; dan
5. e.kesempatan berperan serta dalam pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan keputusan strategis program kepemudaan. masyarakat;
6. f.meningkatkan ketahanan budaya nasionakdan/atau
7. g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa kesejahteraandankecerdasane. meningkatkan
8. c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
9. d.melaksanakan konstitusi, dernokrasi, dan tegaknya hukum; Negara

Pasal 19

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

a.rnenjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya KesatuanRepublik Indonesia;

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2) dan ayat
(3)diatur dengan Peraturan Gubemur.
1. e.olahraga, seni, dan budaya;
2. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
3. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
4. h.kepernimpinan dan kepeloporan pemuda. 1 BABVI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Pasal 23
(1)Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kcpernudaan dapat dilakukan oleh :
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.organisasi kepemudaan dan masyarakat; atau
(1)Pemerintah Provinsi, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
(4)Pemerintah provinsi dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubemur. BABV KOORDINASI DAN KEMITRAAN
(1)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 dapat berkoordinasi dengan lernbaga non pemerintah dan pemerintahan kabupatenj'kota.
(2)Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) dapat ber- koordinasi dengan instansi terkait. ·' Pasal 26 Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sekurang-kurangnya memiliki:
1. a.keanggotaan;
2. b.kepengurusan;
3. c.tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
4. d.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; danj atau
5. e.diakui keberadaannyayrnerupakan turunan organisasi kepemudaan nasionaI dan/ atau terdaftar pada instansi pemerintah provinsi yang membidangi organisasi kemasyarakatan.
(1)Organisasi kepernudaan dibentuk oleh pemuda.
(2)Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
(4)Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pemerintah Provinsi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat wajib memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan. Pasa124 dengan Peraturan Gubernur. pemerintah provinsi, organisasi kepemudaan dan
1. c.kerjasama an tara kabupaten/kota dengan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih Janjut mengenai penyediaan prasarana dan saran a sebagaimana climaksud pada ayat (1) diatur · . 11
(1)Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada :
1. a.pemuda yang berprestasi; dan
2. b.organisasi pernuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa danjatau berpreatasi dalam memajukan potensi pernuda. BABIX PENGHARGAAN Pasal 30 kepernimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
3. d.menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; danj atau
4. e.rnenggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda. pengembangan
(1)Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalarn berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan dengan:
1. a..melakukan usaha pelindungan pernuda dari pengaruh buruk yang merusak;
2. b.melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
3. c.melatih pemuda dalam Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah Pasal 28 Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. Pasal 27 1 .,, ,!' ~ •.-~.~., Pasal 33
(1)Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana untuk mendukung peJayanan kepemudaan.
(2)Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…