Pengelolaan sampah bertujuan untuk :
a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.menirigkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 Pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkeainambungan, meliputi kegiatan :
a.pernbatasan;
b.pemanfaatan kembali;
c.pendauran ulang;
d.pemilahan;
e.pengumpulan
f.pengangkutan;
g.pengolahan; dan
h.pemrosesan akhir.
a.tanggungjawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.nilai ekonomi;
J. gotong royong;
k.transparansi;
1.akuntabilitas;
m.efisiensi; dan
n.efektivitas.
• I-I• I' "1 regional,sampah Bagian Kedua Wewenang Pasal 8 Dalam rnenyelenggarakan pengelolaan Pernerintah Daerah rnernpunyai wewenang : BABV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 Pernerintah Daerah mernpunyai tugas rnenjamin terselenggaranya pengelolaan sarnpah regional yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :
a.menurnbuhkernbangkan dan rneningkatkan kesadaran rnasyarakat dalarn pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganansampah;
c.rnemfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pernanfaatan sarnpah;
d.melaksanakan pengelolaan sarnpah dan rnernfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional; .
e.mendorong dan mernfasilitasi pengembangan rnanfaat hasil pengolahan sampah;
f.rnemfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang ada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi antar lernbaga Pernerintah, rnasyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
h.rnenyediakan unit pelayanan pengaduan rnasyarakat.
BABrv RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini rneliputi :
a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
d.penyelenggaraan pengelolaan sarnpah di Kabupaten/Kota;
e.perizinan;
f.kornpensasi;
g.pengernbangan dan penerapan teknologi;
h.sis tern informasi;
1.kerjasarna;
J. peran rnasyarakat;
k.larangan;
!. penyelesaian sengketa; rn. pernbiayaan; dan
n.pembinaan dan pengawasan.
r., ,1'• .. _',!-r-'-r.'" 'r Bagian Ketiga WewenangPemerintah Kabupaten/Kota Pasa19 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaterr/Kota mempunyai wewenang :
a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan semen tara, tempat pengolahan sampah terpadu, 'dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat Pemrosesan akhir sampah.dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
a.menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah;
b.memfasilitasi kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah regional;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
d.menyelenggarakan operasional TPPAS Regional meliputi pengolahan dan pemrosesan melalui kerjasarna antar daerah;
e.menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah regional;
f.menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah, mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
g.memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
h.memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah regional;
1.memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
J. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
k.menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana;
1.persampahan regional;
m.memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota;
n.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah; dan
o.mengevaluasi .kinerja penyelenggaraan pengelolaan sampah regional.
I II 1 Bagian Kedua Kewajiban Paragraf ~ Masyarakat Pasal 11
(1)Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (Ildilakukan melalui:
a.pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
b.pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi,
(3)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
b.membuang sampah pada ternpatnya;
c.pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
d.pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
e.pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
BABVI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 10
(1)Dalam pengelolaan sarnpah, setiap orang berhak :
a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sarnpah seeara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, danl atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
e.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampahj : '
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah seeara baik dan berwawasan lingkungan;
f.memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
g.melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagairriana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII PENYELENGGARAAN PENGEWLAAN SAMPAH REGIONAL Umum Pasal 14 Pengelolaan sampah regional meliputi ; Paragraf3 Pengeloia,Kawasan Pasal 13 Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas urnum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungfawab terhadap sampah yang ditimbulkan dan aktivitas usahanya. Paragraf2 Produsen Pasal 12
(1)Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sarnpah pada kemasan danl atau produknya.
(2)Produsen wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan iingkungan.
(3)Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ;
a.penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
b.penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
c.membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat,
(4)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ;
a.memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
b.pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
c.pemilahan sampah;
d.pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur uJang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan (coorporate social responsibility);
e.penerapan mekanisme pengoiahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
f.pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
g.optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
h.menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
II Pasal 18
(1)Produsen wajib melakukan pendauran wang sampah dengan:
a.menyusun program pendauran ulang sarnpah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;
b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/ atau
c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
(2)Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3)Pihak lain, dalam melakukan pendauran uJang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4)Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.