DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Daerah,ketentuan lain-lain

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-U ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah antara lain pajak. bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
b.bahwa P.ai!lk bahan bak.ar kendaraan bermotor dan pa,jak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah;
c.bahwa dalam rangka efektifitas penerimaan pajak. daerah khususnya sektor bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, perlu melakukan pernbahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); Menetapkan:
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undan.g Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor l Seri B) sebagaimana teiah diubah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri S), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dae rah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 :

a.angka 3, angka 4 , angka 8, dan angka 12 diubah;
b.di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a;
c.angka 13 dihapus;
d.di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 24a, 24b, dan 24c; dan
e.angka 33 dihapus. sehingga Pasal l berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Kepala Sadan Pendapatan Daerah adalah Kepala Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pcrpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7.Pajak Daerah, yang sclanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 8a. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung dj Kendaraan maupun dari luar.
9.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/a tau penguasaan kendaraan bermotor.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak a.tau keadaan yang terjaru karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Jenis Kendaraan Bermotor di Darat adalah sepeda molor roda 2 (dua), sepeda motor roda 3 (tiga) dan mobil penurnpang, mobil bus, mobil barang.
13.dihapus.
14.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
15.Bahan Bakar Kendaraan Bermoto1· adalah semua jenis bahan bakar kendaraan bermotor cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
16.Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen bermotor, sendiri. dan/atau importir bahan bakar kendaraan baik untuk dijual maupun untuk digunakan
17.Pajak Air Pcrmukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
20.Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, atau pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaμorkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah μokok pajak yang terutang.
24.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegjatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 24a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah krcdit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 24b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 24c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25.Subjek Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
26.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melaltti tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur Sumatera Selatan.
27.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
28.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
29.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
30.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
31.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetuJkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dal.am surat ketetapan pajak daerah atau surat lagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
32.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
33.dihapus.
34.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
35.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36.Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37.Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan kembali karena bencana alam.
39.Gross Tonnage adalah perhitungan yang diperoleh dengan cara pcngukuran volume kapal dan menerapkan rumusan matematika.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {10).
(2)PKB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi.
(3)Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(4)Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setiap wajib pajak atau kuasanya atau ahli waris, wajib mendaftarkan objek dan subjek pajak dengan data yang jelas dan lengkap.
(2)Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat:
1. a.untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan/atau kepemilikan;
2. b.untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan
3. c.untuk kendaraan bermotor dari luar daerah 30 (tiga ·�-\J.IJ.!.I:>.\ i;,.u;. w_,al.(. tAWTJ'dll Su.cat_ �ti:ran'V3n Fi!;kal antar Daerah.
(3)Apabila terjadi perubahan atas kcndaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dala objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat orang pri badi atau badan yang menerima penyerahan;
2. b.tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
3. c.dasar penyerahan;
4. d.harga penjualan;
5. e.jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, Daya Kuda (PK) dan Gross Tonnage isi kotor (GT);dan
6. f.gandengan dan sumbu.
(2)Bentuk, isi, kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.
(3)Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih Janjut dengan Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Besaran BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat (2) dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2)BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi.
(3)Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.

7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Setiap wajib pajak atau kuasanya atau ahli waris wajib mendaftarkan objek dan subjek pajak dengan data yang jelas dan lengkap.
(2)Orang pribadi atau ahli warisnya, badan, atau insta.nsi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib melaporkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. • I O ·
(3)Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
(4)Wajib Pajak wajib melaporkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan kendaraan bermotor, baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin.

8.Pasal 23 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan pokok BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pajak terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 28

(1)Objek PBBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
(2)Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas atau sejenisnya.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
(2)Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang meng,,,aunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
(3)Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut.
(4)Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
(5)Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga.
(6)Bagi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beroperasi di wilayah Provinsi, wajib membeli bahan bakar minyak pada Wajib Pungut atau agen resmi yang terdaftar di wilayah Provinsi.

12.Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…