DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untukjangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang omor l 7 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara {Le.mbaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 te ang Sistem Perencanaan embangunan asional (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 om.o,r l 04, Ta.mbahan Lembaran · egara Republik I donesia Nomor 4421);
5.U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 20 : 4 ten tang P merintahan Daerah (Lembaran egara Rept: b lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb han Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5587} sebagaimana telah b berapa kali diubah terakhir dengan U d ng Undang omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas ndang-U ndang omor 23 Tahun 2014 te tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran egara · epublik Indon sia Tahun 2015 omor 58 1 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia N omor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 te tang Tata Cara Penyusunan R, nca • a Pembangunan Nasional (Lembaran Negara. Repu lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lernbaran N gara Republik Indonesia Nomor 46 4);
7.Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor L::; Tahun 2017 te ta g Perubaha atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran egara Republil Indonesia Tahun 20 7 No 1or 77J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ornor 6042); 8 . Per atu r an Pemer i ntah N om o r 1 5 Tahu n 2 0 1 0 ten tang Penyel enggar aan en a taan Ruang ( mbaran N e ga ra R p u b l i k I ndon si a Tah un 2 0 1 0 o m or 2 1 , Tam bah a n Le m baran N e ga. ra Rep u blik I n do n e sia N omo r 5 0 3 ) ; 9 . Pe r at ur a n P merintah omor 1 2 Tah un O 1 7 e n tang P binaan da n Pen g aw asan P "n yele n ggar aan Peme rintahan Dae rah {Lem ba ran _ e gara Repu b l ik I ndo n e sia Tahun 2 0 1 7 N omor 7 3 , Ta m bahan Le m baran · egara Rep u bl ik Indo n e s ia Nomo r 604 1 ) ; I O . Pe rat ran Pe meri n tah N omor 3 3 ahu n 2 0 8 ten tang Pelaksanaan Tuga s dan We wenang G 1 bem ur s e baga: Waki l Pemerin ta h Pu.s at ( Lem baran gara Re p u blik I n donesia Tahun 2 0 18 · o mor 09 Trun bahan L m b aran N gara Re p u blik I ndon sia mor 62 2 4 } ; 1 1 . P ratu.ran Pemerin ta h omor 1 2 Tah u n 2 0 1 9 te n tan Pengelo laan Ke uangan Daerah (Lem baran egara ep u blik Indonesia Tahun 20 1 9 Nomor 42 , Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6322) ; 1 2 . Peraturan P merintah omor 1 3 Tahun 20 9 te tang Lapora . dan valuasi Peny l nggaraan Pemeri ntah Daerah Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 omo r 52 , Tambahan Lembaran g ra Rep ublik I donesia Nomor 6 2 ); 1 3 . Peraturan Presiden o mo,r 59 Ta , un 20 17 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan (Le mbara Tahun 20 1 7 o r or 36 L Tu j uan Pemba ngunan • gara R publik Indonesia 1 . Pe raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17 tentang , ata Ca ra er ncanaan, . P ng nda l ian clan Evaluasi Pembanguna n Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan P ratu ran Da rah tentang Rencana Pe mba nguna n Jangka Panj a:ng Daerah da n Ren a , a Pe mbangu na n Jangka Mene ngah Dae rah, serta Tata Cara Pe r ubaha n Re ncana Pe mba ngunan J gka Panjang Dae rah, R nca na Pe mba ng unan a ngka M n nga Dae ra h, . dan Re ncana Ke rja Pemerintah Da-e rah ( erita ga ra Repub l ik I ndonesia 1'ahun 20 · 7 Nomo r 13 12 ) ; Meneta.pkan Dengan Persetujuan Bersama D EWAN PERWAKILAN RA KYAT DAERAH PROVINSI SU MATERA SELATAN dan GU ERNUR SU MATERA SEL A TAN MEMUTUSKAN : p RATURAN D - C RAH TENTA G RENCANA PEMBANGUNA JANGKA MENE GAH DAERAH PROVINS! SUMATERA SEIATAN TAHUN 20 19-2023

BAB I

B B U BAB I I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi u matera Selatan . 2 . Pemerintah P:rovinsi adalah Pemerintah Provin si Sumatera S Iatan. 3 . Gu bemur adalah Gu bernur Sum atera Sela tan. 4 . Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan . 5 . Badan Perencanaa n selanjutnya d i se t Pembangunan Da rah Bap eda adal h yang Badan Perencanaan P m bangun an Daerah Pro i si Sumatera S atan . P,era g at Daerah yang s lanju nya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provin i Sumatera Selatan .

7.Rencana Pem bangu n a n Jangka Menengah Daerah yang sela11jutnya dis ' ngkat RPJMD adalah dokumen p �r ncanaan daerah untuk periode 5 (lima) a un yaitu tahun 20 1 9-2023 . 8 . Rencana tra tegis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan enstra-PD adalah doku n perencanaa n PD un tuk periode 5 (lima) tahun . 9 . R ncana Kerja P n e · tah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen p r nca aan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 0 . Rencana erJ a Pe angkat Da rah yang selanju , ya disebu t Renja-PD adalah dokumen per n anaan PD un tuk periode 1 (satu) tahun yang m muat kebijakan; program da kegiatan p mbangunan bai yang dilak:sanakan langsung oleh pemerin tah provinsi mau pun yang ditempuh dengan mendorong partisipa 1 masyarakat.

BAB II

KE U D U KA RPJMD

Pasal 2

( 1 ) RPJMD m rupakan landasan dan pedoman bagi Pemerin tah Provi. si dalam menyelengga rakan dan melaksa nakan pembangunan 5 (lima J tahun .

(2)RPJMD Tahun 20 19-2023, disus1.m b rda sar an v1s1, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat { l ) menjadi pedoman bagi
1. a.PD dalam menyusun Re st a-P �
2. b.P mer · tah Provinsi dalam menyusun RKPD;
3. c.Penyusunan RPJMD Kabupaten/ Kota.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB IV

PEN GEN DALIAN DAN I VALUASI PElAKSA AI\N · P M D

Pasal 4

( l ) Pengend ali an dan evaluasi pelaksanaan RPJMD me cakup pela s ai aan RPJ D dan Ren stra PD . {2) P nge ndalian dan evaluasi pelaksanaan RPJ . MD sebagaimana dimaksud pada aya · ( ) dilaksanakan ol h I pala Bappeda.

BAB V

KETE TUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlaku ya Pe turan Daerah ini, maka Peraturan Dae rah Provinsi Sumate a Sdatan omor 9 Tahun 20 1 4 ten tang Rencana Pembangunan J an . gka Me. :1e :1.gah Da rah Provinsi Sumatera Selatan Tahu n 20 1 3-20 1 8 (Lembaran Daerah Prov · si Surnatera Selatan Tahun 20 1 4 Nomor 9) LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR.1. NOREGPERATURANDAEf{AHPROVINSISUMATERASELATAN{1::..123/201'). H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 2~ J.lei 201~. SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, H. HERMANDERU GUBERNURSUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 22 Me! 201'. penernpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini denganDaerahPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa16 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DTO. DTO.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

B B U BAB I I

Pasal 1

KE U D U KA RPJMD

Pasal 2

PEN GEN DALIAN DAN I VALUASI PElAKSA AI\N · P M D

Pasal 4

KETE TUAN PENUTUP

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

B B U BAB I I

Pasal 1

KE U D U KA RPJMD

Pasal 2

PEN GEN DALIAN DAN I VALUASI PElAKSA AI\N · P M D

Pasal 4

KETE TUAN PENUTUP

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014