DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, bentuk dan kriteria insentif dan kemudahan, kriteria perusahaan, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, jenis usaha, jangka waktu pemberian insentif, hak, kewajiban, tanggung jawab penanam modal, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah ten tang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHPROVlNSISUMATERASELATAN NOMOR' TAHUN2014 TENTANG PEMBERlANINSENTIFDANPEMBERIANKEMUDAHAN PENANAMANMODAL ". ,l' i'1 JI ' ,... ,,-- ,_._..,... ,-

5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
4.Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP3MD adalah Badan Prornosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Pasall

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAJi TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMANMODAL.

Pasal 2

kegiatannya berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. usaha yang beranggotakan orang Hukum dengan melandaskan

17.Koperasi adalah badan seorang atau Badan
16.Usaha Menengah adalah usaha ekonorni produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik Iangsung atau tidak langsung dan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
15.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari us aha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, ,.

(1)Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan dan pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d disesuaikan dengan kemampu- an keuangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c.pernberian dana stimulan; dan/ atau
d.pemberian bantuan modal. Pemberian insentif dapat berbentuk: Pasal 4 8agian Kesatu Pemberian insentif BABIl BENTUK DAN KRITERIA INSENTIF DAN KEMUDAHAN
e.efektifdan efisien.
d.akuntabilitas; dan
c.transparansi;
b.kesetaraan;
a.kepastian hukum; Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:

Pasal 3

1.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; • jT' 1'1 Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b antara lain adalah :

Pasal 9

Penyediaan data dan informasi mengenai peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain adalah peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan rencana strategis serta skala prioritas daerah.

Pasal 8

e.percepatan pemberian perizinan.
c.penyediaan lahan atau lokasi;
d.pernberian bantuan teknis: dan/ atau
a.penyediaan data dan inforrnasi mengenai peluang penanaman modal;
b.penyediaan sarana dan prasarana;

Pasal 7

Pemberian kemudahan dalam penanaman modal dapat diberikan berbentuk : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(2)Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diarahkan untuk perkuatan modal dalam keber- langsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset. n .,. Pemerintah Provinsi dapat memberikan satu atau lebih insentif dari/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 kepada penanam moda! di Sumatera Selatan. Pasa! 13 PasalI2
(1)Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 7 huruf e adalah memberikan pelayanan perizinan dengan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Terhadap perizinan atau non perizinan yang be1um dilimpahkan kepada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu penyelenggaraan perizinannya dilaksanakan secara fungsiona!.
(2)Penyediaan bantuan teknis sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/ atau studi kelayakan.

Pasal 11

(1)Pemberian kemudahan dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diarahkan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha rnenengah dan koperasi. Pemberian kemudahan da!am bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud da!am Pasal 7 huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah, dan sesuai dengan perun tukannya, Pasa! 10
1. c.transportasi;
2. d.jaringan telekomunikasi; dan
3. e.jaringan air bersih.
4. a.jaringan listrik;
5. b.jaringan jalan; , .~ Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Pasal 15

n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. m.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan . . movasi;
1. 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengernbangan, dan
k.berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; J. melakukan industri pionir;
i.melakukan a1ihteknologi;
h.termasuk pembangunan infrastruktur:
g.termasuk skala prioritas tinggi;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik RegionalBruto;
d.mernberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan pubJik;
c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
b.rnenyerap banyak tenaga kerja lokal;
a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1)Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berlaku bagi atau penanazn modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

BAB III

KRITERIA PERUSAHAAN Pasal 14 ,..

Pasal 20

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik RegionalBruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberlakukan kepada penanam moda! yang kegiatan usahanya mengoptirnalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan peJayanan publik. PasaJ 18 Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari Juar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…