DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan, pembentukan dan kedudukan, kegiatan usaha, modal dan saham, RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Penggunaan Laba, Pembubaran dan Likuidasi, Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terJaksananya pembangunan infrastruktur, industri, pcrdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya suatu badan usaha yang dapat mengkoordinasikan terwujudnya pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan;
a.bahwa perccpatan pembangunan di Surnatera Selatan perlu disclaraskan dcngan pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa yang dapat mcndukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonorni daerah dan nasional; DENGANRAHMATTUHANYANGMAI-IAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat: Menimbang: PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 5 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKANPERSEROANTERBATASSRlWIJAYAMANDIRI SUMATERASELATAN GUBERNURSUMATERASELATAN

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 145, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5550); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nornor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); tentang Republik
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);
5.Undang-Undang Nornor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonorni Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5066);
6.Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adaJah bagian dari kekayaan Milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat PT. Sriwijaya Mandiri Surnsel adalah SUMO Milik Pemerintah Provinsi yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH Tll;NTANGPEMBENTUKANPERSEROAN TERBATASSR1WIJAYAMANDIRISUMATERASELATAN. Dengan Persctujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHPROVlNSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN

10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); Tujuan pembentukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adaJah sebagai berikut:

a.menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang darr/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik didalam maupun diluar kawasan KEK Tanjung Api-Api serta usaha lain; Tujuan Pasal 3 Maksud pembentukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah untuk berperan dan berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
1. 6.Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
2. 7.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
4. 9.Tahun Takwim rneliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. 10.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
6. 11.Anggaran Dasar adalah Anggaran Oasar PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.

(1)Kedudukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi.
(2)Pendirian dan operasional PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksananya.
(3)PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dipimpin oleh Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris. BABIl PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN
1. d.meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta mcnanamkan modalnya;
2. e.meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
3. f.mcnyelenggarakan usaha pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa secara tcrpadu;
4. g.menyediakan prasarana dan saran a usaha yang bermutu tinggi dan berdaya saing global;
5. h.memberikan kontribusi yang optimal dalam perckonomian daerah dan nasional.
6. b.mendorong pertumbuhan perekonornian di daerah, nasional, regional dan intemasional;
7. c.menghasilkan keuntungan yang wajar guna meningkatkan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan pihak lain pada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 dicatat pada neraca keuangan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel yang dihitung dalam bentuk lernbar saham.

Pasal 8

(1)Pemegang saham PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang turut serta memiliki saham perusahaan, dengan ketentuan saham milik Pemerintah Provinsi minimal sebesar 60% (enam puluh persen).
(2)Modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumsel ditetapkan sebesar Rp.1.194.250.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), modal yang ditempatkan dan disetor penuh Pemerintah Provinsi dan pihak lain paling sedikit sebesar Rp.298.562.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(4)Modal dasar pihak lain sebesar 40% akan ditawarkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha nasional/lokal yang mempunyai reputasi baik.
(5)Penetapan modal dasar dan modal disetor PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4)diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. BAH IV MODALDANSAHAM Pasal 7
(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel melakukan kegiatan usaha pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian usaha sebagaimana climaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian. BABIIl KEGIATANUSAHA Pasal 6
(2)RUPS terdiri atas RUPSTahunan dan RUPSlainnya.
(3)RUPSdiadakan sekurang-kurangnya sekali dalarn setahun.
(4)RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(5)RUPSLainnyadiadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(6)Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(7)'rata tertib penyelenggaraan RUPSditetapkan oleh RUPSyang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.
(1)RUPS rnerupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel. BABV RAPAT UMUM PEMEGANO SAHAM

Pasal 11

Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan mcrnperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasall0

(5)Keikutscrtaan dalarn kepernilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum aslng sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Semua saham yang diterbitkan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah saham atas nama.
(2)Penyertaan modal pada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan kepemiLikan saham Pemerintah Provinsi minimal 60% (enam puluh persen].
(3)Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(4)Setiap pemegang saham, menurut hukurn, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 9

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.berakhlaq dan moral yang balk;
c.memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
d.tidak pernah dijatuhi hukuman yang rnempunyai kekuatan hukum tetap;
e.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas.

(3)Tata cara pcngangkatan dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
(1)PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan paling sedikit 2 (dua) orang direktur dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2)Persyaratan untuk diangkat rnenjadi Direksi minimal memenuhi syarat:

BAB VII

DIREKSI

Pasal 13

(1)Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling sedikit 4 (empat) orang anggota komisaris.
(2)Persyaratan diangkat menjadi Komisaris minimal memenuhi syarat:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berakhlak dan moral yang balk;
3. c.tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. d.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas.
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

DEWANKOMISARlS

Pasal 12

(1)Pembubaran dan Iikuidasi PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel ditetapkan dengan:
1. a.keputusan RUPSj
2. b.penetapan pengadilan.
(2)Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, BABX PEMBUBARANDANLIKUIDASI Pasali7 BABIX PENGGUNAANLABA Pass! 16
(1)Laba bersih sesuai hasil Keputusan RUPS akan dibagikan untuk pernegang saham (dividen), eadangan urnum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
(2)Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun buku perusahaan ditutup, direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengesahan dan pertanggungjawaban anggaran diatur dalarn Anggaran Dasar.
(1)Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 15

BAB ViII TAHUNBUKU, RENCANAKERJA, DANANGGARAN

BAB VIII

TAHUNBUKU, RENCANAKERJA, DANANGGARAN

Pasal 14

(1)Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwim.
(2)Reneana kerja tahun anggaran diajukan oleh direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan,
(3)Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS) SUMATERA SELATAN: (5/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSI. SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5, Diundangkan di PaJembang pada tanggal 15, Maret 2016 SEKRETARlS DAERAH PROVINS! S TERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15) Maret 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BABXll KETENTUANPENUTUP Pasal 19

(1)Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengeioia PT. Sriwijaya Mandiri Sumsei dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang- undangan. (2} Laporan kegiatan good corporate governance PT. Sriwijaya Mandiri Sumsei diterbitkan secara rutin setahun sekali dan disebarkan kepada stakeholders.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…