DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular. partisipasi masyarakat, pembiayaan, peningkatan disiplin dan penegakan hukum, monitoring dan evaluasi, penghargaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, sanksi pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk Wabah Penyakit Menular yang mengancam dan mengganggu keselamatan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
b.bahwa sehubungan dengan merebaknya Wabah Penyakit Menular diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman;
c.bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 3 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6 . Undan g -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7 . Undan g -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Parnong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Couid- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 6487);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noroor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perobentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. 6 . Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Wabah Penyakit Menular untuk melindungi masyarakat dari penularan Wabah Penyakit Menular, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Wabah Penyakit Menular. 7 . Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka termasuk dalam situasi endemi, epidemi maupun pandemi, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. 8 . Suroeilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Wabah Penyakit Menular untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular secara efektif dan efisien. 9 . Protokol Kesehatan adalah aturan mengenai tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.
10.Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Wabah Penyakit Menular guna mengurangi dan memperkecil akibat Wabah Penyakit Menular, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
11.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular. :·.•1 12 Surat Ketetapan Denda Administratif, yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat penetapan denda administrasi yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dibidangnya sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.
13.Derajat Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya umur harapan hidup, roenurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi.
14.Kegiatan Sosial adalah kepedulian seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya yang bertujuan untuk membantu atau mensejahterakan mereka yang membutuhkan.
15.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk roenunjang penyelenggaraan pendidikan.
17.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebaga.i guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya.iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesua.i dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18.Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Peroerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.
19.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat KUKM adalah usaha ekonoroi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. 2J. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat ba.ik melalui pinjaman, atau pembiayaan dalam usaha skala roikro pada masyarakat.
21.Keamanan Siber adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital.

Pasal 2

Pengaturan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular berasaskan: a . pengayoman;

b.kemanusiaan;
c.kekeluargaan;
d.kearifan lokal;
e.keadilan; dan f . kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk a melindungi masyarakat dari wabah penyakit menular dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

b.melindungi masyarakat dari dampak wabah penyakit menular;
c.mencegah dan menangkal wabah penyakit menular di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
d.memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
e.menegakkan disiplin dan ketaatan hukum dalam rangka melidungi masyarakat dari Wabah Penyakit Menular; £ membangun kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan elemen masyarakat, Polri dan TN!; dan g mensinergikan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di Provinsi.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
2. b.pelaksanaan protokol kesehatan; r r
3. c.pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular;
4. d.partisipasi masyarakat;
5. e.pembiayaan;
6. f.peningkatan disiplin dan penegakan hukum;
7. g.monitoring dan evaluasi;
8. h.penghargaan; dan
9. i.sanksi.
(2)Pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada masa Wabah Penyakit Menular dengan mensinergikan pemenuhan kesehatan, perlindungan keamanan masyarakat, pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk : a melakukan surveilans dan penilaian risiko penularan wabah penyakit menular dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi, dalam rangka mendeteksi (to detect}, mencegah (to prevent), dan mengambil langkah-langkah (to response) pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular;

b.melakukan langkah-langkah pengecekan medis (testing), pelacakan riwayat penyebaran (tracing), dan upaya penyembuhan (treatment) terhadap orang yang terkena Wabah Penyakit Menular; c . menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang; d menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
e.menyediakan sarana dan prasarana, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta tempat isolasi terkendali, tempat penampungan, tenda, pemberian layanan kesehatan, kebutuhan pangan, serta pendistribusian vaksin kepada masyarakat; f . meningkatkan tata kelola pemeriksaan wabah penyakit menular; g . menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan wabah penyakit menular;
h.menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat wabah penyakit menular; L melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari wabah penyakit menular; J. melindungi masyarakat dari dampak wabah penyakit menular;
k.melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
1. 1.mengalokasikan dana penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan m serta melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak wabah penyakit roenular.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan protokol kesehatan berwenang:

a.roelaksanakan upaya terpadu pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular di daerah;
b.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak wabah penyakit menular;
c.meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan protokol kesehatan; dan
d.mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak untuk a memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa wabah penyakit menular;

b.ikut serta dalarn program Pemerintah Provinsi dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
c.ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.

Pasal 9

daerah wajib melakukan protokol kesehatan, dan dan penyuluhan, serta

(1)Pemerintah Provinsi melalui perangkat penyesuaian layanan dalam pelaksanaan melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan.
(2)Pada saat terjadi wabah penyakit menular, setiap orang berkewajiban untuk:
1. a.membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas di luar rumah.
2. b.melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
  1. 1.melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas; 2 menjaga daya tahan tubuh; 3 . menggunakan masker di Juar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. 4.selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
  3. 5.menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minim.al dalam 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter; 6 . menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
  4. 7.mengikuti tata cara pengurusan dan penguburan jenazah pas1en wabah penyakit menular; dan/atau
  5. 8.melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleb pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/ usaha, yang meliputi:
1. a.memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat kegiatan/usahanya;
3. c.roe.o.�P.<liakao. fa�ilit.as. tr..to.zyiJ-. c1Jr:i. ta.np&.tl sesuai standar dan mudah diakses;
4. d.melakukan pengecekan suhu badan bagi selurub orang/pengunjung yang datang pada tempat kegiatan/usaha;
5. e.mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/ usaha menggunakan masker;
6. f.memasang media informasi untuk mengingatkan setiap orang agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ hand sanitizer serta kedfaiplinan menggunakan masker; g . melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 (satu setengah) atau 2 (dua) meter;
7. h.mencegah kerumunan orang;
  1. 1.melakukan pembatasan pengunjung saat akhir pekan dan hari libur berdasarkan penetapan instansi/pejabat yang berwenang; dan/atau J· melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan; dan
8. k.melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a . bidang pendidikan;
9. b.bidang kesehatan
10. c.bidang ekonomi;
11. d.penyelenggaraan pemerintahan;
12. e.aktivitas di tempat kerja atau perkantoran;
13. f.kegiatan keagamaan; dan g . bidang sosial kemasyarakatan.

BAB III

PELAKSANMN PROTOKOL KESEHATAN Pasal 1 0 Pelaksanaan protokol kesehatan meliputi :

Pasal 11

(1)Pemerintah Provinsi rnelalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Wabah Penyakit Menular.
(2)Pelaksanaan protokol kesehatan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa wabah penyakit menular dengan tetap mengutamakan perlindungan, keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
1. b.melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam masa wabah penyakit menular; dan c mencegah penyebaran dan penularan pandemi di satuan pendidikan.
(3)Pelaksanaan protokol kesehatan pada institusi pendidikan meliputi lembaga: a pendidikan;
1. b.pelatihan; c . penelitian; d . pembinaan; dan
2. e.Jembaga sejenisnya.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANMN PROTOKOL KESEHATAN Pasal 1 0 Pelaksanaan protokol kesehatan meliputi :

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANMN PROTOKOL KESEHATAN Pasal 1 0 Pelaksanaan protokol kesehatan meliputi :

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009