DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan., dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tujuan, penjabaran tugas belajar, hak dan kewajiban peserta hak dan kewajiban, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketersediaan sumber daya manusia kesehatan pada rumah sakit/Iasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih jauh dari mencukupi;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera selatan mempunyai kewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkompeten sesuai bidang profesinya sehingga memenuhi standar kualifikasi pada fasilitas peJayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ten tang Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR3 TAHUN2016 TENTANG TUGASBELAJARSUMBERDAYAMANUSlAKESEHATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Teriaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5607);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor IS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penye1enggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonsesia Tahun 2015 Nomor 501); ! /
5.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutoya disebut Kepala BKD Provinsi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kabupaterr/Kota adalah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
9.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKD Provinsi adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Tugas belajar SDM Kesehatan harus melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademik, penetapan peserta, pengiriman peserta, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan. BABil TUGASBELAJAR Umum Pasal 3 Tugas Belajar SDM di Bidang Kesehatan bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b.meningkatkan dan mengembangkan kualitas organisasi pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
c.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, serta sikap dan kepribadian profesional SDM Kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir Aparatur Sipil Negara.
1. 20.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Pirnpinan Lembaga Non Kementerian, Sekretaris Jenderal pada Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, Gubernur, dan Bupati/Walikota
e.mengelola anggaran tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
f.mendayagunakan dan menempatkan kembali peserta tugas belajar dengan ketentuan:

(2)Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas dan tanggu~g jawab:
1. a.menyusun rencana kebutuhan tugas belajar 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
2. b.menyusun anggaran biaya kebutuhan pengiriman PNStugas belajar setiap tahun anggaran berdasarkan rencana kebutuhan;
3. c.melakukan seleksi administrasi calon peserta tugas belajar;
4. d.mengusulkan cajon Peserta Tugas Belajar yang teJah lulus seleksi administrasi dan luJus seleksi akademik dan perguruan tinggi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia;
(1)BKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.meneliti usul pemberian tugas belajar yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan ketentuan;
2. b.menyampaikan usul permintaan pemberian tugas belajar kepada Gubernur;
3. c.memproses Keputusan Gubemur tentang Tugas BeJajar dan Pengakhiran Tugas Belajar;
4. d.memproses sanksi bagi peserta tugas belajar yang tidak meJaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan atas usul Dinas Kesehatan Provinsi/ Perguruan Tinggi tempat belajar;
5. e.meJakukan monitoring bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 5

(3)Bagi PNS instansi vertikal dan PNS kabupaten/kota pelaksanaan tugas belajar dikoordinasikan kepada masing- masing pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1)Jenis pendidikan Tugas Belajar meliputi:

a.pendidikan akademik;
b.pendidikan vokasi;
c.pendidikan profesi;
d.pendidikan spesialis,

(1)Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar 5 (lima) tahunan yang dirinci ke daJam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan.
(2)Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatan dalam rangka memenuhi standar SDM di fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Rencana kebutuhan tugas belajar harus memuat:
1. a.jenjang pendidikan dan program studi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi akademik calon peserta;
2. b.jangka waktu;
3. c.sumber pembiayaan; dan
4. d.penempatan/penempatan kembali peserta tugas belajar.
(4)Rencana Kebutuhan Tugas Belajar SDM Kesehatan disampaikan ke BKDProvinsi,
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kebutuhan diatur dengan Peraturan Gubernur.

1.untuk PNSProvinsi ditempatkan sesuai kebutuhan;
2.untuk PNS Kab/Kota/lnstansi Vertikal ditempat- kan/ ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mernbutuhkan setelah berkoordinasi dengan KepaJa Dinas Kesehatan Kab/Kota/Direktur Rumah Sakit/ Rektor,

g.melakukan monitoring bersama BKDProvinsi. /. / dengan peruma:hall'status :~enj!1liiizl!! belajar (satu) tahun atau 2 (dua) semester. Pasa19

(1)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan institusi pendidikan.
(2)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
(1)Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
(2)Jangka waktu untuk program Kursus Singkat 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
1. a.program DiplomaIVatau SaxjanaTerapan;
2. b.program MagisterTerapan;
3. c.program DoktorTerapan; dan
4. d.program Kursus Singkat.
(4)Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan profesi yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
(5)Pendidikan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.spesialis I; dan
2. b.spesialis II.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.
1. a.program Sarjana;
2. b.program Magister;dan
3. c.program Doktor.
(3)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

1.Program Diploma 1, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (SI) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puJuh lima) tahun;
2.Program Strata II (S2)atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
3.Program Strata HI(S3)atau setara berusia paing tinggi 40 (empat puJuh) tahun.

(1)PNS yang akan mengikuti tugas beJajar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
1. a.memiliki mas a kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat PNS;
2. b.bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dibutuhkan;
3. c.usia maksimal :
(3)Kewenangan pemberian persetujuan peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada masing- masing pejabat pembina kepegawaian.
(1)Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan adalah PNS di Bidang Kesehatan.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta tugas beJajar dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas beJajar.
(4)Apabila peserta yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif.
1. h.untuk program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
2. i.PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; J. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
3. k.peserta tugas belajar di luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara;
  1. 1.memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
4. m.jangka waktu pelaksanaan :
  1. 1.Program Diploma I (Dl) paling lama 1 (satu) tahun.
  2. 2.Program Diploma II (D2)paling lama 2 (dua) tahun.
  3. 3.Program Diploma II (D3)paling lama 3 (tiga)tahun.
(2)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing peserta juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
1. a.bagi PNS Pemerintah Provinsi harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung yang disetujui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. d.untuk daerah terpencil, daerah tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal :
  1. 1.Program Diploma 1, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (SI) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  2. 2.Program Strata II (S2)atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dual tahun;
  3. 3.Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
3. e.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
4. f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
5. g.untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan Pemerintah Provinsi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS yang v baru diangkat sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi; I" Peserta tugas belajar mempunyai hak:
6. a.memperoleh biaya tugas belajar selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (J; dan BABIII HAK DAN KEWAJIBAN
(6)Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi setelah calon peserta lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
(3)Pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
1. a.rencana kebutuhan tugas belajar; dan
2. b.persyaratan calon peserta tugas belajar.
(4)Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diteliti kembali oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebelum disampaikan ke BKD Provinsi,
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.seleksi akademik
(1)Seleksi calon peserta tugas belajar SDM Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
1. b.bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal, wajib mendapatkan izin tertulis dari masing-masing pejabat Pembina kepegawaian:
2. h.ketentuan rnengenai masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan pertimbangan kebutuhan organisasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur;
3. g.mengabdi pada Pemerintah Provinsi minimal selama 2 x masa tugas belajar;
4. f.menyerahkan foto copy ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
5. d.wajib melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala BKD Provinsi;
6. e.wajib meJapor secara tertulis kepada Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan asli surat pengembalian dari perguruan tinggi, fotocopy yang diJegalisir hasil tugas akhir pendidikan dan;
7. b.mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
8. c.menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
(1)Peserta tugas belajar mempunyai kewajiban:
1. a.menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
2. b.rnemperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. '.
(1)Pembiayaan penyelenggaraan tugas belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan mengikat, sharing pembiayaan dengan pihak lain (cost sharrinq) maupun seluruhnya dibiayai oleh pihak lain.

Pasal 15

BABIV PEMBIAYAAN

a.melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
b.melaporkan penilaian prestasi akademik kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja;
c.menjaga nama baik instansi, bangsa dan negara Indonesia;
d.melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan; dan
e.melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKDProvinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan fotocopy ijazah, transkrip dan surat pengembalian dari institusi pendidikan dan tembusan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Gubernur.
(2)Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:

1.apabila peserta tugas belajar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, rnaka yang bersangkutan harus mengembalikan semua biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. f./

(1)Pemberian biaya tugas belajar dihentikan apabila:
1. a.telah lulus pendidikan;
2. b.berhenti dari pendidikan;
3. c.terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan tugas a- belajar;

Pasal 17

b.biaya kuliah per semester;
c.biaya hidup;
d.biaya tunjangan belajar;
e.biaya buku dan referensi; dan
f.biaya Kuliah Kerja Nyata, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan;
g.biaya pembuatan laporan, skripsi, tesis dan disertasi;
h.biaya ujian dan wisuda;
1. 1.biaya perjalanan dinas penugasan dan pengembaJian bagi PNS tugas belejar di luar Provinsi dan luar negeri.

(2)Biaya yang diberikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Gubernur.
1. a.biaya pendaftaran ulang dan matrikulasi;

Pasal 16

(1)Biaya yang diberikan kepada peserta tugas belajar meliputi:
(2)Komponen dan biaya tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas belajar sesuai dengan kewenangannya a masing-masing.
(1)Gubernur melalui Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Pasal 19 BABY PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)Pemerintah Provinsi tidak memberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I), bagi peserta tugas belajar yang dibiayai oleh pihak lain.
(2)Pemerintah Provinsi memberikan biaya untuk komponen yang tidak dibiayai bagi peserta tugas belajar yang dibiayai secara cost sharring sesuai kesepakatan.
(3)Pemerintah Provinsi memberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya untuk satu jenis program pendidikan.

Pasal 18

d.peserta dijatuhi hukuman indisipliner;
e.tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
f.tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
g.pindah institusi pendidikan, dan/atau peminatan yang ditentukan; dan/atau
h.tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

(2)Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang, 1/ Gubemur melalui Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap a pemberian tugas belajar. BABVI MONITORINGDANEVALUASI Pasal 21
(2)Pengembalia.n biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 10 (sepuluh) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, bagi peserta:
1. a.pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan; dan
2. b.berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan Iatau berhenti seteJah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai peserta tugas belajar. (Il Gubemur melalui Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta tugas belajar yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini berupa:
3. a.teguran tertulis;
4. b.sanksi disipJin PNS;
5. c.penghentian biaya pendidikan; dan Iatau
6. d.pengembalian biaya pendidikan;

Pasal 20

(2)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Gubemur. NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN:(3/2016) LEMBARANDAERAH PROVINSI-euMAT~RA-SI!..-cA'TANTAHUN2016 NOMOR.3... H. MU TI SULAlMAN SEKRETARlS DAERAH PROVINSISU TERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 vanuari 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20 Januari 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…