DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Diatur mengenai maksud dan tujuan, penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan, destinasi pariwisata, kawasan strategis kepariwisataan, kawasan wisata unggulan dan jalur wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, usaha pariwisata, penyelenggaraan usaha pariwisata, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya pariwisata baik berupa alam maupun budaya yang tersebar di kabupatenj'kota yang perlu diselenggarakan secara optimal guna terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang lebih baik sehingga penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur secara sistematis dan terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENYELENGGARAANKEPARIWISATMN TAHUN2016NOMOR .9 PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN ., . It

10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang eagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); DaIam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adaIah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adaIah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adaIah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas adaIah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota di Provinsi.
6.Bupati/Walikota adaIah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan. Pasal I BABI KETENTUANUMUM DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
11.Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).
13.Daerah Tujuan Pariwisata yang seJanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adaJah kawasan geografls yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14.Aksesibilitas Pariwisata adaJah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wiJayah asaJ wisatawan ke destinasi pariwisata roaupun pergerakan di daJaro wiJayah destinasi pariwisata daJam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting daJam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosiaJ dan budaya, pernberdayaan sumber daya aJam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang danl atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10.Kepariwisataan adaJah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11.Sumber Daya Pariwisata adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung kegiatan pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung.
12.Daya Tarik Wisata adaJah segaia sesuatu yang merniliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alarn, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7.Wisata adaJah kegiatan perjaJanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi daJamjangka waktu sementara.
8.Wisatawan adaJah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17.Pengusaha ?ariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tank wisata budaya, dan/ atau daya tank wisata buatarr/binaan manusia.
20.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan.
21.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regulerj umum.
22.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
23.Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan! atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
24.Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan,
25.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan periengkapan untuk proses pernbuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
26.Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasion ai, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
27.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalarn bentuk bahan cetak dan! atau elektronik.
33.Badan Usaha adalah sekelompok orang darr/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang- undangan.
34.Usaha Perseorangan adalah usaha perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
35.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan darr/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
36.Usaha Keeil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiJiki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Keci!.
31.Usaha Solus Per Aqua (SPA)adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minurnan sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
32.Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
28.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
29.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan danj atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
30.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

a.terpeliharanya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat di Sumatera Selatan;
b.terpupuknya rasa cinta tanah air dan meningkatnya persahabatan antar bangsa;
c.tumbuhnya rasa persatuan, pluralisme dan multikultur;
d.terdorongnya pendayagunaan potensi daerah; Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Pasal 3

37.Industri Ekonomi Kreatif adalah industri-industri yang mengandalkan kreatifitas individu, keterampilan serta talenta yang memiliki kemampuan meningkatkan tara! hidup dan penciptaan tenaga kerja melalui penciptaan (gagasan).
38.Kota Kreatif adalah kota berbasis teknologi informasi dan kreatifitas SDM.
39.Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas SDM.
40.Inbound Tour adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan di daerah yang pesertanya adalah wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara/Iokal atau warga negara dari destinasi tujuan wisata yang menetap di luar negeri maupun dalam negeri.
41.Branding adalah proses memperkenaikan istilah, nama, merek, simbol, rancangan atau kombinasi semuanya dengan tujuan untuk rnemasarkan Daya Tarik Wisata.
42.Event adalah suatu ritual istimewa pertunjukan, penampilan atau perayaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan sosial, budaya atau tujuan bersama.
43.Koperasi adalah badan usaha yang bcranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. ---..., v

(1)Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana lnduk Pembangunan KepariwisataanProvinsi. Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
1. a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. e.memberdayakan masyarakat setempat;
6. f.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonorni daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

e.terciptanya sistem penyelenggaraan kepariwisataan di Sumatera Selatan;
f.terciptanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Sumatera Selatan yang luas dan merata;
g.terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Sumatera Selatan; dan
h.meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

(1)Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata meliputi:
1. a.Pelaksanaan penyelenggaraan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan;
2. b.Pelaksanaan penyelenggaraan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah; dan
3. c.Pelaksanaan penyelenggaraan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri Sumatera Selatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

a.destinasi pariwisata;
b.industri pariwisata;
c.promosi dan pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

(5)Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(2)Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pembangunan kepariwisataan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.menghapus kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
6. f.memajukan kebudayaan daerah; dan
7. g.mengangkat citra diri.
(3)Pemerintah Provinsidalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek yang meliputi sosial, budaya dan agama masyarakat setempat serta aspek Jainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah. }' Pasal 8
(1)Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik wisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. merupakan budaya dan
(1)Kawasan strategis kepariwisataan provinsi kawasan yang mempunyai daya tarik alam, buatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Gubemur. BABIV KAWASANSTRATEGISKEPARIWISATAAN, KAWASANWISATAUNGGULANDANJALURWlSATA

BAB III

DESTINASI PARIWISATA

Pasal 7

(2)Kegiatan Destinasi Pariwisata meliputi:
1. a.pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah;
2. b.pengeloJaan Kawasan Strategis Daerah;
3. c.pengelolaan Kawasan Wisata Unggu!an;
4. d.pengelolaan Jalur Wisata;
5. e.pengembangan dan Pengelolaan Aksesibilitas Pariwisata;
6. f.pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; dan
7. g.penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Kabupaten/ Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Destinasi Pariwisata sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. r- 1
(3)Ketentuan lebih lanjut pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Gubernur.
(1)Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan !intas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
(2)Pemerintah Provinsi memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya menjadi jalur wisata lintas daerah. Pasall0
(1)Kawasan wisata unggulan merupakan daerah yang menjadi kawasan wisata dengan skala daerah, nasional darr/ atau internasional yang memiliki peran strategis terkait dengan pcngcmbangan wilayah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.
(3)Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat. persatuan dan kesatuan untukdikembangkanpariwisata terciptanya
(2)Kawasan strategis berpartisipasi dalam
1. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
2. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
3. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
4. g.kekhususan wiJayah. - I . I'
(2)Penyelenggaraan Kota Kreatif Berbasis Potensi Lokal berdasarkan:
(1)Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dilaksanakan melalui penyediaan saran a dan prasarana kota kreatif berbasis potensi lokal.
1. a.branding Pesona Indonesia dan Pemasaran Event Daerah;
2. b.kampanye Budaya Maritim dan Pekan Wisata Maritim;
3. c.festival kuliner sriwijaya;
4. d.pemasaran Wisata Pertemuan, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran serta Wisata Olahraga;
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d meliputi pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata diatur dengan Peraturan Gubernur. dilakukan antara lain melalui: pariwisatapemasaranpenyelenggaraan(1) Pelaksanaan

Pasal 12

Penyelenggaraan pemasaran pariwisata diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui promosi yang mencakup 3 produk utama sebagai berikut:

a.wisata buatan yang terdiri dari Wisata Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);
b.Wisata Olahraga; dan
c.Wisata Kawasan Terpadu; BABV PEMASARANPARIWI8ATA Pasalll • II • f'

(1)Usaha Pariwisata meliputi:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;

Pasal 16

a.pelatihan dan penyuluhan;
b.standarisasi dan sertifikasi;
c.revitalisasi bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, dan galeri seni;
d.pembinaan terhadap sumber daya seni budaya; dan
e.pembinaan terhadap Industri Ekonomi Kreatif.

BAB VII

USAHAPARIWISATA Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi :

Pasal 15

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 14

d.keterlibatan aktif dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan dengan pembagian peran yang jelas dan proporsional. denganterukuryangpembangunanc. tahapan
a.dukungan ekosistem yang meliputi kebijakan dan regulasi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, pendanaan dan kelembagaan;
b.keterpaduan seluruh rangkaian proses kreasi, produksi dan distribusi; I' ,

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

(1)Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Kabupateri/Kota yang telah diberikan kepada Pengusaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
(2)Pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
(3)Penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilaksanakan paling lamalO (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
(4)Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Sub Jenis Usahanya
(1)huruf d dari luar
(3)Usaha Perjalanan Wisata dan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
1. f.penyediaan akomodasi;
2. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
3. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
4. i.jasa informasi pariwisata;
5. j.jasa konsultasi pariwisata;
6. k.jasa pramuwisata;
  1. 1.wisata tirta;
7. m.spa; dan
8. n.usaha Pariwisata lainnya. r Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan, Pemerintah Provinsi, Pengusaha Pariwisata, Masyarakat, dan Wisatawan memiliki hak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
9. a.pemerintah provinsi berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
10. b.pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

BAB VIII

PENYELENGGARAAN USAHA PARIW1SATA Provinsi, yang menyelenggarakan kegiatan Wisata di Surnatera Selatan harus menunjuk Usaha Jasa Perjalanan Wisata di Sumatera Selatan sebagai penyelenggara.

Pasal 21

BABlX HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKS I

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…