DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini antara lain mengatur perubahan beberapa ketentuan mengenai wewenang Biro Hukum dan HAM, pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perJu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentan.g Bantuan Hukum Cuma-Cuma; ... r-"" _"..._.., .... ~.• Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR8 TAHUN2012 TENTANGBANTUANHUKUMCUMA-CUMA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, TAHUN2014NOMOR 5 PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Biro Hukum dan HAMberwenang:

a.rnengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
b.mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi administrasi kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
1. 1.Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2) sampai dengan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut : Pasall Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAI-IAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG BANTUANHUKUM9UMA-CUMA.
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ten tang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 5.Peraturan Menteri I-Iukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
4. 6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8); Menetapkan: I' penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan BeJanjaDaerah.

(2)Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dialokasikan pada anggaran Biro Hukum dan HAM. dana(I) Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan Pasal 17

3.Ketentuan Pasal 17 ditambah I (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.telah diakreditasi dan diverifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memilikipengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(3)Pemberi bantuan hukum dilarang menerima dana bantuan hukum dari instansi lain untuk kasus yang sama. dilakukan oleh telah memenuhi Pasal 8
(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum yang

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berupa:
1. 1.pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
2. 2.penghentian pemberian anggaran bantuan hukum tahun berjalan;
3. 3.penghentian pemberian anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/ atau
4. 4.penunjukan Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum. .- ~~ ......",.." ,.-.--~- r NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (4/2014) LEMBARAN DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR..5).... Diundangkan di Palembang pada tanggal 1 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINS11{~RASE~TAN, H. MUKTI SULAIMAN H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, MiL Ditetapkan di Palembang pada tangga! ;0 Jun.i 2014 penempatannya da!am Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan 1111 dengan orang mengetahuinya, Peraturan Daerah Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
5. 4.Ketentuan Pasa! 18 dihapus.

(3)Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pencairan dana dan satuan biaya bantuan hukum baik litigasi rnaupun non litigasi diatur dengan Peraturan Gubernur. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto. H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…