DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian Cagar Budaya, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, tugas dan wewenang, pelestarian, registrasi cagar budaya, perizinan, penghargaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan etika pelestarian eagar Budaya;

c.mengkoordinasikan Pelestarian eagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
d.menghimpun data eagar Budaya;
e.menetapkan peringkat eagar Budaya;
f.menetapkan dan mencabut status eagar Budaya;
g.membuat peraturan Pengelolaan eagar Budaya;
h.menyelenggarakan kerja sarna Pelestarian eagar Budaya;
1. 1.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
j.mengelola Kawasan eagar Budaya;
k.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
1. 1.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
m.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian eagar Budaya;
n.memindahkan dan / atau menyimpan eagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
o.melakukan pengelompokan eagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupatenj'kota;
p.menetapkan batas situs dan kawasan;
q.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya eagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya; dan
r.rnenyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian eagar Budaya Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi dapat mengkoordinasikan Pelestarian eagar Budaya kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Z Kota dan Iatau setiap orang.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam hal:
1. a.penetapan batas situs dan Kawasan eagar Budaya;
2. b.pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan eagar Budaya;
3. c.penyusunan pedoman Pelestarian Warisan Budaya dan eagar Budaya;
4. d.penyusunan Rencana Induk Pelestarian eagar Budaya; dan
5. e.penyelamatan Warisan Budaya dan eagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.
6. a.memperoleh informasi tentang Pelestarian eagar Budaya;
7. b.memanfaatkan eagar Budaya;
8. c.memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi; dan Zatau
9. d.memperoleh kompensasi dan insentif dad Pemerintah Provinsi.
(2)Setiap orang yang memiliki danl atau menguasai eagar Budaya wajib:
1. a.mendaftarkan berida, bangunan, struktur, lokasi, dan Iatau satuan ruang geografis yang diduga eagar Budaya;
2. b.mencatatkan objek yang diduga eagar Budaya;
3. c.menjaga kelestarian eagar Budaya;
4. d.memelihara dan mengamankan eagar Budaya;
5. e.menyelamatkan eagar Budaya jika terjadi keadaan darurat darr/ atau bencana; dan I atau
6. f.melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan eagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara RepublikIndonesia, danl atau iristansi terkait.
(3)Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, danl atau satuan ruang geografis yang diduga eagar Budaya wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan I atau instansi terkait. > \' / tl1

Pasal 12

(1)Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan eagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/ atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
1. a.penyelamatan;
2. b.pengamanan;
3. c.penetapan zonasi;
4. d.pemeliharaan; dan
5. e.pemugaran. melakukan Perlindungan eagar(1) Setiap orang wajib Budaya.
(2)Perlindungan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: penelitianJ. memperhatikan standar/baku mutu akademis sesuai dengan bidang kajian.

Pasal 11

Bagian Ketiga Etika Pelestarian eagar Budaya

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi menetapkan etika Pelestarian eagar Budaya.
(2)Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari eagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/ atau keutuhan eagar Budaya;
2. b.menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
3. c.bersikap terbuka kepada Pemerintah Kabupaterr/Kota, dan masyarakat dalam memberikan informasi eagar Budaya;
4. d.tidak terlibat dalam perdagangan eagar Budaya secara ilegal;
5. e.menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
6. f.menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
7. g.menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
8. h.mengedepankan kepentingan masyarakat;
  1. 1.menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan , "~
(1)Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menetapkan batas-batas Iuasan dan Pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaterr/Kota dan masyarakat yang merniliki atau menguasai eagar Budaya. dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara. (3} Dalam hal pemilik danfatau yang menguasainya tidak dapat mengamankan eagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

( 1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2)dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, danj atau ruang antara.
(2)Dalam kondisi darurat Pengamanan eagar Budaya
(1)Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan meneegah eagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
(2)Pengamanan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik danjatau yang menguasainya.
(3)Pengamanan eagar Budaya Sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan soaial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan / atau pariwisata. Paragraf2 Pengamanan Pasal 13
(2)Cagar Budaya yang teraneam rusak, haneur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
(3)Pemindahan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata eara yang menjamin keutuhan dan keselarnatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
(4)Pemerintah Provinsi atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.
(1)Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan / atau dikuasainya.
(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat eagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan Iatau perbuatan manusia.
(3)Pemerintah Provinsi dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
(4)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dan I atau denda administratif.
1. a.zona inti;
2. b.zona penyangga;
3. c.zona pengembangan; dan Iatau
4. d.zona penunjang.
(4)Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
(1)Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada eagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
(2)Pengaturan zonasr secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas eagar Budaya di darat darr/arau di air.
(3)Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (L] dapat terdiri atas:

Pasal 16

(2)Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Gubemur apabila telah ditetapkan sebagai eagar Budaya Provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; atau
2. b.Bupati/Walikota sesuai dengan keluasan Situs eagar Budaya atau Kawasan eagar Budaya di wilayah Kabupateri/ Kota.
(3)Pemanfaatan zona pada eagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan Iatau religi. memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya.
(2)Setiap orang dapat melakukan Pengembangan eagar Budaya setelah memperoleh:
1. a.izin Pemerintah Provinsi; dan
2. b.izin pemilik dan Iatau yang menguasai eagar Budaya. dengandilakukanBudayaeagar(1) Pengembangan Umum Pasa120 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelematan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan dan pemugaran eagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

keselamatan eagar Budaya.

(3)Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang-undangan. tetap dan
1. e.penyesuaian pada masa mendatang dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat
(1)Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/ atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, korisolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
(2)Pemugaran Bangunan eagar Budaya dan Struktur eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan / atau teknologi pengerjaan;
2. b.kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
3. c.penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
4. d.kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
(1)Penelitian dilakukan pada setiap rencana Pengembangan eagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap eagar Budaya melalui:
1. a.penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
2. b.penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
(4)Proses dan hasil Penelitian eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi eagar Budaya.
(5)Pemerintah Provinsi atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat. Paragraf2 Penelitian Pasa122
(1)Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan eagar Budaya.
(2)Pengembangan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penelitian;
2. b.revitalisasi; dan
3. c.adaptasi.

Pasal 21

(3J Pengembangan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan eagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4)Setiap kegiatan pengembangan eagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
(5)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin.
(1)Bangunan eagar Budaya atau Struktur eagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
1. a.ciri asli dan/ atau muka Bangunan eagar Budaya atau Struktur eagar Budaya; dan/ atau
2. b.ciri asli lanskap budaya dan/ atau permukaan tanah Situs eagar Budaya atau Kawasan eagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
(2)Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada eagar Budaya; Paragraf4 Adaptasi Pasa126 Pasal 25 Revitalisasi eagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal,
(1)Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs eagar Budaya dan/ atau Kawasan eagar Budaya peringkat provinsi, atau peringkat KabupatenjKota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin dari Gubernur atau BupatijWalikota.
(2)Ketentuan mengenai pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs eagar Budaya danjatau Kawasan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

(1)Revitalisasi potensi Situs eagar Budaya atau Kawasan eagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dau/ atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
(2)Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang eagar Budaya.
(1)Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs eagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

Pasal 30

(1)eagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
(2)Pemanfaatan eagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur sesuai dengan peringkat eagar Budaya dan Iatau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/ atau menguasainya. Pasa129 Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan I atau analisis mengenai dampak lingkungan. (I} Pemerintah Provinsi dan setiap orang dapat memanfaatkan eagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,kebudayaan, dan pariwisata.
(2)Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemanfaatan dan promosi eagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan! atau pelatihan.
(4)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 27

b.menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
c.mengubah susunan ruang secara terbatas; dau/ atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. I t(~ Umum Pasa136

(1)Pengelolaan eagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek eagar Budaya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…