DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketenagalistrikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan dan pengusahaan, pemanfaatan sumber energi primer, rencana umum ketenagalistrikan daerah, usaha tenaga listrik, perizinan, pemberian izin prinsip dan rekomendasi, penggunaan tanah, lingkungan hidup, harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik, keteknikan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kctcnagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang , Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); GUBERNURSUMATERASELATAN ,I t Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGKETENAGALISTRlKAN.

Pasal 1

DaJam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adaJah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Surnatera Selatan.
5.Dinas adaJah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
7.Menteri adaJah Menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagaJistrikan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adaJah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Energi Primer adaJah adalah energi yang diberikan oleh alarn dan belum mengaJami proses pengolahan lebih lanjut.
10.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pernanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. • GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan Dengan Persetujuan Bersarna
6.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 ten tang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik [Lembaran Negara Republik Indondsia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); , ....... 11.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12.Usaba penyediaari tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga Iistrik kepada konsumen.
13.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan rnemproduksi tenaga Iistrik. 14."ransmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsurnen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. 15.Jaringan tenaga listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga llstrik yang meliputi saluran transmisi dari/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya. 16.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transrnisi atau dan pernbangkitan ke konsumen.
17.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dad pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18.Usaba penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengernbangan sistern penyediaan tenaga listrik yang rneliputi bidang pernbangkitan, transrnisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. 20.Izin Prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.
21.Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 23.Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik adalab izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik, 24.lzin usaha terintegrasi adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan.
25.lzin usaha jasa lainnya adalab izin pernanfaatan jaringan untuk kepentingan telekornunikasi, multimedia dan informatika.
26.Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT,adalah bukti pengakuan formal terhadap suatu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik eliatas 25 kVA sampai dengan 200 kVA.
27.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha elistribusi dan Iatau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
28.Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga Iistrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pernbangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
29.Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pernanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
30.Lernbaga lnspeksi Teknik adalah badan usaha yang rnelakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pernanfaatan tenaga listrik tegarigan rendah.
31.Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
32.Sertifikasi lnstalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang elitentukan dan dinyatakan siap elioperasikan.
33.Sertifikasi Kompetensi Tennga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik eli bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
34.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO, adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah telah. berfungsi sebagairnana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
35.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi aras kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan. I 1T"'r- ... I. (/I.U

(2)Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adiJ dan. merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
(1)Pembangunan Ketenagalistrikan menganut asas:
1. a.manfaat;
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan;
4. d.optirnalisasi ekonomi dalam pernanfaatan sumber daya energi;
5. e.mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. f.kaidah usaha yang sehat;
7. g.keamanan dan keselamatan;
8. h.kelestarian fungsi lingkungan; dan
  1. 1.otonorni daerah.
  2. 36.Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
  3. 37.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas peJepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman , dan Zatau benda lain yang terdapat di atas tanah terse but.
  4. 38.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, danj'atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik, karena tanah terse but digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
  5. 39.Harga jual tenaga Iistrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjuaJan tenaga listrik dari pembangkit tenaga Iistrik.
  6. 40.Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi danl atau distribusi tenaga listrik.
  7. 41.Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi sernua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
(1)Sumber energi primer yang terdapat di Provinsi dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

Pasal 5

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 4

(1)Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha/ Swasta.
(2)Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oJeh BUMD.
(3)Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh BUMD.
(1)Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berlandaskan prinsip otonomi daerah.
(2)Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
1. a.kebijakan;
2. b.pengaturan;
3. c.pengawasan; dan
4. d.melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
(3)Untuk penyediaan tenaga listrik, Pernerintah Provinsi menyediakan dana untuk: Q. kelompok masyarakat tidak mampu;
1. b.pembangunan sarana penyediaan tenaga Iistrik di daerah yang belum berkembang;
2. c.pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil; dan
3. d.pembangunan listrik perdesaan.

Pasal 3

(2)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
2. b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
(3)Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga Iistrik;
2. b.pernbangunan dan pernasangan instalasi tenaga listrik;
3. c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. d.pengoperasian instalasi tenaga Iistrik;
5. e.perneliharaan instalasi tenaga listrik;

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN n /')"

Pasal 7

(1)Usaha tenaga listrik terdiri dari:
1. a.usaha penyediaan tenaga listrik;
2. b.usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
3. c.usahajasa lainnya.
(1)Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam sektor ketenagalistrikan.
(2)Rencana Umurn Ketenagalistrikan Daerah ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.
(3)Ketentuan lebih lanjut rnengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kernbali Rencana Umurn Ketenagalistrikan Daerah diatur dengan Peraturan Gubemur.
(2)Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
(3)Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan di Provinsi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur. ,

BAB V

USAHA TENAGA LISTRIK

Pasal 9

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
1. a.pembangkitan tenaga listrik:
2. b.transrnisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik; dan Zatau
4. d.penjualan tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha,
(4)Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk distribusi tenaga listrik darr/atau penjualan tennga listrik.
(5)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umurn Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga Iistrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan fasilitas penyediaan tenaga Iistrik yang instalasinya dalam Provinsi. .

f.penelitian dan pengembangan;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
1. 1.sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; J. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
k.usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

(4)Usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cantara lain berupa pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informasi. Paragraf' Z Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Pasal 11
(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi:
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;
3. c.pernbangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.pemerintah kabupaterr/kota;
4. d.badan usaha milik negara;
5. e.badan usaha milik daerah;
6. f.badan usaha swasta;
7. g.koperasi;
8. h.perseorangan: atau
9. i.lembage /badan usaha lainnya.
(3)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas pernbangkit tenaga listrik di atas 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere) yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Gubernur.

Pasal 10

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.BUMD;
2. b.badan usaha swasta;
3. c.koperasi; dan
4. d.swadaya masyarakat, yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. .
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
(3)Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Gubernur memberi kesempatan kepada badan usaha swasta atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
(4)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
(1)Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan us aha swasta; dan
4. d.koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kuallfikasi, dan/utau sertilikat usaha jasa penunjang tenaga Iistrik.
(2)Badan usaha mllik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi, dalam melakukan usaha penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
(3)Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan us aha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(4)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian kegiatan sementara; dan/atau
3. c.pencabutan izin usaha.
(5)Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengutamakan penduduk dan potensi daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga Jistrik diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)Usaha penyeeliaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas pembangkit eli atas 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere) yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SKT dari Gubernur.
(5)Usaha penyeeliaan tenaga. listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dapat diJaksanakan setelah menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 15

(1)Izin usaha penyediaan tcnaga listrik untuk kepentingan umum diberikan oleh Gubcrnur.
(2)Gubernur dapat melimpahkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada KepaJa Dinas.
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan un tuk usaha yang:
1. a.wilayah usahanya daJam Provinsi; dan
2. b.menjuaJ tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
(4)Izin usaha pcnyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (2) huruf a harus diperbaharul, apabila:
1. a.terdapat perubahan peruntukan; danj'atau
2. b.terdapat perubahan kapasitas pernbangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).
(5)Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara terintegrasi.
(1)Izin usaha tenaga listrik terdiri dari:
1. a.izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. b.izin usaha jasa penunjang; dan
3. c.izin usaha jasa lainnya.
(2)Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (II hurufa terdiri atas:
1. a.izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
2. b.izin operasi.

Pasal 13

Usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4)dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jainnya yang akan melakukan kerja sama dengan memanfaatkan fasihtas jaringan yang disediakan/dibangun oleh penyedia tenaga listrik. .40 Pasai19
(1)Persyaratan administrasi s~bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melip~ti:
1. a.foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
2. b.foto copy akta pend irian badan bagi pemohon badan;
3. c.profilperusahaan;
4. d.nomor pokok wajib pajak bagi pemohon badan usaha; dan
5. e.kemampuan pendanaan.
(2)Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufb meliputi:
1. a.studi kelayakan;
2. b.gambar situasi;

Pasal 18

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasai 17 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Pasai17 lzin usaha sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan sesuai dengan jenis usahanya untuk:

a.wilayah usahanya dalam Provinsi; dan
b.menjuai tenaga listrik dan/ atau menyewakan jarmgan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pasai16

(1)Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan meJengkapi persyaratan:
1. a.administratif;
2. b.teknis; dan
3. c.dokumen pengelolaan lingkungan.
(2)Dalam penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus memuat kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.
(6)Setiap orang/baden usaha yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerrai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan/ atau
2. b.penghentian kegiatan semen tara.
(7)Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
(8)Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…