DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembinaan, pengendalian, alih fungsi, koordinasi dan pengawasan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Provinsi Surnatera Selatan sebagai Daerah Agraris dan Lurnbung Pangan Nasional di Indonesia perlu menjarnin penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:
b.bahwa seiring dengan meningkatnya pertarnbahan jumlah penduduk serta perkembangan perekonornian dan perindustrian mengakibatkan terjadinya. degradasi, alih Iungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan untuk menjamin kemandirian, ketah an an dan kedaulatan pangan di daerah; Mengingat Menimbang ., . PERATURAN DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2914 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, I I Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGANBERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar- an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11 Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
9.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mernpengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami rnaupun akibat pengaruh manusia.
10.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LPPB adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikernbangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, 12.Tanaman Pangan adaJah segaJa jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein yang menjadi baha.n makan utama/ pokok antara lain padi, jagung, gandum, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai.
13.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LCPPBadalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendaJi untuk dimanfaatkan sebagai LPPBpada masa yang akan datang.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah SKPD di Pemerintahan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan selanjutnya lingkungan
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera. Selatan, 3, Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adaJah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Dinas adaJah Dinas Pertanian, Tanaman Panga.n dan Hortikultura. , ".- '. r r\
14.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat PLPPB adalah sistem dan proses dalarn rnerencanakan dan menetapkan, mengembang- kan, mernanfaatkan dan mernbina, rnengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus.
15.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan sum her daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pernerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat KPPB adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan LPPBdanj atau hamparan LepPB serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kernandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
17.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan rnanajerncn untuk rnencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18.Kemandirian Pangan adalah kernarnpuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelernbagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemerruhan kebutuhan pangan yang eukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, rnutu, kearnanan maupun harta yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman loka!.
19.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tereermin dari tersedianya pangan yang eukup, baik jumlah maupun mutunya, arnan, merata dan terjangkau.
20.Kedaulatan Pangan adaJah hak daerah yang secara mandiri dapat rnenentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 11T BABIl ASAS,TUJUAN DANRUANGLINGKUP

Pasal 2

PLPPBdiselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
1. 21.Petani Pangan adalah setiap warga negara [ndonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoelitas pangan pokok eli lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. 22.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
3. 23.Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. 24.Alih Fungsi LPPB adalah perubahan Iungsi LPPB menjadi bukan LPPB baik secara tetap maupun semen tara.
5. 25.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, selanjutnya disingkat RTRWD adalah hasil perencanaan yang ditetapkan menjadi tata ruang dan wilayah di Daerah.
6. 26.lrigasi adaJah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasl untuk rnenunjang pcrtanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi raw-a, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
7. 27.Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang- kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pernbiayaan yang diprioritaskan berupa dana.
8. 28.Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
9. 29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berJaku untuk meJakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. · .. -, -1-1 kesejahteraan bagi petani;
e.memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
f.mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
g.mencegah pernubaziran investasi infrastruktur pertanian . pernberdayaan, danpendapatand. meningkatkan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a.mewujudkan dan menjamin tersedianya LPPB;
b.mengendalikan alih fungsi LPPB;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup PLPPB dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.penelitian;
e.pemanfaatan dan pendayagunaan;
f.perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.pembinaan;
h.pengendalian dan pernantauan;
1. 1.alih fungsi; J. koordinasi dan pengawasan;
k.kerjasama dan kemitraan;
1. 1.peran serta masyarakat. Pasa13 keberlanjutan dan konsisten; keterpaduan; keterbukaan dan akuntabilitas; kebersamaan dan gotong royong; partisipatif; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseirnbangan; kelestarian lingkungan dan kearifan loxat, desentralisasi; tanggung jawab daerah; keragaman; dan sosial dan budaya. ..._ tT , '. '. b. c. d. e. f. g. h. 1. .I. k. I. m. I I1·1

(1)Pemerintah Provinsi menyusun usulan perencanaan LPPB berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(3)Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Dinas.
(1)Pemerintah Provinsi menyusun pereneanaan LPPB yang meliputi:
1. a.KPPB; b.LPPB;dan
2. c.LepPB.
(3)Perencanaan LPPB sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dijadikan aeuan pereneanaan LPPB di Kabupaten/Kota. analisis dan luas lahan
1. a.perencanaan jangka panjang, memuat prediksi, sasaran, serta penyiapan cadangan dan luas Lahan baku;
2. b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, saearan, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
3. c.perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. BAB TTl PERENCANAAN

Pasal 5

(1)PLPPB dilakukan berdasarkan LPPB terhadap Lahan Pertanian Pangan dan LePPB yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian.
(2)Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pad a perencanaan LPPB nasional, terdiri dari: '; ., BABIV PENETAPAN

Pasal 9

(1)Penetapan rencana PLPPB dalam dokumen perencanaan Daerah meJiputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rcncana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD).

Pasal 8

(1)Berdasarkan perencanaan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 7, Dinas menyusun:
1. a.prediksi ju mlah produksi; dan
2. b.luas baku laban dan sebaran lokasi LPPB, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanian pangan di Daerab.
(2)Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diJaksanakan setiap tahun.
(2)Penyusunan rencana LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebut.uhan pangan;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.musyawarah petani;
7. g.kebutuhan dan potensi ketcrsediaan air dan sumber air lainnya.
(3)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terha.dap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, dengan rnernperhatikan:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan laban;
4. d.potensi teknis Iahan; dari/utau
5. e.luasan kesatuan harnparan lahan, I II It r

Pasal 12

(1)Kawasan yang telah memenuhi kriteria dan pcrsyaratan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 11 disusun dalam bentuk usulan penetapan KPPB.
(1)Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KPPB harus mernenuhi kriteria dan persyara.tan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.memiliki hamparan lahan dengan Iuasan tertentu untuk ditetapkan sebagai LPPBdan/atau LCPPB;
2. b.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat seternpat dan Daerah;
3. c.memiliki kualitas tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian; dan
4. d.rnerniliki daerah resapan air untuk kegiatan pertanian.
(3)Persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.berada di dalarn dan/ atau di luar kawasan peruntukan pertanian;
2. b.termuat dalam Rencana PLPPB;dan
3. c.tidak berada di kawasan hutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Gubernur. Paragraf2 Kriteria dan Persyaratan Pasa! 11 Umum PasaJ 10 KPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (2) huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutarna pada Kawasan Perdesaan.
(2)Penetapan rencana PLPPBmeliputi:
1. a.KPPB;
2. b.LPPB;dan
3. c.LCPPB. - 9 -· .
(2)LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf a dan b berada pada Kawasan Perdesaan dari/atau pada Kawasan Perkotaan di wilayah Daerah. Sagian Ketiga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Umum Pasal 14
(1)LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berada:
1. a.di dalam KPPB;danJatau
2. b.di luar KPPB.
(1)Usulan penetapan KPPS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan Instansi terkait.
(2)Usulan penetapan KPPB yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kernbali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah kcpada Kepala Dinas.
(3)Usulan pcnetapan KPPS sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diusulkan olch Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditctapkan menjadi KPPBdalarn Peraturan Daerah tentang RTRWD.
(4)Penetapan KPPB di Kabupateri/ Kota mengacu pada Peraturan Daerah ten tang RTRWD eebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

(2)Untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka usulan penetapan KPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.data dan informasi tekstual;
2. b.numerik: dan
3. c.spasial mengenai indikasi Juas baku tingkat Daerah.
(3)Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pad a penetapan KPPB Nasional dan mernperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. T-t

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 16

Lahan yang dapat ditetapkan rnenjadi LPPB harus memenuhi persyaratan:

a.berada di dalarn atau di luar KPPB;
b.termuat dalam Rencana PLPPB;
c.tidak berada dalam kawasan hutan; dan
d.tidak dalam sengketa penataan ruang. Paragraf2 Kriteria dan Persyaratan Pasa!15

(1)Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LPPB harus memenuhi kriteria:
1. a.berada pada kesatuan hamparan lahan yang rnendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
3. c.didukung infrastruktur dasar;
4. d.telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan
5. e.merniliki potensi air dan atau surnber air.
(2)Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonorni dan sosial budaya masyarakat.
(3)Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangka.n:
1. a.kelerengan;
2. b.iklim; dan
3. c.sifat fisik, kirnia, dan biologi tanah,
(4)Kriteria lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dcngan pertimbangan:
1. a.produktivitas;
2. b.intensitas pertanaman;
3. c.ketersediaan air;
4. d.konservasi;
5. e.berwawasan lingkungan; dan
6. r.berkelanjutan. I I'''r 11 ~
(3)Usulan penetapan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubemur untuk ditetapkan menjaeli LPPBdalam Peraturan Daerah tentang RTRWD,
(4)Penetapan LPPB di KabupatenjKota mengacu pada Peraturan Daerah ten tang RTRWD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(2)Usulan penetapan LPPB yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…