DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah bidang pertambanggan minyak dan gas bumi dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan minyak dan gas bumi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Diatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan dan kedudukan, kegiatan usaha, modal dan saham, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, tahun buku, rencana kerja dan anggaran, penggunaan laba, pembubaran dan likuidasi, pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menggali potensi daerah yang cukup besar guna meningkatkan sumber pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sumber daya aJam di bidang usaha pertambangan minyak dan gas burni, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 9 ayat (1) huruf b dan PasaJ 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pengelolaan sumber daya aJam sebagaimana dimaksud dalarn huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah dan kepada setiap badan usaha hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja;
d.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atas suatu kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sarna, Badan Usaha Milik Daerah dimaksud diberikan participating interest sebesar 10%;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; GUBERNURSUMATERASELATAN -,-'_ Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Mengingat: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan minyak dan gas bumi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
7.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalarn perseroan dan memegang segaJa wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, daJam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
9.Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 10.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT melakukan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinei diatur dalam Akta Pendirian masing-masing PT. BABIV MODALDANSAHAM Pasal 6
(1)Pemegang saham masing-rnasing PT adalah Pemerintah Provinsi.
(2)Modal dasar masing-masing PT ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(1)Kedudukan PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi.
(2)Pendirian dan operasional 7 (tujuh) PT dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksananya.
(3)Masing-masing PT dipimpin oleh seorang Direksi atau lebih yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi berbentuk PT yaitu masing-rnasing:
1. a.PT. Syailendra Investasi Gemilang 1;
2. b.Pr. Syailendra Investasi Gemilang 2;
3. c.PT. Syailendra Investasi Gemilang 3;
4. d.PT. Syailendra Investasi Gemilang 4;
5. e.PT. Syailendra InvestasiGemilang 5;
6. f.PF. SyaiJendra Investasi Gemilang 6; dan
7. g.PT. Syailendra Investasi Gemilang 7. BABrr PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN
(1)Masing-masing PT dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi atau lebih.

BAB VII

DlREKSI Pasal 9

Pasal 7

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT.
(2)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(3)RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(3)Dari modal dasar sebagaimana climaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(4)Penetapan modal dasar dan modal disetor masing-masing PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
(1)Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (diuiden), cadangan wajib dan cadangan lainnya.
(2)Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi pajak. BABlX PENGGUNAANLABA

Pasal 12

(2)Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun buku perusahaan ditutup, direksi menyusun laporan keuangan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.
(1)Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan Iaba-rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwim.
(2)Rencana kerja tahun anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
(3)Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum tahun buku berakhir.
(2)Persyaratan diangkat menjadi Direksi minimal mernenuhi syarat:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berakhlak dan moral yang baik;
3. c.memiliki keahlian dan pengaJaman sesuai dengan bidangnya;
4. d.tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas.
(3)Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar masing- masing PT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, -. Diundangkan di Palembang pada tanggal 15_ Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSIS~ SELATAN; H. MUKTI SULAIMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2016 NOMOR.~ NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (6/2016) - - Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 15 Maret 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN Peraturan Daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ketentuan Jebih lanjut mengenai PT diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. PasaJ16

BAB XII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada urnumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dilakukan oIeh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pembubaran dan likuidasi PT ditetapkan dengan:
1. a.keputusan RUPS;
2. b.penetapan pengadilan.
(2)Tata cara pembubaran dan likuidasi PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalarn Anggaran Dasar. BABX PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 13 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…