DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kawasan tanpa rokok, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; , Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengarnanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5380); PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 7; TAHUN2015 TENTANO KAWASANTANPAROKOK DENOANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, , GUBERNUR SUMATERA SElATAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya termasuk rokok elektrik yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacurn, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
4.Merokok adalah kegiatan membakar danj'atau menghisap rokok.
5.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dUarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjuaJ, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adaJah suatu alat oen] atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pernerintah, pemerintah daerah, darr/atau masyarakat.
7.Fasilitas Olahraga adaJah bangunan atau ruang tertutup dan atau ruang terbuka yang mempunyai eiri-ciri khusus yang dipergunakan untuk berolahraga bagi masyarakat umum seeara permanen dan tidak termasuk bagi fasilitas keluarga.
8.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan danj'atau pelatihan.
9.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama seeara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang dilarang memprornosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membcli rokok di KTR.
(3)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 6

(1)KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e roerupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas Jainnya yang ditentukan.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g roerupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(1)KTRrneliputi:
1. a.fasilitas peJayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengaJar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.fasilitas oJahraga;
7. g.tempat kerja; dan
8. h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.
(2)Kctentuan lebih lanjut mengenai KTR eebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Paragraf3 Prinsip Pasal 4 Prinsip penerapan KTRadalah:
1. a.100% (seratus persen) KTR;
2. b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
3. c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/ atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. .' BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR, yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 5

Pasal 10

(1)Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga danj'atau Iingkungannya.
(2)8etiap warga masyarakat di wilayah KTR wajib ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. BABIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.pernberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data danj atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 8

(1)Setiap penanggung jawab, pimpinan darr/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b.melarang setiap perokok di KTR dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
4. d.memasang tanda-tanda dilarang rnerokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di ternpat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca danj atau didengar baik.
(2)Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penanggung jawab KTR pada lokasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan h harus rnenyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. JI' ;l Pasal 17
(1)Penanggung jawab, pimpinan dari/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya. PasalI6 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh:
1. a.masing-rnasing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan;
2. b.bekerja sarna dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

(1)Gubemur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
(2)Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/ atau badanj lembaga danj'atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR. PasalI4 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:
1. a.masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
2. b.bekerja sarna dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
3. c.Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR. PasalI3 Pembinaan pelaksanaan KTR,berupa:
4. a.fasilitasi;
5. b.bimbingan danj'atau penyuluhan;
6. c.pemberdayaan masyarakat; dan
7. d.menyiapkan petunjuk teknis.
(2)Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya. PasalI2
(1)Pembinaan pelaksanaan KTRdalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPDsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penanggung jawab KTR. .' , r~ iIz. A.
(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dan seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di ternpat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan merneriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk clidengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan daJam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; BABvn PENYIDlKAN Pasal 22 BABVl KOORDlNASl Pasal 21 Gubernur melekukan koordinasi dengan Bupati/WaJikota terhadap pelaksanaan KTRdi wilayah masing-masing.

Pasal 20

Dalam rangka penegakan peraturan daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan operasi minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berkoordinasi dengan SKPDProvinsi lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh KTRdalam wilayah kerjanya.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam' Lampiran IT yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

(2)Penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap 1 (satu) bulan sekali. Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal 25

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). BABIX KETENTUANPIDANA Pasal 24

(1)Setiap Pcnanggung Jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTRdiberikan peringatan tertulis dari Gubemur.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan evaluasi Gubernur terhadap setiap penanggungjawab KTR.
1. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut urnum, tersangka atau keluarganya;
  1. 1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan Zatau penahanan.
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. a.pemeriksaan tersangka;
2. b.memasuki rumah danl atau tempat tertutup lainnya;
3. c.penyitaan barang;
4. d.pemeriksaan saksi;
5. c.pemeriksaan di tempat kejadian;
6. f.pengambilan sidik jari dan pemotretan. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATElRA SELATAN; (8/2015). LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR,7. H. MUKTI SULAIMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI S ATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 Agu.etua 2015 -A/!11l---· ~' H. ALEX NOERDIN GtJBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2015 BABX KETENTUAN PENUTUP Pasa127 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Selatan.

BAB VIII

SANKSlADMINISTRATIF Pasal 23

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah pelanggaran. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN .,..,......_ . ALEX NOERDIN MIlL- _ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, • BENTUK DAN BESARAN TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK LAMPlRAN I PERATURAN DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN rn " n r+ .... o .r:s >- :;z: l' ... .r:s ~ - I:i S' .. ~ ~ III :i ~ ~~ II;' - ~ ~I» j:l. >-j ! .... j:l. =- == ~ ~I» j:l. >-j l~... j:l. ~ I» == II;' - ~ ~III ~ :i s:: ~ ~ =2 ~ ~I» j:l. s:: >-j ~.... ~ < 5" 8--g 2 [2 ~ 2 2 !'l ~ e, W [ ~ ~. ~ l'; ~ S ~ ~ ~ oq @: g o.-"p ~ ·e,a~ F [ 2 § ~[- J§s-~. ~~ =:r;: g'1I>'~ g~~ 0' 1l> .... '"1'" .. o.~ ,,00 - _ ~§I» - 00 l!l. I , - ""1 :J <1> Ch .... "0 C I <1>(JQ [~ - -

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…