DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, maksud dan tujuan, kedudukan, ruang lingkup, sasaran, perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perubahan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menciptakan dan meningkatkan ketahanan keluarga perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Vndang-Vndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Se!atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5679); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 3" TAHUN2017 TENTANG PENYELENGGARAANPEMBANGUNANKETAHANANKELUARGA ,. ,
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 17 Tabun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RepubLikIndonesia Nornor5946);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2004 ten tang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ten tang Kesejahteraan SosiaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 4967).
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pernbangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5679); Bagjan Kesatu Pengertian Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaterr/Kota adalah KabupatenjKota di Sumatera Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
6.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/jstri dan anaknya, suamt/ayah dan anaknya atau istri/ibu dan anaknya. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNANKETAHANANKELUARGA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

a.pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyeJenggaraan pembangunan ketahanan keJuarga; dan
e.pedoman bagi keJuarga daJam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Provinsi, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalarn menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga, Pasal 4 Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan:
a.terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga seeara optimal menuju keJuarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat, serta dunia usaha.
d.keseimbangan;
e.manfaat;
f.perlindungan;
g.keke1uargaan;
h.keterpaduan;
1. 1.partisipatif;
j.kepastian hukum; dan
k.non diskriminatif.

(1)Pemerintah Provinsi menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional eli bidang Ketahanan Keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
(3)Keluarga berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan un tuk:
1. a.strukturisasi dan Jegalitaskeluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologikeluarga.
(4)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di integrasikan ke dalam rencana jangka

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Sasaran utama penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini adalah keluarga prasejahtera dan keluarga reritan.
(2)Sasaran lainnya dalam pembangunan ketahan.an keluarga adalah calon pasangan suami/ istri, pasangan suami istri yang belurn mernpunyai keturunan dan keluarga yang mernpunyni masaleh dalarn keluarga,
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.lembaga;
4. d.koordinasi;
5. e.kerjasama;
6. f.sistem informasi;
7. g.penghargaan dan dukungan; dan
8. h.pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
(1)Pemerintah Provinsi menyusun rencana tahunan pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga; Pasalll
(1)Dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi ke dalam rencana jangka panjang pembangunan daerah dan rencana jangka menengah pembangunan daerah, Gubernur dapat menetapkan rencana jangka panjang dan menengah pembagunan Ketahanan Keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus di integrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencana jangka panjang pembangunan daerah dan rencana jangka menengah pembangunan daerah. Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan:
1. a.evaluasi, penelitian, dan pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
3. c.penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/ atau menambah kerentanan keluarga; dan
4. d.pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 13

(1)Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:
1. a.penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keJuarga yang berbasis agama;
2. b.srukturisasi dan legalitas keJuarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. d.ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepaJa keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif. ffr,
6. a.Pemerintah Provinai;
7. b.keluarga;
8. c.masyarakat; dan
9. d.dunia usaha. Umum Pasal 12 BABIIl PELAKSANAAN komponen perencana dan peJaksana pembangunan;
10. c.fasilitasi serta peJayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Guberriur. dan edukasi kepada seluruh informasi, KeJuarga
1. b.advokasi, komunikasi, pembangunan Ketahanan dan pelaksanaan atas KeluargaKetahananPenyelenggaraan pembangunan dilaksanakan melalui pemenuhan hak kewajiban keluarga, yang terdiri atas:

Pasal 15

Umum Ketahanan Keluarga,diatur dengan Peraturan Gubernur. pemberian akses dan pelayanan

a.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
b.peningkatan kualitas remaja melalui informasi, pendidikan, konseling, mengenai kehidupan berkeluarga;
c.peningkatan kualitas hidup bagi Ianjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
d.peningkatan fungsi, peran, dan tugas keluarga;
e.pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan danfatau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
f.peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
g.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
h.pengembangan cara inovatif melalui bantuan danfatau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
1. 1.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan Pasal 14
(1)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui:
(2)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, orang tua angkat, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

Pasal 17

penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

1.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan J. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. ilmu terkait manfaat budaya Paragraf2 Anggota Keluarga PasaJ 16 Setiap anggota keluarga berhak:

a.memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggaJ, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendapatkan perlindungan, menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c.mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
c.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok;
f.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai dengan norms agama dan etika sosial;
h.mengembangkan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi, seni dan
a.anggota keluarga;
b.calon pasangan menikah;
c.suami istri; dan
d.orang perseorangan, wali anak, dan pengampuan.

Pasal 19

(1)Calon pasangan rnenikah berhak:
1. a.mendapatkan informasi, bimbingan, dan sejenis terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agarna, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
(2)Calon pasangan menikah wajib:
1. a.mengikuti bimbingan atau sejenis terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
2. b.melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
(3)Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagaroaan, dan lembaga sosial. Paragraf3 Calon Pasangan Menikah Setiap anggota keluarga wajib:
1. a.mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
2. b.berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
3. c.menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
4. d.memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Provinsi untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Pasal 18

a.diskriminasi;
b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.penelantaran;
d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
e.ketidakadilan.

Pasal 23

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dad ayah dengan anak atau ibu dengan anak. (I) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.merawat, mengasuh, melindungi, rnengarahkan, dan membimbing sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 22

Suami istri berhak:

a.membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
b.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
c.mengangkat anak sesuai dengan ketentua.n peraturan perundang-undangan;dan
d.mendapatkan bimbingan yang ada kaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga. Pasa121 Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suarni istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum dan sesuai norma agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Paragraf4 Suami Istri

(1)Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan kduarga scbageimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.pasangan suaml istri dan orang perseorangan;
2. b.lembaga pendidikan;
3. c.organisasi keagamaan;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.organisasi profesi; dan
7. g.lembaga sosial.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…