DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMSENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROV1NSI SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubal1 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) huruf e angka 6 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi;
4. d.Dinas Daerah Provinsi; dan
5. e.Badan Daerah Provinsi.
(2)Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A m enyelenggarakan unlSan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3 . Dino.s P ·k ·rjunn Umum Bin 1 Margn don To Lu Ru nn g Tipc /\ mcnyclcnggomlrn n u r u s a n p m crinla h un bidn ng pckcrjnon umum d on pcna lnn n ruu ng s ub urusnn ja la n clan j cmbatun serta pc n a lnu n ruang; 4 . Dinns Pcnge lolaan Sumbcr Dayn /\ir Tipc A menye len ggaralmn urusa n pcmcrinta h o.n bidang pekerjann umum dan pcna taan ruang sub urusa n sumb r daya air dan drninasc;
  3. 5.Dinas Pe rumahan dan Kawasnn Pc rmukiman Tipe A menyelenggarakan un1san p e m e rinlahan bidang perumahan rakyal da n kawasan permukiman;
  4. 6.Dinas Sosial Tipe A m enyelenggarakan urusan pemerin tal1an bidang sosial; 7 . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  5. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal< Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bida ng pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan pe ternakan;
  7. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pe rtanahan;
  8. 11.Dinas Kependudukan dan Penca tatan Sipil Tipe A m enyelenggaralrnn urusan p em erintal1an bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  9. 12.Dinas Pe mberdayaan Masyarak a t dan De sa Tipe A m enyele n ggaraka n urusa n pem erin tahan bidang p emberdayaan m a syarakal dan d esa;
  10. 13.Dinas Perhubungan Tipe A m enyelen ggaraka n urusan pem erintahan bidang perhubungan; Jtl
  11. 14.Dinas Komunikasi dan Jnformalika Tipe A menyelenggaralrnn urusan pemerinlahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
  12. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  13. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  14. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  15. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  16. 19.Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
  17. 20.Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  18. 21.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  19. 22.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  20. 23.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bid ang pertanian sub urusan perkebunan;
  21. 24.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  22. 25.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; 26 . Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  23. 27.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  24. 28.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang kctenterarnan dan ketertiban umurn serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran.
5. e.Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; 2 . Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah; 3 . Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A rnelaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4 . Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; 5 . Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  2. 6.Sadan Riset dan lnovasi Daerah Tipe A melaksanakan pemerintahan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  3. 7.Badan Penanggulangan Sencana Daerah melaksanakan urusan pemerin tahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
  4. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A m elaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  5. 2.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Perangkat daerah dan pejabat strukturalnya yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik.nya pejabat struktural di lingkungan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 3 Seph ■ier 2024 SEKRETARIS ~ERAH PROVINS! SUMA RA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Septe er 2024 Pj . GUBERNUR SU TERA SELATAN, ELEN SETIADI LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN :( 1-1'•5/2124)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…