DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan dan penyelematan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Diatur tentang ruang lingkup, pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan, peningkatan kesadaran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya alam hutan dan/ atau lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menu run akibat eksploitasi serta kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola seeara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
b.bahwa kebakaran hutan dan atau lahan rnerupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonorni, sosial dan budaya;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan; Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR &; TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIANKEBAKARANHUTANDAN/ ATAULAHAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN . ',,''; I , , tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Beneana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3853);
12.Peraturan Pemerintah Nornor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Laban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4076);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4453); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi dari Pernerintahan Desa,
7.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sernua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mernpengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam mernbentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

BAB III

PENCEGAHANKEBAKARANHUTANDANATAULAHAN Pasal 3

Pasal 6

Pencegahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 dilalrukan rnelalui:

a.penerapan prinsip kehati-hatian;
b.penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
c.penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;

(4)Para pemegang IUPHHKHAdan IUPHHKHT,pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan wajib memantau adanya kebakaran hutan dan/ atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/ atau lahan, kemudian melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat.
(5)Para pemegang IUPHHKHAdan IUPHHKHTpemilik usaha perkebunan, pemilik lahan diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan hutan danj'atau keburr/Iahan dengan menerapkan teknologi pengolahan biornas sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.
(3)Para pernegang IUPHHKHAdan IUPHHKJIT,pernilik usaha perkebunan, pemilik laban wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
(1)Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran rnempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kclornpok MPAdan/atau L8M.
(2)Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat, Pasal 5 Pasal 4 Setiap orang yang melalrukan aktivitae/kegiatan, seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak perusahaan, pernilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.
(2)Pelaksanaan pembakaran hutan danj'atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. •
(1)Upaya penanggulangan kebakaran hutan darr/atau lahan dilakukan secara sisteroatis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN Pasal 8

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan Zpenanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan eli lokasi usahanya.
(2)Setiap perusahaari/ penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib rnerniliki sistern, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
(3)Sistem sarana dan prasarana sebagairnana dimaksud pada ayat (2)berupa tersedianya:
1. a.sistern peraJatan dctcksi diri untuk mengetahuJ kebakaran hutan dan/ atau lahan;
2. b.prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
3. c.perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pcnanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/ atau lahan;
4. d.pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggutangi kebakaran hutan darr/atau lahan;
5. e.penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau Iahan; membuat sekat kanal (Canal Blocking) yang merupakan bagian dati pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga lahan gambut dalam kondisi basah pada musim kemarau utamanya bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang areanya berada pada lahan gambut);
6. f.membuat embung-embung air sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/sumber air yang dapat dipergunakan melakukan pemadaman pada musim kemarau.
(4)Setiap perusahaan/ penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan Zatau lahan.
1. d.sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan;
2. e.pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan;
3. f.pemberian penghargaan bagi rnasyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan darr/atau lahan.
(1)Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan danj atau lahan segera meJaporkan kepada Camat setempat.
(2)Carnat seternpat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan danj atau lahan segera berkoordinasi dengan SKPDj instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan danjatau laban kabupatenjkota danjatau Posko Dalkarhutlah dan/atau Brigdalkarhut 'ManggalaAgni" Daerah Operasi atau posko sejenis untuk menanggulangi kebakaran hutan danjatau lahan.
(3)BPBD Kabupaten di tingkat kabupaten dan Brigdalkarhut "ManggalaAgni"Daerah Operasi beserta Satuan Tugas, MPA, LSMlainnya, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran hutan darr/atau laban dapat langsung melakukan pemadarnan kebakaran hutan danjatau lahan.

Pasal 10

(1)Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan danjatau lahan, GubernurjBupatijWalikota dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan danj atau lahan,
(2)Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan danjatau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD atau instansi yang menangani bidang penanggulangan bencana Daerah baik tingkat Provinsiatau KabupatenjKota.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadinya kebakaran hutan danj atau lahan lintas kabupatenjkota danjatau lintas Provinsi, BupatijWalikota wajibmelakukan koordinasi dengan Gubernur.
(2)Dalam rnelakukan penanggulangan kebakaran hutan danj atau lahan, BupatijWalikota dapat merninta bantuan kepada pemerintah daerah terdekat danj atau Pemerintah Pusat.
(2)Dalam hal terjadi kebakaran hutan danjatau lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati/Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penanggungjawab usaha wajib mematuhi perintah Bupatij Walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Kepala Desa wajib melaporkan kepada Camat dan Camat wajib melaporkan kepada BupatijWalikota dan Gubernur tentang kejadian kebakaran hutan danj atau lahan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran hutan danjatau lahan.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikenakan Sanksi Administratif. •
(1)GubernurjBupatijWalikota meningkatkan kesadaran masyarakat terrnasuk aparatur pemerintah melalui sosialisasi akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan danjatau lahan. BABVI PENINGKATANKESADARANMASYARAKAT Pasal 14

Pasal 13

(1)Atas dasar basil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pernerintah Provinsi dan KabupatenjKota segera melakukan tindakan rehabilitasi atas area bekas kebakaran hutan danjatau lahan.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh pemerintah kabupatenjkota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai pedoman pelaksanaaan rehabilitasi hutan danjatau lahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(1)Untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan danj atau lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan kebakaran hutan danjatau lahan perlu dilakukan identiJikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat kabupatenjkota hingga tingkat provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Keputusan BupatijWalikota dan Gubernur.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada BupatijWalikota danjatau Gubernur serta Menteri terkait untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.
(4)BPBD Kabupaten di tingkat kabupaten dapat meminta bantuan kepada SKPDj Instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan danjatau lahan.
(5)SKPDj Instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan danjatau lahan Provinsi, KabupatenjKota dapat berkoordinasi dengan TNIjPolri. BABV PENANGANANPASCAKEBAKARANHUTANDANj ATAULAHAN
(1)Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai NegeriSipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kehutanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),berwenang:
1. a.me1akukan perneriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan;
2. b.melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Kehutanan; BABVITI PENYIDlKAN Pasal 16
(1)Gubernur, Bupati/Walikota rnelakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan danl atau lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
(2)Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan aen] atau pencemaran Iingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan darr/ atau lahan.
(3)Pembukaan laban tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
(4)Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pernilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan.

Pasal 15

(2)Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai- nilai dan kelernbagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan/ atau lahan.
(3)Bupati/walikota memfasilitasi pembentukan regu- regu/ kelompok masyarakat pengendalian kebakaran hutan darr/atau lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau, Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18, setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan danl atau lahan serta kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1),Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUANPIDANA

Pasal 17

d.melakukan perneriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan;
e.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
f.melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan;
g.meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan;
h.menghentikan penyidikan;
1. 1.memasuki tempat tertentu, memotret, dan/ atau membuat rekaman audio visual; J. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dao/atau tempat lain yang diduga mcrupakan tempat dilalrukannya tindak pidana di bidang Kehutanan; dan/atau
k.menangkap dan menallan pelaku tindak pidana.

(3)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimutainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (8/2016) DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR ..~:.. LEMBARAN t. H. M KTI SULAIMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 22 Apr.i.l 2016 H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 April 2016 Peraturan Daerah ini mulai berIaku pada tanggal diundangkan. Agar setia.p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Surnatera SeIatan.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Surnatera SeIatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dalam Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berIaku.

Pasal 19

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…