DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah regional, penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota, perizinan, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, kerja sama, peran masyarakat, larangan, penyelesaian sengketa, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi . masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
b.bahwa pengelolaan sampah seJama ini beJum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana menuju wilayah yang sehat, asri dan bersih dad sampah, maka pengeloJaan sampah hams dilakukan seeara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat seeara ekonorni, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
d.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah memp~yai kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Sumatera Selatan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampal) di Sumatera Selatan; PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR20. TAHUN2014 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang I • • • I II I sistematis, meliputiyang Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang menyeluruh, dan berkesinambungan pengurangan dan penanganan sampah.
2. 2.Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha/awasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah. • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dan GUBERNUR PROVINS! SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAANSAMPAH. BABI KETENTUANUMUM Pasall Sumatera Selatan danUndang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1965 ten tang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1950 (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1814);
3. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
4. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengeioiaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 1
7. 3.Pemerintah daerah adalah Gubemur Provinsi Sumatera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
8. 4.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
9. 5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danl atau proses alam yang berbentuk padat.
10. 6.Sampah Rumah Tangga .adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak ' termasuk tinja dan sampah spesifik. ,
11. 7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adaJah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosiaJ, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. 8.Timbillan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
13. 9.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 10.Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disingkat TPS adaJah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu. 11.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 12.Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalian sampah ke media lingkungan. 13.Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
14. 14.Pengornposarr adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan. 15.Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis .atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan. 16.Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
15. 17.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Sumatera Selatan.
16. 18.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
17. 19.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
18. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
19. 21.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan .BABII ASAS,MAKSUDDANTUJUAN
20. 24.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Lingkungan Hidup.
21. 25.Dinas adalah Satuan Kerja .. Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Cipta Karya.
22. 26.Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Lingkungan Hidup.
23. 27.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Cipta Karya. ,
24. 28.Penghasil Sampah adalah setiap orang danl atau akibat proses a1am yang menghasilkan timbulan sampah.
25. 29.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alamo
26. 30.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. 31.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
28. 32.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sarnpah di Kabupaterr/Kota,
29. 33.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.
30. 34.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pernrosesan Akhir Sampah.
31. 35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
32. 36.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan Iatau badan usaha. Indonesia sebagaimana Dasar Negara Republik pemerintahan Negara Republik dimaksud dalam Undang-Undang Indonesia Tahun 1945.
33. 23.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. -, ,___,..... ".- ....;. . I'll , BABIII SASARAN PasalS Sasaran pengaturan pengelolaan sampah sebagai berikut :
a.peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.peningkatan pengelolaan' sampah yang berwawasan lingkungan;
c.peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah;dan
d.pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah;
e.peningkatan sumber daya sampah bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.menirigkatkan kesejahteraan masyarakat.
a.pernbatasan;
b.pemanfaatan kembali;
c.pendauran ulang;
d.pemilahan;
e.pengumpulan
f.pengangkutan;
g.pengolahan; dan
h.pemrosesan akhir.
a.tanggungjawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.nilai ekonomi; J. gotong royong;
k.transparansi;
1. 1.akuntabilitas;
m.efisiensi; dan
n.efektivitas. • I-I• I' "1 regional,sampah BABV TUGAS DAN WEWENANG
a.menurnbuhkernbangkan dan rneningkatkan kesadaran rnasyarakat dalarn pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganansampah;
c.rnemfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pernanfaatan sarnpah;
d.melaksanakan pengelolaan sarnpah dan rnernfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional; .
e.mendorong dan mernfasilitasi pengembangan rnanfaat hasil pengolahan sampah;
f.rnemfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang ada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi antar lernbaga Pernerintah, rnasyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
h.rnenyediakan unit pelayanan pengaduan rnasyarakat. BABrv RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini rneliputi :
a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
d.penyelenggaraan pengelolaan sarnpah di Kabupaten/Kota;
e.perizinan;
f.kornpensasi;
g.pengernbangan dan penerapan teknologi;
h.sis tern informasi;
1. 1.kerjasarna; J. peran rnasyarakat;
k.larangan; !. penyelesaian sengketa; rn. pernbiayaan; dan
n.pembinaan dan pengawasan. r., ,1'• .. _',!-r-'-r.'" 'r Bagian Ketiga WewenangPemerintah Kabupaten/Kota Pasa19 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaterr/Kota mempunyai wewenang :
a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan semen tara, tempat pengolahan sampah terpadu, 'dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat Pemrosesan akhir sampah.dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
a.menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah;
b.memfasilitasi kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah regional;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
d.menyelenggarakan operasional TPPAS Regional meliputi pengolahan dan pemrosesan melalui kerjasarna antar daerah;
e.menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah regional;
f.menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah, mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
g.memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
h.memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah regional;
1. 1.memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; J. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
k.menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana;
1. 1.persampahan regional;
m.memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota;
n.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah; dan
o.mengevaluasi .kinerja penyelenggaraan pengelolaan sampah regional. I II 1

(1)Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (Ildilakukan melalui:
1. a.pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
2. b.pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi,
(3)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
2. b.membuang sampah pada ternpatnya;
3. c.pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
4. d.pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
5. e.pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. BABVI HAK DAN KEWAJIBAN
(1)Dalam pengelolaan sarnpah, setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sarnpah seeara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, danl atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. e.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampahj : '
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah seeara baik dan berwawasan lingkungan;
6. f.memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
7. g.melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagairriana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Umum Pasal 14 Pengelolaan sampah regional meliputi ; Paragraf3 Pengeloia,Kawasan Pasal 13 Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas urnum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungfawab terhadap sampah yang ditimbulkan dan aktivitas usahanya. Paragraf2 Produsen Pasal 12
(1)Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sarnpah pada kemasan danl atau produknya.
(2)Produsen wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan iingkungan.
(3)Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ;
1. a.penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
2. b.penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
3. c.membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat,
(4)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ;
1. a.memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
2. b.pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
3. c.pemilahan sampah;
4. d.pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur uJang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan (coorporate social responsibility);
5. e.penerapan mekanisme pengoiahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
6. f.pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
7. g.optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
8. h.menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen. II Pasal 18
(1)Produsen wajib melakukan pendauran wang sampah dengan:
1. a.menyusun program pendauran ulang sarnpah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;
2. b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/ atau
3. c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
(2)Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3)Pihak lain, dalam melakukan pendauran uJang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4)Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGEWLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 17

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a.menyusun rencana danj atau program pembatasan tirnbunan sampah sebagai bagian dari us aha dari/atau kegiatannya; danj atau
b.menghasilkan produk dengan .rnenggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alarn dan yang menimbulkan sarnpah sesedikit mungkin.

Pasal 16

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a, pembatasan timbulan sampah; b, pendauran ulang sampah; danl atau
1. c.pemanfaatan kernbali sarnp~,
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a, menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/ atau bahan yang rnudah diurai oleh proses alam; danIatau
1. b.mengumpulkan dan menyerahkan kernbali sampah dari produk dan/ atau kemasan yang sudah dlgunakan,
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kombali sampan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Penyelenggaraan pengelolaan sarnpah regional sebagaimana dimaksud dalam Pasall4, meliputi: a, pengurangan sarnpah; dan,

b.penanganan sampah, a, sampah rumah tangga; dan
b.sarnpah sejenis sarnpah rumah tangga. " ~- ••.,... r I Pasal 22

(1)Gubernur selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
(1)Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Gubernur menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengeloiaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
1. a.target. pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. .
(4)Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
(5)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam pengeloaan sampah.

Pasal 20

(1)Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dilakukan secara bertahap perlima tahun melalui peta jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 19

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

a.menyusun rencana danl atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha darr/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; .
b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; darr/atau
c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. I I Pasal 25

(1)Pengumpulan sampah sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh:
1. a.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Pasal 24

(1)Pemilahan .sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbernya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan kornersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Pemilahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima)jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampan yang dapat digunakan kernbali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan kornersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lafunya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah regional.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warnawadah.

Pasal 23

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan :

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dim
e.pemrosesan aktiir sampah.
c.pemanfaatan kembali sampah;
d.perniJahan sampah;
e.pengumpulan sampah;
f.pengangkutan sampah;
g.pengolahan sampah;
h.pemrosesan akhir sampah; dan
i.pendanaan.

(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untukjangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. 11 \ Pasal 28
(1)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi kegiatan:
1. a.pemadatan;
2. b.pengomposan;
3. c.daur ulang materi; dan/atau
4. d.daur ulang energi.
(2)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbernya;

Pasal 27

(1)Dalam hal 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.
(2)Atas usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur menugaskan kepada Kepala Badan untuk melakukan penelitian dan pengkajian.
(3)Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melibatkan SKPDterkait.

Pasal 26

(1)Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sarnpah terpilah yang tidak mencemari lingkungan. .
(3)Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur , dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
2. c.Pemerintah Daerah.
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melalrukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
1. a.TPS;
2. b.TPS 3R; dan/ atau
3. c.alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3)TPS dan/ atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mernenuhi persyaratan:
1. a.tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima)jenis sampah;
2. b.luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
3. c.lokasinya mudah diakses;
4. d.tidakrnencemari Iingkungan; dan
5. e.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan diatur dengan Peraturan Gubernur. IIr 11 .'
(1)Pengoperasian TPA Regional sebagairoana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA. Pasal3l Pasal 30
(1)Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan roengoperasikan TPARegional.
(2)Dalam menyediakan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
1. a.melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
2. b.menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
3. c.menyusun rancangan teknis.
(3)Lokasi TPA Regional sebagaimana diroaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
1. a.geologi;
2. b.hidrogeologi;
3. c.kemiringan zona;
4. d.jarak dari lapangan terbang;
5. e.jarak dari permukiman;
6. f.tidak berada di kawasan lindung/ eagar alam; danl atau
7. g.bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
(4)TPA Regional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
1. a.fasilitas dasar;
2. b.fasilitas perlindungan lingkungan;
3. c.fasilitas operasi; dan
4. d.fasilitas penunjang.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…