DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, strategi perlindungan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. hak dan kewajiban, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang sejahtera dan terpenuhi hak dan kebutuhan dasamya perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pernberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

1.Pasal IS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor IS14);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lIS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 5; TAHUN2017 TENTANG PERLINDUNGANDANPEMBERDAYAANPETANI,NELAYAN DANPEMBUDIDAYAIKAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyeJenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera SeJatan. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANPETANI, NELAYANDAN PEMBUDI DAYA lKAN. Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); ten tang Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkeJanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan d.an Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
9.Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan seeara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal,
10.Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
11.Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan seeara aktif melakukan penangkapanikan.
12.Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
13.Pembudidaya Ikan Keeil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
14.Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani, nelayan dan pembudi daya ikan untuk melaksanakan usaha tani dan perikanan yang lebih baik dan produktif. Keeil adalah nelayan yang melakukan8. Nelayan
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan darr/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
7.Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata peneahariannya melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan. '. .

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

15.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dalam suatu agroekosistem.
16.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
17.Usaha Tani dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang pertanian dan perikanan mulai dad pra produksi I budidaya, penanganan pascapanen, saran a produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
18.KomoditasPertanian dan Perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan darr/atau dipertukarkan.
19.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan perikanan.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21.Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pernbudi Daya Ikan adalah Jembagayang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani, nelayan dan pembudi daya ikan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
22.Kelompok Tani, Nelayan dan pembudi daya ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang terdiri dari sejumlah petani, nelayan dan pembudi daya ikan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
23.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
24.Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan adalah kelompok nelayan Provinsi Sumatera Selatan. a, strategi perlindungan;

b.perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
c.pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan;
d.hak dan kewajiban;
e.pembiayaan;
f.pengawasan; dan
g.peran serta masyarakat. Pasa13 Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan rneliputi:
a.peningkatan kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani, nelayan dan pembudi daya ikan guna tercapainya usaha tani dan perikanan yang produktif, modern, berkeJanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
b.penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan;
c.pemberian kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan perikanan;
d.perlindungan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan dari praktik monopoli harga, resiko bencana alam, perubahan iklim, dan gejolakekonomi global;dan
e.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan usaha tani dan perikanan yang melayani kepentingan usaha,

(1)Perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, nelayan dan pembudi daya ikan dirumuskan ke dalam strategi perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
(2)Strategi perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.penyediaan dan kemudahan memperoleh prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
2. b.jaminan kepastian usaha tani dan perikanan;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.harga komoditas;
5. e.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
6. f.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
(3)Strategi pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan; , , ,
(1)Perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada:
1. a.Petani yang tidak mempunyai lahan dan nelayan kecil yang tidak mempunyai alat penangkap ikan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha pertanian dan usaha perikanan (penggarap/penyewa); dan
2. b.Petani tanaman pangan darr/atau hortikultura, pekebun, skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; BAB HI PERLINDUNGAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA lKAN Umum Pasal 6 Pasal 5
(1)Strategi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan mempertimbang- kan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
2. b.masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra.
3. b.penyuluhan dan pendampingan;
4. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
5. d.pengutamaan hasil pertanian dan perikanan dalam negen;
6. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi; dan
8. g.penguatan kelembagaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

BAB II

STRATEGI PERLINDUNGAN Pasal 4

Pasal 9

Petani, neJayan dan pembudi daya ikan wajib memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pernerintah dan /atau Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(1)Pemerintah Pruvinsi sesuai kewenangannya mengupayakan penyediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf a.
(2)Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
2. b.bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya;
3. c.jaringan listrik, pergudangan, peJabuhan, tempat pelelangan ikan dan pasar; dan
4. d.SPDN(Solar Packed Dealer Nelayan).
(3)Pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemerintah Provinsi bersama pihak swasta dan masyarakat melakukan pengawasan dan perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan,
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
1. c.Nelayan buruh, nelayan tradisional dan nelayan kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Pemerintah Provinsi melalui OPD dapat memberikan bantuan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan berupa:
1. a.benih atau bibit tanaman;
2. b.bibit atau bakalan ikan;
3. c.pupuk danjatau sarana pengendalian OPT;
4. d.alat dan mesin pertanian dan perikanan.
(2)Pernberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi., tepat kualitas, dan tepat jumlah kepada Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan,

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
(2)Sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit meliputi:
1. a.ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
2. b.ketersediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
3. c.SPDN(Solar Packed Dealer Nelayan).
(3)Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
(4)Pemerintah Provinsi mendorong petani, nelayan dan pembudi daya ikan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri danjatau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
(5)Pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang dibutuhkan Petani, Nelayan dan Pernbudi Daya Ikan. Paragaraf2 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi dapat menciptakan dan menjamin kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan cara menetapkan:
1. a.struktur pasar produk pertanian dan produk perikanan yang berimbang; dan
(1)Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3)Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem perizinan terpadu yang efektifdan efisien.

Pasal 13

Peraturan Gubernur. usaha dengan kepastian

(1)diatur mengenai pada ayat
(1)Pemerintah Provinsi memberikan jaminan kepastian usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b dengan cara:
1. a.menetapkan kawasan usaha tani dan perikanan berdasarkan kondisi geografis daerah, potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
2. b.Memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang melaksanakan usaha tani dan perikanan sebagai program Pemerintah Provinsi;
3. c.mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.
(2)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud
(2)Pemerintah Provinsi mengantisipasi terjadinya gagal panen dan musibah bencana alam dengan melakukan:
1. a.peramalan ledakan serangan organisrne pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
2. b.peramalan cuaca di Iaut; dan prakiraan iklim untuk panen dan musibah
(1)Pemerintah Provinsi melakukan mengantisipasi terjadinya gagal Pemerintah Provinsi membangun sistern peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf f.

Pasal 17

(1)Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memberikan keamanan dan keselamatan bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dalam rnelakukan usaha pertanian dan perikanan.
(2)Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang rnengalami permasalahan di lintas batas wilayah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
(3)Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(4)Pemberian bantuan asuransi nelayan dan sertifikat hak tanah nelayan.
(5)Pemberian bantuan asuransi usaha pembudi daya ikan dan sertifikat hak atas tanah pembudi daya ikan,
1. b.dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuar dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Setiap orang wajib mernatuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian dan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya, swasta serta masyarakat daJam pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Petani, Nelayan dan pembudi daya ikan.
(1)Pemerintah Provinsi melalui OPD memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
(1)Pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melaJui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (3).
(2)Pernberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
(3)Pemerintah Provinsi dapat mernfasilitasi CSR bagi petani, nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 19

BABIV PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA lKAN Umum Pasal 18

c.upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramaJan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, danl atau wabah penyakit hewan menuJar.

(3)Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi mengenai hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan darr/atau wabah penyakit hewan menuJar, cuaca dan badai di laut.
(1)Pemerintah Provinsi melalui OPD memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani, nelayan dan pembudi daya ikan.
(2)Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penempatan dan penyeeliaan penyuluh.
(3)Penyediaan penyuluh sebagairnana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
(4)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
(5)Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang elisesuaikan dengan potensi wilayah.
(6)Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyediaan tenaga penyuluh sebagai tenaga pendamping.

Pasal 22

Petani, nelayan dan pembudi daya ikan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya rnelalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus melakukan:

a.tata cara budi daya;
b.penanganan pascapanen;
c.pengolahan;
d.pemasaran; dan
e.penangkapan ikan dan penanaman benih tanaman yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…