DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penawaran Participating Interest JO% (sepuluh persen) dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan perubahan pada pengembangan jenis usaha Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4152);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenta.ng Cipta Ke1ja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6573); Lembaran Negara
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua at.as Peraturan Pemerinta.h Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. 8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMSENTUKAN SADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMSANGAN MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal I Seberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sadan Usaha Milik Daerah Sidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
11. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 4a, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk h a k -hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah. 4a. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SUMD adalah Sadan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan Perseroan Daerah dapat juga disingkat Perseroda adalah Sadan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai Penerima dan Pengelola Participating Interest.
6.Organ Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Ko1nisaris dan Direksi.
7.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalal1 organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris dan direksi, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
9.Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
10.Laba Sersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
11.Participating Interest 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Sadan Usaha Milik Daerah.
12.Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah b.J1.kuro. 91:ct.Rmh>lllPd)n indonesia untuk i;,elaksanaan ekplorasi dan eksploitasi.
13.Eksplora.si adalah kegjatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan da.n memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
14.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan, minyak dan gas bumi dari \vilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Sadan Usaha Milik Daerah ini adalah untuk melaksanakan usaha kegiatan hulu mjnyak dan gas bumi dalam hal

a.mendapatkan, menerima, dan mengelola Participating interest, kegiatan eksplorasi serta kegiatan eksploitasi.
b.mengusahakan penerimaan Daerah dari kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Pengelolaan Participating Interest, kegiatan eksplorasi serta kegiatan eksploitasi.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sadan Usaha Milik Daerah Pcmerintah Provinsi berbentuk Perseroda yaitu masing-masing

a.P T . Syailendra Jnvestasi Gemilang 1 (Perseroda);
b.P T . Syailendra lnvestasi Gemilang 2 (Perseroda);
c.PT. Syailendra Investasi Gemilang 3 (Perseroda);
d.P T . Syailendra Investasi Gem.ilang 4 (Perseroda);
e.PT. Syailendra Investasi Gemilang 5 (Perseroda); f . Pr. Syailendra lnvestasi Gemilang 6 (Perseroda); dan
g.PT. Syailendra Investasi Gemilang 7 (Perseroda).
1. 4.Xetentuan Pasal "5 a·1u·ban sehmgga 'oer'ouny1 se'oagai 'ot!ri'Ku'L :

Pasal 5

(1)Pengembangan kegiatan usaha perseroda adalah kegiatan usaha hulu migas mencakup:
1. a.eksplorasi;
2. b.eksploitasi; dan
3. c.Participating Interest
(2)Perseroda dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kepemilikan saham mayoritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Khusus Pembentukan anak perusahaan yang akan d.itunjuk sebagai pengelola Participating Interest maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.apabila BUMD yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pengelola PI 10%.
2. b.pembentukan Perseroda harus memenuhi persyaratan:
  1. 1.disetujui oleh KPM atau RUPS;
  2. 2.minimal kepemilikan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penawaran Participating Interest;
  3. 3.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
  4. 4.tidak boleh melakukan penyertaan modal ben1 pa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah.
3. c.pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan melalui kerja sama/ pembagian saham · dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan ketentuan Pemerintah Provinsi atau BUMD Provinsi tetap sebagai Pemegang Saham Pengendali.
(4)Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroda dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham.
(5)Dalam hal RUPS menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Direksi Perseroda 1nemproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemegang Saham Perseroda adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang termasuk Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagai lokasi kegiatan usaha BUMD yang bersa.ngkutan.
(2)Modal dasar Perseroda masing-masing ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(4)Pemerintah Provinsi adalah sebagai pemegang saham pengendali yang kepemilikan sahamnya minimal 51% (lima puluh satu persen) atau lebih dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota maksimal 49 % (empat puluh sembilan persen).

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroda.
(2)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(3)RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(4)RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(5)Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1)Perseroda dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi atau lebih.
(2)Persyaratan diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berakhlak dan moral yang baik;
3. c.memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya; S. A. SUPRIONO LEMBARANDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2021 NOMOR :0 NOREG PERATURANDAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN : ('-226/2021) H. HERMAN DERU Diundangkan di Palembang pada tanggai30 rr.pember 2021 Pj. SEKRETARlS DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 30 U.penber. 2021 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
(3)Tata cara pencalonan, pengangkatan, pen ggan tian, dan pemberhentian direksi diatur dalarn Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. e.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ten tang PT.
2. d.tidak pemah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…