DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, kesamaan setempat; penyediaan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, informasi dan tanda khusus bagi penyandang disabilitas, partisipasi dan peran masyarakat, tim koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, insentif dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi-sanksi, penyidikan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
b.bahwa Negara Republik Indonesia menghormati dan mcnjunjung tinggj harkat dan martabat rnanusia sehingga perlindungan dan pemajuan terhadap kelompok rentan khususnya pcnyandang disabilit.as perlu ditingkatkan;
c.bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sehingga untuk mewujudkan kcrnandirian dan kesejahtcraannya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan haknya agar roendapat penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
d.bahwa dalarn upaya peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas diperlukan saran a, prasarana dan upaya yang lebih rnemadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman.a diroaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, NOMOR 6 TAHUN :2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANANKESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANGDISABILITAS PERATURAN DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang 11 1

4.Pemerintah Kabupaterr/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota di Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan. DISABILlTAS. GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSrSUMATERASELATAN dan Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); Menetapkan

b.kesetaraan;
a.kemanusiaan; Upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosiaJ bagi penyandang disabilitas berasaskan:
1. 6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisiko
2. 7.Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi.
3. 8.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengernbangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas maropu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. 9.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna rnewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. 10.Kesarnaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peJuang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesernpatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
6. 11.Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabllitas yang disandang seseorang,
7. 12.Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan SosiaJ Penyandang Disabilitas Prcvinsi yang selanjutnya disingkar TKP2KS Penyandang Disabilitas Provinsi adalah Tim Koordinasi dan Pengendalian Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosia! Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan.
8. 13.Badan Usaha adalah perusahaan dan/atau badan usaha lainnya yang berbentuk badan hukurn atau bukan badan hukum termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMO).
9. 14.Badan adaJah Jembaga pemerintah danj'atau Jembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga, kesenian, sarana angkutan umum dan pelayanan pubJik lainnya.
10. 5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. , , Penyandang disabilitas berhak memperoleh:
a.pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
b.pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;

Pasal 5

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalarn segala aspek kehidupan dan penghidupan.

a.mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
b.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
c.rnengembangkan kemarnpuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
d.meningkatkan kernampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosia.l secara melembaga dan berkelanjutan; dan
e.meningkatkan kemarnpuan dan kepedulian rnasyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan dalarn penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
c.keadilan;
d.akuntabilitas;
e.profesionalitas;
f.keterbukaan;
g.keseimbangan;
h.kemanfaatan;
l.keterpaduan; J. kernitraan; dan
k.partisipasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan :

Pasal 3

d.pelayanan kesehatan;

(1)Kesarnaan kesempatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berperan dan berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesempatan kerja;
3. c.kehidupan sosial;

Pasal 8

(1)Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesernpatan dalarn segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Setiap orang wajib rnengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabllitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. BABIII KESAMAAN KESEMPATAN Umum Pasal 7 Pasal 6
(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sarna dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.
1. f.pelayanan kesehatan; dan
2. g.menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. c.perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
4. d.aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. e.rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; ,.. ~ ..'-,....._. ,.. n Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mcmperoleh pekerjaan sesuai dengan kernampuan, kornpetensi, jenis dan derajat disabilitasnya,
(1)Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesernpatan dan perJakuan yang sama sesuai dengan kcmrunpuannya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
(2)Pemberian kesernpatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
1. a.kemudahan sarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi para penyandang disabilitas: dan
2. b.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang disabilitas.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.

Pasal 11

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan pedakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada saruan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, termasuk yang berkebutuhan khusus. PasallO

e.pelayanan publik Jainnya;
f.seni budaya ; dan
g.olahraga. Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
e.kegiatan sosial lainnya sesuai kehidupan sosialnya dengan martabat kemanusiaan.
d.kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan Pasal 16 Kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kegiatan :
a.beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
b.olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
c.berkesenian yang diekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian; Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 14

(1)Setiap Badan Usaha wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk mernperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabiJitasnya.
(2)Setiap Badan Usaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhl persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan.

Pasal 13

.,.- I I

b.peJayanan khusus.
a.pelayanan informasi; dan Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)huruf b meliputi:

Pasal 21

f.obyek wisata.
e.pertamanan dan permakaman umum; dan
d.jalan umum;
c.sarana peribadatan;
a.angkutan umum;
b.bangunan umum; Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diadakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi:

Pasal 20

b.non fisiko
a.fisik; dan Pasal 19

(1)Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum,
(2)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: Umum BABIV PENYEDIAANAKSESIBILITAS Setiap penyelenggara peJayanan kesehatan wajib menyediakan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, Pasal 18
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum. usaha di bidang angkutan umum menyediakan aksesibilitas kepada dalam pemanfaatan dan penggunaan
(1)Setiap penyelenggara berkewajiban untuk penyandang disabilitas angkutan umum.
(2)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diadakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Paragraf2 Persyaratan Teknis Pasal 23 Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

b.melakukan antrian;
a.melakukan pembayaran pada loket/kasir;

(1)Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2)Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan :

Pasal 27

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille. Pemerintah harus melengkapi alat pemberi isyarat bunyi ditempat penyeberangan pejalan kaki pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwama hijau. Paragraf2 Tanda-tanda Khusus bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Tuna Rungu.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…